APHR memperingatkan krisis Rohingya dapat memicu gelombang pengungsi besar di Asia Tenggara jika ASEAN terus abai dan tidak ambil langkah kolektif. (Getty Images)

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) mengeluarkan peringatan paling mendesak sejauh ini terkait krisis Rohingya. Dalam kunjungan lapangan ke kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, awal September 2025, organisasi ini menegaskan bahwa kelalaian ASEAN dapat memicu kekacauan lebih luas di Asia Tenggara, mulai dari peningkatan perdagangan manusia, penyelundupan senjata, hingga arus pengungsi lintas batas.

Peringatan tersebut disampaikan setelah delegasi APHR menuntaskan misi empat hari pada 1–4 September 2025, dengan agenda utama meninjau kondisi pengungsi, berdialog dengan otoritas setempat, hingga bertemu langsung dengan Penasihat Kepala Bangladesh, Profesor Muhammad Yunus. 

Delegasi menyebut krisis telah mencapai “tahap kritis” dan membutuhkan respons segera dari ASEAN.


Seruan Mendesak dari Dhaka

Wakil Ketua APHR sekaligus mantan anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago, menyampaikan penilaian tegas saat konferensi pers di Dhaka Reporters Unity, 3 September 2025. 

Ia menuturkan bahwa delapan tahun sejak eksodus besar Rohingya dari Myanmar, negara-negara ASEAN masih bersikap pasif.

“Delapan tahun sejak krisis Rohingya dimulai, dan ASEAN masih belum menganggap masalah ini sebagai miliknya sendiri,” ujar Santiago. 

Menurutnya, tanpa aksi kolektif, risiko ketidakstabilan politik dan keamanan akan semakin membesar.

Pertemuan delegasi dengan Profesor Yunus menghasilkan dua rekomendasi utama: pembentukan Dana Kemanusiaan ASEAN serta penyelenggaraan konferensi internasional yang melibatkan Bangladesh, Tiongkok, dan seluruh anggota ASEAN. 

APHR menilai, kedua langkah itu krusial untuk memastikan bantuan pangan dan perlindungan jangka pendek bagi jutaan pengungsi.


Ancaman Kelaparan Massal

Salah satu perhatian utama delegasi adalah krisis pangan yang mengancam 1,3 juta pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar. Program Pangan Dunia (WFP) telah memperingatkan bahwa jatah makanan akan habis pada akhir November 2025 bila tidak tersedia tambahan dana sebesar US$17 juta per bulan.

Direktur WFP Bangladesh, Domenico Scalpelli, menuturkan kondisi tersebut dalam pernyataan resmi. 

“Kami hanya memiliki dana sampai 30 November. Pada 1 Desember, situasinya akan nol tidak ada makanan untuk 1,2 juta orang,” ucapnya.

APHR menilai krisis pendanaan dipicu salah satunya oleh pemangkasan dana dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). 

Amerika Serikat yang sebelumnya menanggung sekitar 55% biaya operasi kemanusiaan, mengurangi kontribusi secara signifikan pada awal 2025.

Delegasi juga menekankan kewajiban ASEAN dalam menangani krisis ini. Wong Chen, anggota parlemen Malaysia sekaligus anggota dewan APHR, menyebut status Myanmar sebagai anggota ASEAN menuntut tanggung jawab kolektif.

“Rakyat Rohingya berasal dari Myanmar dan karena Myanmar merupakan negara anggota ASEAN, Negara Anggota ASEAN memiliki kewajiban bersama masyarakat internasional untuk memberikan bantuan pangan yang memadai kepada kamp pengungsi yang segera menghadapi ancaman kelaparan massal,” ujar Wong Chen.

Menurutnya, pembentukan platform khusus ASEAN untuk isu Rohingya sangat penting agar tersedia forum diskusi tingkat tinggi sekaligus peta jalan aksi terpadu di kawasan.

Selain aspek kemanusiaan, APHR menyinggung dimensi politik regional. Charles Santiago menilai keterlibatan Tiongkok tidak bisa dihindari, mengingat Beijing memiliki hubungan erat dengan Dewan Administrasi Negara Myanmar maupun kelompok bersenjata Arakan.

“China adalah pemain paling penting di Myanmar saat ini. China adalah teman dengan Dewan Administrasi Negara Myanmar dan dengan tentara Arakan,” ujar Santiago. 

Menurutnya, dialog yang melibatkan Tiongkok akan lebih realistis untuk mendorong solusi politik yang berkelanjutan.


Dukungan Bangladesh

Bangladesh, yang saat ini menampung pengungsi Rohingya terbesar di dunia, menyambut baik inisiatif regional. Profesor Muhammad Yunus, penasihat utama pemerintah sementara Bangladesh, menegaskan bahwa negaranya ingin menjadi mitra dialog sektoral ASEAN.

“Kami ingin menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Karena kami bukan bagian dari ASEAN, kami tidak dapat membawa isu ini secara formal kepada badan tersebut. Namun ini penting bagi kami, karena isu ini perlu ditangani di tingkat regional dan global,” kata Yunus.

Bangladesh selama ini menanggung beban besar dari eksodus Rohingya sejak 2017, dengan ratusan ribu warga masih tinggal di kamp-kamp padat di Cox’s Bazar tanpa prospek repatriasi dalam waktu dekat.

Selain pangan, isu pendidikan juga menjadi perhatian delegasi. Raoul Manuel, anggota parlemen Filipina sekaligus anggota APHR, menekankan pentingnya akses pendidikan bagi pemuda Rohingya.

“Pemuda Rohingya tidak boleh terus terjebak tanpa akses ke pendidikan terakreditasi dan pelatihan keterampilan yang relevan. Masa depan mereka, dan harapan untuk solusi yang berkelanjutan, bergantung pada memastikan mereka memiliki alat untuk hidup dengan bermartabat,” ujarnya.

APHR menilai tanpa pendidikan, generasi muda Rohingya berisiko kehilangan arah dan lebih rentan terhadap eksploitasi, baik dalam bentuk perdagangan manusia maupun perekrutan oleh kelompok bersenjata.


Menjelang Pemilu Myanmar

Delegasi juga menyoroti rencana pemilihan umum yang dijadwalkan pemerintah militer Myanmar pada Desember 2025. Santiago menolak klaim legitimasi pemilu tersebut, dengan alasan konflik bersenjata masih berlangsung di sebagian besar wilayah.

“Tidak mungkin mengadakan pemilihan yang kredibel di zona perang di mana pemerintah hanya menguasai 40 persen wilayah,” kata Santiago. 

Ia menekankan perlunya Rohingya memiliki identitas politik agar dapat dilibatkan dalam proses demokrasi di masa depan.

Kunjungan delegasi APHR berlangsung menjelang Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai situasi Rohingya yang akan digelar pada 30 September 2025 di New York. 

Forum ini diperkirakan akan membahas strategi pendanaan, perlindungan pengungsi, serta prospek penyelesaian politik di Myanmar.

APHR berharap desakan yang mereka sampaikan dapat mendorong ASEAN mengambil sikap lebih aktif sebelum konferensi tersebut berlangsung. 

Menurut Santiago, keterlibatan regional adalah syarat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga menyentuh akar masalah.


Bagaimana Situasi di Lapangan?

Selama kunjungan ke Cox’s Bazar, delegasi APHR menyaksikan langsung kondisi pengungsi yang hidup dalam tenda sempit, dengan akses terbatas terhadap pangan, sanitasi, dan layanan kesehatan. 

Sejumlah pengungsi mengaku khawatir terhadap masa depan anak-anak mereka yang tak memiliki kesempatan sekolah formal.

Seorang pengungsi berusia 36 tahun, yang enggan disebutkan namanya, menggambarkan keseharian di kamp. 

“Kami tidak tahu bagaimana bertahan setelah November. Jika makanan dihentikan, anak-anak kami yang pertama akan kelaparan,” tuturnya kepada delegasi.

Kondisi tersebut mempertegas urgensi seruan APHR agar ASEAN tidak lagi bersikap pasif. Tanpa tambahan dana dan kerja sama regional, krisis kemanusiaan diperkirakan akan memasuki fase paling genting pada akhir 2025.

Pakar keamanan regional memperingatkan bahwa krisis yang tak terkendali berpotensi menimbulkan efek domino di Asia Tenggara. 

Selain gelombang pengungsi, lemahnya pengawasan di kamp-kamp dapat membuka ruang bagi jaringan penyelundupan manusia dan senjata. Situasi ini dikhawatirkan menambah kompleksitas masalah keamanan di kawasan.

ASEAN sejauh ini belum menyepakati mekanisme khusus untuk menanggapi isu Rohingya. Namun dengan meningkatnya tekanan internasional dan ancaman kelaparan massal yang semakin dekat, tuntutan bagi organisasi regional ini untuk mengambil langkah konkret kian menguat.