Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih tertinggal 10 persen dari rata-rata ASEAN. (Kemenaker)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. 

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM SPSI) di Karawang, Senin (1/9).

Yassierli mengidentifikasi tiga pekerjaan rumah utama yang membutuhkan penanganan bersama, yakni pembaruan regulasi ketenagakerjaan, penguatan Gerakan Produktivitas Nasional, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling.

“Ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi kita semua untuk menghadirkan masa depan bangsa, bagi anak cucu kita,” kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip Antara, Selasa (2/9).

Menaker menekankan bahwa berbagai isu ketenagakerjaan memerlukan solusi komprehensif. 

Beberapa di antaranya terkait dengan upah minimum, tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, cuti, pesangon, hingga pemutusan hubungan kerja.

Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis saja tidak cukup untuk menjawab tantangan ke depan. 

“Dunia kerja Indonesia perlu bergerak ke arah hubungan industrial transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama,” ujar Yassierli, seperti dilaporkan Kompas.com.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih sekitar 10 persen di bawah rata-rata negara ASEAN. 

Hal ini, menurut Yassierli, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong perubahan.

“Mimpi besar saya, serikat pekerja menjadi champion produktivitas, menjadi ahli dan konsultan, bahkan ikut mengampanyekan budaya kerja produktif,” katanya, dikutip CNN Indonesia.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah menginisiasi program pelatihan ahli produktivitas. FSP LEM SPSI diharapkan dapat berperan aktif melalui program training of trainers sehingga pelatihan bisa tersebar ke berbagai wilayah.

Untuk meningkatkan kompetensi pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan berencana memperluas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di sejumlah daerah. 

Yassierli menjelaskan, kurikulum pelatihan terus diperbarui melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) agar sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kami terus memperbarui kurikulum melalui SKKNI agar relevan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Kemenaker juga mencanangkan slogan “A Nice Place to Grow” sebagai ruang pengembangan kapasitas pekerja yang berkelanjutan. 

Program ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana produktivitas nasional ditargetkan meningkat hingga 260 persen agar Indonesia bisa sejajar dengan negara maju.

“AI bukan untuk menggantikan kita, tapi untuk mendukung kita. Dengan kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, saya yakin kita bisa mewujudkan lompatan besar itu,” pungkas Yassierli.