Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock membuka opsi pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina setelah gencatan senjata, namun Rusia menolak keras dan siap gunakan hak veto di Dewan Keamanan. (Famartin/Wikimedia Commons)

Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock menyatakan keterbukaan terhadap kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB di Ukraina untuk memantau gencatan senjata dengan Rusia. Usulan ini ia sampaikan dalam wawancara dengan harian Jerman Bild pada awal September, tak lama setelah ia resmi menjabat sebagai Presiden Majelis Umum pada 9 September 2025.

“Jika perjanjian damai tercapai, itu harus diamankan sebaik mungkin. Dan jika mayoritas negara anggota mengatakan bahwa blue helmets juga dibutuhkan untuk ini, maka itu adalah sesuatu yang mudah-mudahan dapat menjamin perdamaian yang langgeng,” kata Baerbock, yang juga mantan menteri luar negeri Jerman.

Meski ide ini muncul di tengah harapan akan mekanisme perdamaian pasca-konflik, implementasinya menghadapi kendala besar. 

Misi penjaga perdamaian PBB hanya bisa disahkan oleh Dewan Keamanan, tempat Rusia memiliki hak veto. Sejak invasi Februari 2022, Moskow sudah beberapa kali memblokir resolusi yang mengecam tindakannya di Ukraina.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada 21 Agustus menegaskan penolakan Moskow terhadap keberadaan militer asing di Ukraina. 

Ia menyebut intervensi semacam itu “tidak dapat diterima oleh Rusia” dan menuntut agar Moskow dilibatkan dalam setiap pembahasan jaminan keamanan. 

“Pendekatan tanpa keterlibatan Rusia adalah jalan buntu,” kata Lavrov.

Wacana soal penjaga perdamaian mencuat setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta para pemimpin Eropa di Gedung Putih pada 18 Agustus. 

Trump menyebut jaminan keamanan untuk Ukraina akan diberikan oleh negara-negara Eropa dengan koordinasi bersama Washington.

Pejabat Eropa memperkirakan skala besar akan dibutuhkan untuk mengamankan perjanjian damai di masa depan, bahkan hingga ratusan ribu pasukan. Skenarionya bisa berupa pengerahan pasukan sekutu Eropa atau misi Helm Biru PBB yang bertugas sebagai pengamat.

Selain itu, pimpinan militer NATO juga menggelar pertemuan untuk membahas detail kemungkinan jaminan keamanan bagi Ukraina. Koalisi 30 negara itu menegaskan komitmen mendukung setiap inisiatif yang bisa mencegah agresi Rusia berulang.

Baerbock sendiri menilai misi penjaga perdamaian bukan hanya relevan untuk Eropa, melainkan juga untuk kawasan lain. 

“Misi seperti ini lebih diperlukan daripada sebelumnya,” ujarnya.

Namun, hingga kini negosiasi menuju gencatan senjata masih buntu. Presiden Vladimir Putin tetap menolak legitimasi pemerintahan Ukraina, sementara sekutu Kyiv terus mendorong adanya mekanisme internasional untuk memastikan keamanan jangka panjang.