Jepang menunda pengakuan Palestina di Sidang PBB 2025, berbeda dengan sikap Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia. (Wikimedia Commons)

Jepang memutuskan untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025. Keputusan ini disampaikan setelah sejumlah negara, termasuk Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Belgia, dan Luksemburg, menyatakan siap memberikan pengakuan resmi.

Media Jepang Asahi Shimbun melaporkan pada Selasa (16/9/2025), langkah Tokyo diambil untuk menjaga hubungan erat dengan Amerika Serikat. 

Washington selama ini menolak pengakuan sepihak terhadap Palestina karena dianggap bisa menghambat upaya negosiasi damai di Timur Tengah.

Rencana pengakuan Palestina menjadi sorotan setelah Majelis Umum PBB sebelumnya mengesahkan resolusi yang mendorong langkah konkret menuju solusi dua-negara. Dukungan datang dari 142 negara, sementara hanya 10 yang menolak. Momentum ini mendorong negara-negara Barat untuk mengambil sikap lebih tegas.

Namun, Jepang memilih menahan diri. Perdana Menteri Shigeru Ishiba bahkan dipastikan tidak akan hadir dalam sidang khusus mengenai Palestina yang dijadwalkan di New York pada 22 September 2025.

Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya mengatakan pemerintah masih melakukan evaluasi. 

“Kami terus menilai waktu yang tepat dan cara yang sesuai untuk berkontribusi pada perdamaian, termasuk isu pengakuan Palestina,” ujarnya, dikutip dari Anadolu Agency (17/9/2025).

Sementara itu, Juru Bicara Kabinet Yoshimasa Hayashi menegaskan Jepang prihatin dengan situasi di Gaza. 

“Ada rasa krisis yang sangat dalam. Jika kekerasan berlanjut, landasan solusi dua-negara bisa runtuh,” katanya seperti dikutip Reuters.

Duta Besar Palestina untuk Jepang, Waleed Siam, menyebut pengakuan dari Tokyo akan menjadi langkah penting. 

“Kami berharap Jepang berani mengambil keputusan ini. Itu akan dihargai bukan hanya oleh rakyat Palestina, tapi juga dunia internasional,” katanya kepada Arab News.

Di dalam negeri, sejumlah anggota parlemen Jepang lintas partai telah menandatangani petisi agar pemerintah segera mengakui Palestina. Dorongan ini menambah tekanan politik bagi pemerintahan Ishiba.

Keputusan Jepang menunda pengakuan membuat Tokyo berada di posisi berbeda dengan beberapa sekutu Barat. Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia sudah menyatakan siap mengambil langkah resmi pada Sidang Umum PBB pekan depan.

Sikap Jepang dipandang sebagai sinyal bahwa aliansinya dengan AS tetap menjadi faktor utama dalam kebijakan luar negeri, meski Tokyo tetap menyuarakan dukungan pada solusi dua-negara sebagai jalan penyelesaian konflik Israel-Palestina.