Istana Kepresidenan menanggapi gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mendesak penyelesaian 17 tuntutan krusial dalam sepekan dan 8 tuntutan lainnya dalam setahun. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama)

Istana Kepresidenan menanggapi gelombang aksi massa yang membawa kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan menyatakan bahwa pemerintah mendengar aspirasi publik, namun tidak semua tuntutan bisa dipenuhi secara serentak. 

Pernyataan itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden, Wiranto, usai gelombang aksi di Jakarta dan sejumlah kota.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memperhatikan setiap aspirasi yang berkembang, tetapi pelaksanaan kebijakan membutuhkan proses.

“Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya,” kata Wiranto, Kamis (4/9).

Wiranto menegaskan bahwa daftar tuntutan masyarakat akan dibicarakan langsung dengan Presiden. Ia menyebut "Prabowo sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif terhadap apa yang diharapkan rakyat."

“Oleh karena itu, tentu kita menyerahkan saja kepada Presiden,” tambahnya.

Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, juga menyatakan bahwa pemerintah tidak mungkin mengabaikan aspirasi publik. Menurutnya, setiap tuntutan akan ditelaah agar langkah pemerintah tetap sesuai aturan hukum.


Gerakan ‘17+8 Tuntutan Rakyat’

Gerakan ini digagas oleh koalisi masyarakat sipil yang menuntut 17 poin krusial diselesaikan dalam sepekan dan 8 tuntutan lainnya dalam setahun. Dokumen resmi telah diserahkan ke DPR pada 4 September 2025 oleh sejumlah aktivis dan influencer, termasuk Jerome Polin, Andovi da Lopez, dan Andhyta Utami.

Beberapa dari 17 tuntutan utama antara lain:

Penarikan TNI dari ranah pengamanan sipil.

Pembentukan tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan demonstran lain.

Penghentian tindakan represif aparat dan pembebasan seluruh demonstran yang ditahan.

Pembekuan fasilitas dan tunjangan DPR.

Pemenuhan upah layak buruh serta pencegahan PHK massal.


Sementara delapan tuntutan jangka panjang meliputi audit DPR, revisi UU Kepolisian, hingga penguatan kewenangan Komnas HAM.


Tenggat waktu dan progres

Koalisi sipil memberikan batas waktu hingga 5 September 2025 untuk 17 tuntutan jangka pendek. Beberapa sudah dalam proses, seperti moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR dan pencabutan tunjangan tambahan.

Namun tuntutan lain, seperti penarikan TNI dari pengamanan sipil atau pembentukan tim investigasi independen, belum sepenuhnya dipenuhi. 

Amnesty International bahkan mengusulkan pembentukan tim gabungan pencari fakta untuk menyelidiki kasus kekerasan aparat.

Delapan tuntutan jangka panjang memiliki tenggat hingga 31 Agustus 2026, termasuk reformasi struktural di lembaga legislatif dan penegakan HAM.


Dukungan dan kritik

Gerakan ini mendapat dukungan dari tokoh nasional dan agama. Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang melibatkan Alissa Wahid dari PBNU dan Kardinal Ignatius Suharyo menyatakan bahwa tuntutan harus dijawab secara serius.

“Pemerintah tidak boleh menyaring kritik. Ini adalah aspirasi organik masyarakat,” kata Alissa Wahid.

Namun, sejumlah pejabat menuding ada pihak yang mencoba memanfaatkan aksi damai untuk menciptakan kerusuhan. Wiranto dan Penasihat Presiden Dudung Abdurrahman menyebut ada “penumpang gelap” dalam gelombang protes, meski tidak merinci lebih lanjut.

Para pengamat menilai respons pemerintah terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi ujian awal bagi legitimasi pemerintahan Prabowo. 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menyebut aksi ini sebagai “peringatan dini” bagi pemerintah agar tidak menyepelekan aspirasi masyarakat.

Hingga kini, sebagian tuntutan baru direspons dengan janji atau langkah awal. Aktivis menekankan pentingnya bukti konkret, bukan sekadar pernyataan.

Jika pemerintah gagal memenuhi tuntutan utama menjelang tenggat, gelombang demonstrasi berpotensi meluas dan intensitasnya meningkat. 

Isu kekerasan aparat dan transparansi DPR dipandang sebagai titik krusial yang menentukan apakah respons pemerintah dianggap serius atau hanya simbolis.