Ketua DPR Puan Maharani menegaskan reformasi DPR termasuk penghapusan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan dan moratorium kunjungan kerja. Langkah ini untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. (Instagram/ketua_dprri)

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan komitmennya memimpin reformasi kelembagaan DPR, termasuk penghapusan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan fokus DPR pada kepentingan rakyat.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat pimpinan DPR bersama ketua-ketua fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/9/2025). 

Puan menyebut reformasi ini sebagai respons terhadap kritik publik dan tuntutan masyarakat agar lembaga legislatif lebih bertanggung jawab.

“Seluruh fraksi sudah menyepakati penghapusan tunjangan perumahan. Ini adalah bagian dari komitmen DPR untuk melakukan reformasi kelembagaan agar lebih sesuai dengan harapan rakyat,” ujar Puan Maharani.

Selain penghapusan tunjangan, DPR menghentikan sementara seluruh kunjungan kerja anggota, baik domestik maupun luar negeri. Moratorium ini berlaku untuk semua komisi dan anggota DPR.

“DPR akan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Kami menyadari saat ini masyarakat menuntut efisiensi dan transparansi. Oleh karena itu, kunjungan kerja untuk sementara waktu dihentikan,” kata Puan.

Langkah ini dianggap sebagai bentuk efisiensi anggaran dan respons terhadap gelombang demonstrasi yang menuntut DPR menitikberatkan anggaran untuk kepentingan rakyat.

Puan menekankan reformasi DPR akan dipimpin langsung olehnya, mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Termasuk di dalamnya membuka informasi gaji dan tunjangan anggota dewan.

“Saya berkomitmen untuk memastikan DPR menjadi lembaga yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan internal,” tutur Puan.

Reformasi ini juga melibatkan dialog dengan masyarakat, termasuk 16 organisasi mahasiswa, untuk mengevaluasi prosedur dan fasilitas yang dinilai berlebihan.

Tunjangan perumahan sebelumnya diberikan sebagai pengganti rumah jabatan. Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI karena dianggap membebani APBN dan tidak sebanding dengan kinerja legislatif.

Demonstrasi besar pada 25–31 Agustus 2025 mendorong DPR meninjau ulang tunjangan dan kunjungan kerja. 

Ombudsman RI mendesak DPR membuka informasi terkait fasilitas dan tunjangan anggota dewan untuk meningkatkan transparansi.

Penghapusan tunjangan dan moratorium kunker diperkirakan menghemat anggaran signifikan, meski DPR belum merinci angka pastinya. 

Pengamat menilai langkah ini penting untuk menyeimbangkan alokasi anggaran publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.