Prabowo setujui guru masuk penerima program makan bergizi gratis mulai 2026. Anggaran naik tiga kali lipat, distribusi dilakukan Badan Gizi Nasional. (Foto: MTVN/Candra Yuri Nuralam)

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan mencakup guru sekolah dan relawan posyandu mulai Januari 2026. Keputusan ini diumumkan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan usulan seiring naiknya anggaran program tiga kali lipat dibanding tahun 2025.

Sekretaris BGN, Sarwono, mengatakan persetujuan dari Presiden menjadi landasan penting bagi perluasan penerima manfaat MBG. 

“Seiring dengan adanya peningkatan anggaran BGN pada 2026, meningkat tiga kali lipat dari 2025, maka usulan pemberian MBG bagi guru sekolah dan relawan posyandu mendapat jatah makan bergizi gratis telah disetujui Presiden Prabowo Subianto,” kata Sarwono dikutip dari Antara, Minggu (14/9/2025).

Sebelumnya, program MBG hanya ditujukan untuk anak sekolah SD hingga SMA, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Hingga 28 Agustus 2025, tercatat ada 23 juta penerima manfaat. Mulai tahun depan, targetnya melonjak menjadi 82,9 juta penerima dengan proyeksi belanja Rp1,2 triliun per hari.

Anggaran MBG pada 2026 juga meningkat signifikan dari Rp71 triliun menjadi Rp268 triliun. Menurut data BGN, dana tersebut bersumber dari sektor pendidikan (Rp233 triliun), kesehatan (Rp24,7 triliun), dan ekonomi (Rp19,7 triliun). 

Dari jumlah itu, alokasi untuk anak sekolah mencapai Rp34 triliun, sementara ibu hamil, menyusui, dan balita sekitar Rp3,1 triliun. Perluasan ke guru dan relawan posyandu masuk dalam skema tambahan program.

Kepala BGN, Dadan, menyebut persiapan sudah dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan di seluruh daerah. 

“Insya Allah tahun depan kita akan mulai dari Januari dengan 82,9 juta dan Badan Gizi Nasional akan spending Rp1,2 triliun per hari,” ucap Dadan dalam keterangan tertulis.

Pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Kepala BGN sebagai dasar hukum dan pedoman teknis pelaksanaan. 

Nantinya, distribusi MBG dilakukan lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

Meski disambut positif, sejumlah pihak mengingatkan soal tantangan implementasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya transparansi dalam penyerapan anggaran, mengingat realisasi MBG pada 2025 hingga Agustus baru mencapai Rp8,2 triliun dari total pagu Rp71 triliun.

Di sisi lain, kritik juga muncul dari masyarakat yang menilai program bisa berpotensi tidak tepat sasaran. Sebagian kalangan menyoroti risiko korupsi dan mengusulkan agar sebagian anggaran dialihkan ke fasilitas pendidikan atau layanan kesehatan gratis.

Sarwono menegaskan pemerintah akan menjaga agar pelaksanaan MBG tetap sesuai tujuan awal, yakni mendukung pemenuhan gizi masyarakat. 

“Program MBG direalisasikan pemerintah lewat BGN untuk memenuhi asupan gizi anak supaya anak tetap sehat dan cerdas disiapkan menjadi generasi emas Indonesia,” ujarnya.

Jika sesuai rencana, mulai Januari 2026, guru dan relawan posyandu di seluruh Indonesia akan resmi masuk dalam daftar penerima manfaat program MBG.