Sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto mengunggah foto berisi dukungan kepada kepala negara melalui akun Instagram mereka pada Ahad (31/8).
Tiga nama tercatat melakukan unggahan tersebut, yakni Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Pangan), Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), dan Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan).
Unggahan itu menampilkan foto Prabowo sedang memberi hormat, disertai narasi yang membandingkan kepemimpinan Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya.
Zulkifli Hasan sempat menghapus unggahannya, sementara dua menteri lain masih mempertahankan unggahan hingga Senin (1/9).
Dalam narasi yang ditulis, para menteri menyebut Prabowo sebagai presiden yang berani melawan praktik mafia pangan, energi, hingga migas.
“Dear Mr. President. Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia beras. Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia minyak goreng,” demikian salah satu kutipan dalam unggahan Abdul Kadir Karding dan Sakti Wahyu Trenggono.
Mereka juga menyinggung nama Mohammad Riza Chalid, yang disebut sebagai mafia migas.
“Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Riza Chalid dan kroni-kroninya,” tulis pesan itu.
Selain itu, para menteri menyebut Prabowo berani mengungkap praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk pembagian tantiem yang nilainya disebut mencapai triliunan rupiah tiap tahun.
“Malah semua partai-partai yang pernah berkuasa, mereka semua menikmati korupsi di BUMN,” demikian tertulis. Pesan itu ditutup dengan pertanyaan: “Kenapa di saat semua itu Bapak buka dan mulai bersih-bersih, semakin Bapak yang diserang?”
Unggahan para menteri muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan ekonomi Prabowo, terutama terkait harga pangan dan pengelolaan energi.
Sejumlah oposisi menuding pemerintah tidak transparan dalam penanganan isu beras dan minyak goreng.
Belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai unggahan tersebut. Kantor Presiden juga belum memberikan penjelasan apakah unggahan para menteri merupakan inisiatif pribadi atau bagian dari strategi komunikasi politik pemerintah.
Penghapusan unggahan Zulkifli Hasan menimbulkan pertanyaan. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan langsung dari Menteri Koordinator Pangan itu mengenai alasan penghapusan.
Fakta terkait yang disebut dalam unggahan
Nama Riza Chalid, yang muncul dalam unggahan, dikenal publik sejak lama dalam kasus dugaan mafia migas.
Pada 2015, ia sempat disebut dalam rekaman perbincangan yang berhubungan dengan pengaturan impor minyak. Namun, hingga kini belum ada proses hukum yang tuntas menyangkut namanya.
Sementara itu, pembagian tantiem di BUMN kerap menjadi sorotan publik. Tantiem adalah bentuk bonus atau insentif bagi jajaran direksi perusahaan milik negara.
Beberapa tahun terakhir, jumlahnya dilaporkan mencapai triliunan rupiah secara agregat. Namun, pemerintah dan DPR menyatakan mekanisme itu legal karena diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Unggahan para menteri mendapat beragam tanggapan di media sosial. Sebagian warganet menilai dukungan itu sebagai bentuk loyalitas kepada Presiden Prabowo.
Namun ada pula yang mempertanyakan klaim soal “mafia” dan menilai tudingan kepada partai-partai lama terlalu generalisasi.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Dwipayana, menilai unggahan tersebut menunjukkan pola komunikasi politik baru dari kabinet Prabowo.
“Ketika isu sensitif muncul, justru para menteri yang tampil di depan memberi pembelaan langsung di media sosial. Ini menandakan komunikasi politik pemerintah semakin personal,” kata Ari.
Menurutnya, langkah itu berpotensi mempertegas garis politik antara pemerintah dan oposisi.
“Namun, tanpa data dan tindakan hukum yang jelas, tudingan soal mafia dan korupsi bisa dianggap sebatas retorika politik,” tambahnya.

0Komentar