Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf setelah menuai kritik karena menyebut tuntutan 17+8 hanya suara sebagian kecil rakyat. (Suara.com/Novian)

Belum sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menuai kontroversi setelah pernyataannya soal gerakan tuntutan 17+8 dianggap meremehkan. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (8/9/2025), beberapa jam setelah ia resmi dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam konferensi pers perdananya di Kementerian Keuangan, Purbaya menyebut tuntutan 17+8 hanya datang dari “sebagian kecil rakyat” yang merasa hidupnya masih kurang. Ia menambahkan, demonstrasi itu akan hilang otomatis jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6–7 persen.

“Pada dasarnya begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya, masih kurang ya. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis,” kata Purbaya saat itu.

Pernyataan ini langsung viral dan menuai kritik dari berbagai kalangan. Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyebut sikap Purbaya “arogan sekali”. Sementara pengamat komunikasi politik Ubedilah Badrun menilai gaya komunikasinya “buruk dan perlu segera dikoreksi”.

Gerakan tuntutan 17+8 sendiri berisi 17 poin jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang hingga Agustus 2026. Isinya antara lain penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen korban kekerasan aparat, transparansi anggaran DPR, pemenuhan upah layak, serta reformasi perpajakan dan penegakan hukum.

Setelah mendapat sorotan, pada Selasa (9/9/2025) Purbaya menyampaikan permintaan maaf usai acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan dan setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana.

“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ujarnya.

Purbaya menuturkan dirinya kaget pernyataan perdana langsung viral. Namun ia menganggap kejadian ini sebagai bagian dari proses belajar berkomunikasi di posisi baru. 

“Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Kalau saya salah, saya perbaiki,” katanya.


Ia juga mengakui perbedaan besar antara lingkungan kerjanya sebelumnya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Kementerian Keuangan yang selalu menjadi sorotan publik. Purbaya menyebut dirinya “menteri kagetan” dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berbicara.

Sementara itu, kritik terus mengalir dari kalangan politisi maupun tokoh publik. Anggota DPD Ni Luh Djelantik menyarankan Purbaya segera merekrut juru bicara atau tim komunikasi khusus agar pernyataan publiknya tidak kembali menimbulkan polemik.