RI melalui MIND ID berencana menambah 12% saham Freeport Indonesia sehingga kepemilikan negara bisa tembus 63%. (Foto: ptfi.co.id)

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12 persen. Jika rencana ini rampung, porsi kepemilikan negara di tambang emas dan tembaga raksasa yang beroperasi di Mimika, Papua, itu akan meningkat menjadi sekitar 63,2 persen.

Rencana penambahan saham tersebut muncul setelah proses negosiasi antara pemerintah, Freeport-McMoRan Inc. sebagai induk PTFI, dan pihak terkait lainnya sepanjang pertengahan 2025. 

Awalnya, pemerintah hanya menargetkan tambahan 10 persen saham, namun dalam perkembangannya, kesepakatan melebar menjadi 12 persen.Langkah ini dipastikan oleh CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, yang menyebut akuisisi bakal segera rampung. 

“Free of charge [biaya akuisisinya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada September 2025. Rosan menambahkan, pemerintah hanya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan proses tersebut.

Sejak divestasi 2018, pemerintah Indonesia melalui MIND ID menguasai mayoritas saham Freeport Indonesia sebesar 51,24%. 

Kesepakatan itu sekaligus mengakhiri Contract of Work dan menggantinya dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku hingga 2041, dengan syarat membangun smelter tembaga di Gresik. Smelter Manyar, dengan kapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun, kini sudah mulai beroperasi.

Tambang Grasberg di Papua tercatat sebagai salah satu tambang tembaga dan emas terbesar dunia. Freeport Indonesia menargetkan produksi sekitar 2,96 juta ton konsentrat tembaga pada 2025, dengan fluktuasi harga global tetap menjadi faktor kunci; harga tembaga awal 2025 berada di kisaran US$4,40–4,80 per pon.

Pemerintah kini berencana menambah sekitar 12% kepemilikan saham untuk mendukung rencana perpanjangan IUPK Freeport, yang akan habis pada 2041. Sejak awal 2025, Freeport sudah mengajukan perpanjangan izin agar operasional tambang dapat berlanjut setelah masa izin saat ini berakhir.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa penambahan saham menjadi bagian dari skema negosiasi tersebut. 

“Awalnya kita sepakat penambahan saham 10 persen Freeport. Akan tetapi, tadi berkembang negosiasi yang insyaallah katanya lebih dari itu,” ujar Bahlil usai melaporkan hasil pertemuan dengan Freeport kepada Presiden Prabowo di Jakarta, pertengahan September 2025.

Menurut Bahlil, arahan Presiden adalah mempercepat proses akuisisi agar perpanjangan izin pasca-2041 bisa segera dipastikan.


Risiko dan Potensi

Herry Gunawan, pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, menilai tambahan kepemilikan saham Freeport akan membawa konsekuensi besar bagi pemerintah. 

“Dengan begitu, seharusnya setiap risiko kerugian yang terjadi di Freeport harus ditanggung lebih besar oleh negara,” katanya.

Menurut Herry, risiko utama yang harus diantisipasi adalah fluktuasi harga komoditas global. Pasar tembaga dan emas dunia dikenal sangat dinamis, sehingga potensi kerugian bisa membesar jika harga anjlok. 

“Selain itu, risiko yang harus dimitigasi adalah soal potensi kerusakan lingkungan yang jadi perhatian masyarakat internasional,” tambahnya.

Namun di sisi lain, Herry menekankan bahwa manfaat bagi pemerintah juga bertambah. Ia mencontohkan, pada 2024, bagian laba yang diterima pemerintah melalui MIND ID dari Freeport Indonesia mencapai Rp33,5 triliun. 

“Dengan begitu, kalau sahamnya bertambah, ada potensi kenaikan jatah dari Freeport Indonesia,” ujarnya.

Herry juga menilai waktu penambahan saham cukup tepat, mengingat smelter tembaga baru Freeport di Gresik sudah mulai beroperasi. 

“Kehadiran proyek hilirisasi itu akan mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Dampak positifnya, tentu akan diterima pemegang saham mayoritas,” ujarnya.


Kinerja Keuangan Freeport


Freeport Indonesia cetak pendapatan US$4,99 miliar dan laba bersih US$1,8 miliar pada semester I-2025, turun dari tahun lalu akibat biaya naik dan harga komoditas fluktuatif. (Foto: Bloomberg)

Di tengah rencana akuisisi ini, kinerja keuangan Freeport Indonesia pada semester I-2025 justru menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan resmi Freeport-McMoRan pada Juli 2025, pendapatan bersih PTFI tercatat US$4,99 miliar, sedikit turun dari US$5,09 miliar pada periode yang sama 2024. Laba bersih PTFI juga merosot 18,4 persen menjadi sekitar US$1,8 miliar, dari US$2,2 miliar pada semester I-2024.

Laba operasi tercatat US$2,66 miliar, turun dari US$2,92 miliar setahun sebelumnya. Biaya pokok penjualan naik ke US$2,27 miliar, sehingga menekan margin laba kotor menjadi US$2,72 miliar, lebih rendah dari US$2,98 miliar pada 2024.

Faktor lain yang menekan adalah kenaikan beban pajak hingga US$672 juta dari sebelumnya US$535 juta, serta peningkatan biaya bunga menjadi US$25,61 juta, naik drastis dari US$6,65 juta.

Dari sisi arus kas, Freeport melaporkan arus kas operasi sebesar US$2,17 miliar, turun dari US$2,68 miliar pada semester I-2024. Sementara belanja modal (capex) mencapai US$1,39 miliar, sedikit turun dari US$1,43 miliar. Pembayaran dividen juga ikut turun, dari US$1,2 miliar menjadi US$1 miliar.

Penurunan kinerja ini menunjukkan bahwa tambahan kepemilikan saham oleh pemerintah tidak otomatis menjamin lonjakan penerimaan, karena fluktuasi harga komoditas dan tingginya beban biaya bisa memangkas keuntungan.

Salah satu faktor yang diyakini dapat memperbaiki prospek Freeport adalah beroperasinya smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur. Smelter Manyar yang berada di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) mulai beroperasi pada pertengahan 2024 dengan nilai investasi sekitar US$3 miliar.

Smelter Freeport di JIIPE Gresik bernilai US$3 miliar, kapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun, jadi kunci hilirisasi tembaga terbesar di dunia. (Istimewa)

Smelter ini dirancang untuk mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Selain menghasilkan katoda tembaga, fasilitas ini juga memproduksi lumpur anoda yang dapat dimurnikan menjadi emas, perak, dan logam mulia lain.

Namun perjalanan smelter tidak mulus. Pada Oktober 2024 terjadi insiden kebakaran di fasilitas asam sulfat, yang membuat smelter sempat berhenti beroperasi. 

Produksi baru bisa dimulai kembali secara bertahap pada Juni 2025 dengan kapasitas awal 40 persen, dan ditargetkan mencapai 100 persen pada akhir tahun.

Pemerintah kemudian memberikan izin ekspor konsentrat sementara selama enam bulan kepada Freeport agar arus kas tidak terganggu dan penerimaan negara dari royalti tetap berjalan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penambahan saham Freeport sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo. 

“Arahan Presiden adalah percepatan. Jadi kita harus segera selesaikan supaya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport setelah 2041 bisa diperpanjang,” ujarnya.

CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menambahkan bahwa proses akuisisi tidak membutuhkan biaya tambahan dari kas negara. 

“Free of charge, tinggal tunggu restu Presiden,” katanya.

Sementara itu, pengamat menekankan pentingnya pemerintah mengantisipasi risiko lingkungan dan harga komoditas global agar tambahan saham benar-benar memberi manfaat optimal.