Utang pinjol dan paylater masyarakat Indonesia mencapai rekor baru Rp117,52 triliun per Juli 2025. OJK mencatat lonjakan signifikan baik di sektor pinjaman online maupun paylater, namun menegaskan industri masih terkendali. (Istimewa)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang masyarakat Indonesia dari pinjaman online (pinjol) dan layanan paylater mencapai Rp117,52 triliun pada Juli 2025, level tertinggi sepanjang sejarah. Dari jumlah itu, Rp84,66 triliun berasal dari pinjol dan Rp32,86 triliun dari paylater.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menyampaikan outstanding pinjol tumbuh 22,01% dibanding periode sama tahun lalu, naik dari Rp69,39 triliun pada Juli 2024. 

"Pertumbuhan ini memang lebih rendah dari Juni 2025 yang sempat 25,06%, namun tetap menunjukkan tren peningkatan signifikan," ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta.

Sementara itu, pertumbuhan lebih tinggi tercatat di sektor paylater. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan kredit paylater perbankan naik 33,56% menjadi Rp24,05 triliun dengan 28,25 juta rekening. Angka ini meningkat dari Juni 2025 yang tercatat Rp22,99 triliun dengan 26,96 juta rekening.

Di luar perbankan, lonjakan lebih tajam terjadi pada paylater perusahaan pembiayaan yang naik 56,74% menjadi Rp8,81 triliun secara tahunan. Pertumbuhan itu melampaui Juni 2025 yang sebesar 55,75%.

Meski utang meningkat, OJK menegaskan kondisi industri masih dalam batas aman. Tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) pinjol berada di level 2,75%, turun dari 2,85% pada Juni. 

"Risiko kredit tetap terkendali dan kualitas pembiayaan membaik," kata Agusman. 

Untuk paylater perusahaan pembiayaan, rasio Non-Performing Financing (NPF) gross turun ke 2,95% dari 3,26% pada bulan sebelumnya.

Seiring ekspansi layanan, OJK memperketat regulasi lewat Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 

Aturan ini mewajibkan penyedia menampilkan peringatan risiko dalam sistem elektronik serta menetapkan batas usia dan penghasilan minimal penerima dana.

Pengawasan juga diperketat terhadap 96 penyelenggara pinjol legal yang terdaftar hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, sembilan perusahaan belum memenuhi ekuitas minimum Rp12,5 miliar dan telah menyerahkan rencana aksi kepada OJK.

Menurut Dian Ediana Rae, proyeksi kinerja perbankan tahun ini tetap stabil meski pertumbuhan kredit lebih berhati-hati. 

"Bank akan menjaga kualitas penyaluran pada segmen berisiko tinggi," tuturnya.

Sejumlah nasabah yang ditemui di Jakarta mengaku makin mengandalkan paylater untuk kebutuhan sehari-hari. 

"Lebih praktis, tapi kadang tagihannya menumpuk," ujar Rina, seorang pekerja swasta, saat ditemui di sebuah pusat perbelanjaan.