Pemotongan foto Presiden RI Prabowo Subianto bersama Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un oleh koran Jepang Yomiuri Shimbun memicu polemik di media sosial. Pemerintah Indonesia menanggapinya dengan diplomasi hati-hati.

Kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke China pada 8–10 November 2024 memunculkan sorotan baru di media sosial. Hal itu terjadi setelah surat kabar Jepang The Yomiuri Shimbun memotong foto yang menampilkan Prabowo berdiri bersama Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Foto hasil cropping itu memicu anggapan sebagian warganet bahwa Prabowo tidak dianggap sejajar oleh ketiga pemimpin negara tersebut. 

Namun, penjelasan lain menyebutkan bahwa pemotongan dilakukan karena alasan editorial sesuai fokus pemberitaan media Jepang itu.

Setelah foto dipublikasikan Yomiuri Shimbun, sejumlah akun di X (Twitter) dan Threads mempertanyakan keputusan pemotongan yang menghilangkan sosok Presiden RI. 

“Ini penghinaan diplomatik, seolah-olah Prabowo tidak diakui,” tulis salah satu akun di X yang mendapat ribuan tanda suka.

Namun, akun Threads bernama @miiftaaahul mencoba memberikan penjelasan berbeda. Menurut dia, berita yang dimuat Yomiuri Shimbun sebenarnya membahas pidato Xi Jinping yang menegaskan sikap perlawanan terhadap Amerika Serikat dengan dukungan Rusia dan Korea Utara. 

“Indonesia bukan bagian dari blok tersebut, sehingga foto yang ditampilkan hanya menyoroti tiga pemimpin dunia yang relevan dengan isi berita,” tulis akun itu.

Presiden Prabowo mengunjungi China selama tiga hari dalam rangka kunjungan kenegaraan. Agenda resmi mencakup pertemuan dengan Presiden Xi Jinping di Beijing, penandatanganan investasi senilai 10,07 miliar dolar AS (sekitar Rp157 triliun), serta kerja sama di bidang ketahanan pangan, energi, sains, dan teknologi.

Selain itu, Prabowo juga menghadiri peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China. Acara tersebut dihadiri Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un. Dari momen inilah muncul foto keempat pemimpin berjejer yang kemudian dipotong oleh Yomiuri Shimbun.

Dalam dunia jurnalistik, pemotongan (cropping) foto merupakan praktik umum untuk menyesuaikan visual dengan ruang dan konteks berita. 

Seorang editor foto di Jakarta yang enggan disebutkan namanya menuturkan, “Cropping biasanya dilakukan untuk menekankan subjek utama yang sesuai dengan isi berita. Tidak otomatis berarti menghilangkan atau merendahkan tokoh lain.”

Yomiuri Shimbun sendiri diketahui menyoroti pernyataan Xi Jinping terkait kerja sama militer dengan Rusia dan Korea Utara. Karena itu, foto yang dipajang hanya menampilkan Xi, Putin, dan Kim. Indonesia, sebagai negara non-blok dengan posisi berbeda, dianggap tidak masuk dalam bingkai pembahasan utama.

Kementerian Luar Negeri RI menanggapi isu pemotongan foto tersebut dengan pendekatan hati-hati. 

“Kami memahami bahwa setiap media memiliki kebijakan editorial masing-masing. Fokus pemerintah adalah memastikan kerja sama Indonesia–Jepang dan Indonesia–China tetap berjalan baik.” ujar juru bicar Kemenlu

Pemerintah Indonesia menekankan bahwa hubungan diplomatik dengan Jepang tetap solid. Isu ini disebut sebagai ranah editorial media, bukan sikap resmi pemerintah Jepang terhadap Indonesia.

Selain itu, Kemenlu juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi. 

“Kita harus cermat membedakan antara kepentingan pemberitaan media dengan hubungan diplomatik antarnegara,” lanjutnya.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai kasus pemotongan foto ini wajar dalam konteks media. 

“Yomiuri hanya menyoroti isu blok otoriter yang dipimpin China, Rusia, dan Korea Utara. Indonesia memang tidak relevan dalam bingkai tersebut karena posisinya sebagai negara demokratis non-blok,” ujarnya.

Menurut Hikmahanto, publik tidak perlu membaca cropping foto itu sebagai bentuk pelecehan diplomatik. 

“Yang penting adalah substansi kunjungan Prabowo ke China menghasilkan kesepakatan konkret bernilai miliaran dolar AS yang bermanfaat bagi Indonesia,” katanya.

Meski sudah ada penjelasan, perdebatan di media sosial tetap berlangsung. Sebagian warganet menganggap pemotongan foto sebagai sinyal kurangnya pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia. Sementara yang lain melihatnya hanya sebagai strategi editorial.

Pakar komunikasi publik dari Universitas Padjadjaran, Ninis Dwi Astuti, menuturkan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya diplomasi digital. 

“Pemerintah perlu aktif meluruskan persepsi publik di ruang digital agar tidak berkembang menjadi isu politik dalam negeri yang kontraproduktif,” jelasnya.

Pemotongan foto ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Xi Jinping dalam pidatonya menegaskan persatuan dengan Rusia dan Korea Utara untuk melawan dominasi Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump bahkan menuding ketiga pemimpin itu bersekongkol membentuk front militer baru.

Namun, Indonesia tetap menegaskan posisinya sebagai negara non-blok. Presiden Prabowo, dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga kepentingan nasional.

Para editor foto menegaskan bahwa cropping bukanlah hal baru. Selain menyesuaikan ruang layout koran, cropping dilakukan agar pembaca langsung fokus pada subjek utama berita. 

“Selama tidak mengubah konteks, praktik itu sah-sah saja,” kata seorang redaktur foto senior di Jakarta.

Dalam konteks ini, keputusan Yomiuri Shimbun untuk menampilkan hanya tiga pemimpin dunia dipandang sebagai pilihan editorial yang konsisten dengan isi artikel.

Kasus pemotongan foto Prabowo Subianto oleh media Jepang menimbulkan perdebatan publik, tetapi pemerintah Indonesia memilih merespons dengan jalur diplomatik yang tenang.