Mahfud MD menegaskan gelombang demonstrasi di berbagai daerah muncul akibat akumulasi kekecewaan publik. Ia mengingatkan pemerintah agar serius merespons aspirasi rakyat dan tidak mengurus negara seperti warung kopi. (DISWAY JOGJA/Anam AK)

Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah sejak akhir Agustus 2025. 

Ia menegaskan bahwa aksi massa tersebut muncul secara organik dari masyarakat akibat akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Mahfud, demonstrasi yang berlangsung di sejumlah kota besar tidak bisa dianggap remeh. 

“Kita belajarlah dari pengalaman itu untuk menjadi lebih baik. Karena ngurus negara ini tidak seperti ngurus warung kopi yang bisa dibawa bergurau,” ujarnya, Jumat (5/9).

Mahfud menjelaskan, aksi unjuk rasa bukanlah hasil rekayasa atau dalaman pihak tertentu, melainkan lahir dari keresahan nyata rakyat. 

Kekecewaan publik, kata dia, mencakup persoalan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga beban pajak, serta masalah hukum seperti politisasi aparat penegak hukum.

Meski demikian, Mahfud mengakui adanya kemungkinan sejumlah pihak mencoba memanfaatkan situasi. 

“Ada yang mungkin menunggangi, tetapi berbeda dengan mendalangi. Ini gerakan organik, sehingga intelijen pun tidak mendeteksinya,” tuturnya.

Sejak akhir Agustus, demonstrasi berlangsung di berbagai kota termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan. 

Aksi tersebut dipicu sejumlah insiden, salah satunya tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang ditabrak kendaraan aparat saat pengamanan unjuk rasa di ibu kota. 

Tragedi itu memicu gelombang protes lebih luas dengan tuntutan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang ditujukan kepada Presiden, DPR, hingga lembaga penegak hukum.

Beberapa tuntutan yang mencuat di antaranya penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen atas dugaan kekerasan aparat, serta penghentian kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.

Mahfud menilai pemerintah perlu memperbaiki pola komunikasi dan respons terhadap aspirasi rakyat. Menurutnya, terlalu banyak pernyataan optimis yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan membuat publik semakin frustrasi. 

“Kalau aspirasi tidak ditanggapi serius, ini bisa jadi api dalam sekam,” tegasnya.

Sementara itu, Kepolisian RI menyatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah pengamanan sesuai prosedur. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan, aparat berupaya mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif. 

“Kami tetap mengedepankan langkah persuasif dan dialogis. Namun, terhadap perusuh tentu ada tindakan tegas sesuai aturan hukum,” ujarnya.

Beberapa peserta aksi menyebut demonstrasi yang mereka lakukan berawal dari keresahan sehari-hari. 

“Kami turun ke jalan karena harga kebutuhan pokok naik terus, sementara pekerjaan makin sulit,” kata Siti Rahma (29), salah satu demonstran di Jakarta.