Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi kawasan timur 6,3 persen, lebih tinggi dari kawasan barat 5,2 persen, sebagai upaya pemerataan pembangunan. (Instagram/@ahyforall)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan menjadi fokus utama pemerintah dalam agenda ekonomi ke depan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Jakarta, Kamis lalu.

Pambudy menyebut target pertumbuhan ekonomi dibuat berbeda antarwilayah untuk memperkecil ketimpangan. Kawasan Timur Indonesia, misalnya, dipatok tumbuh 6,3 persen, lebih tinggi dibanding Kawasan Barat yang 5,2 persen. 

“Hal itu tercermin dari sasaran pertumbuhan ekonomi yang memang dirancang untuk lebih berkeadilan,” ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah capaian ekonomi nasional yang menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen year-on-year, lebih tinggi dibanding kuartal I yang sebesar 4,87 persen. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan sepanjang tahun ini bisa mencapai 5,1 persen atau lebih.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” menjadi kerangka utama kebijakan ini. Di dalamnya, pemerintah menetapkan Trisula Pembangunan sebagai prioritas nasional, yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur melaporkan, strategi tersebut disiapkan untuk mengejar target ambisius pertumbuhan 8 persen pada 2029. Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pariwisata akan menjadi motor utama.

Beberapa program unggulan dalam RKP 2026 antara lain Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan, pengurangan kemiskinan terpadu, serta pengelolaan sampah terpadu.

Menurut Pambudy, kebijakan fiskal dalam RKP sudah disesuaikan dengan rancangan APBN 2026. 

“Keselarasan bersifat pro-pertumbuhan, pro-stabilitas, serta menjaga kesinambungan fiskal. Itu menjadi kunci optimalisasi dukungan APBN untuk mencapai target-target pembangunan,” katanya.

Meski begitu, ia mengakui masih ada hambatan di tingkat daerah. Pemerintah daerah dinilai masih bergantung pada transfer pusat, kemandirian fiskal rendah, dan belanja daerah lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin.

Bappenas mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja, hingga eksplorasi sumber pendanaan alternatif. 

“Sinkronisasi perencanaan dan pendanaan daerah menjadi penting dalam akselerasi pencapaian sasaran pembangunan,” tutur Pambudy.

Bank Indonesia menyambut positif arah kebijakan tersebut. Deputi Gubernur BI, dalam kesempatan yang sama, menuturkan bahwa proyeksi pertumbuhan 2025 di kisaran 5,1 persen masih realistis dengan dukungan konsumsi rumah tangga dan investasi. 

“Pemerataan wilayah penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra,” katanya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menekankan strategi pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan nasional, tetapi juga menitikberatkan pada pengurangan kesenjangan antarwilayah.