Bulog mencatat penyaluran beras SPHP hampir 400 ribu ton atau 30 persen dari target 1,3 juta ton hingga akhir 2025. Stok cadangan beras pemerintah mencapai 3,9 juta ton dan ikut menekan inflasi beras di berbagai daerah. (Ist)

Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai hampir 400 ribu ton di seluruh Indonesia hingga pertengahan September 2025. Angka tersebut setara dengan sekitar 30 persen dari target distribusi 1,3 juta ton yang ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan penyaluran dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari pengecer pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), ritel modern, hingga jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog. 

“Kami menyalurkan juga lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di seluruh daerah,” ujar Rizal saat sidak di Jakarta, Minggu (14/9).

Khusus untuk DKI Jakarta, Bulog mencatat distribusi beras SPHP sebesar 26.071 ton atau 16,9 persen. Dari jumlah tersebut, 55,32 persen disalurkan lewat mitra pengecer, 5,51 persen melalui GPM, dan sisanya 22,27 persen lewat berbagai kegiatan lain. 

Bulog menargetkan distribusi harian sebanyak 6.000 ton untuk mengejar total target tahunan.

Menurut Rizal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini berada di kisaran 3,9 juta ton. Dari jumlah itu, 75 persen atau 2,95 juta ton berasal dari pengadaan dalam negeri. “Stok aman, jadi distribusi bisa terus berjalan tanpa hambatan,” tegasnya.

Beras SPHP dipasarkan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp12.500 per kilogram untuk zona 1, Rp13.100 per kilogram untuk zona 2, dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3. Sementara itu di ritel modern, beras SPHP dijual Rp62.500 per kemasan lima kilogram dengan pembatasan maksimal dua pack per orang.

Dampak dari program ini terlihat pada pengendalian inflasi beras di berbagai daerah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat jumlah kabupaten/kota yang mengalami inflasi beras turun signifikan dari 214 menjadi 100 wilayah. 

Panel Harga Pangan juga menunjukkan peningkatan jumlah daerah yang harga berasnya berada di bawah atau sesuai HET, naik 49,8 persen menjadi 246 kabupaten/kota pada minggu pertama September.

Pengamat pangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menilai langkah Bulog menjaga pasokan melalui SPHP berkontribusi langsung terhadap stabilisasi harga. 

“Tanpa intervensi pemerintah, harga beras bisa lebih tinggi, terutama di daerah yang produksi lokalnya terbatas,” ujar Rusli saat dihubungi terpisah.

Untuk menjaga kualitas, Bulog menerapkan sistem First In, First Out (FIFO) dan First Expired, First Out (FEFO). Rizal menyebut beras yang disalurkan telah melewati perawatan rutin dari harian hingga semester agar tetap bersih dan layak konsumsi.