Istana menegaskan reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak bertujuan untuk menghapus "orang-orang Jokowi". Pemerintah sebut menteri dipilih berdasarkan kapasitas, bukan loyalitas politik. (NTV News/Deddy Setiawan)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis kabar bahwa perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) dilakukan untuk menyingkirkan menteri-menteri yang dianggap sebagai “orang-orang Jokowi”. Istilah ini merujuk pada tokoh-tokoh yang sebelumnya dekat atau pernah menjabat di pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Enggak ada, enggak ada,” ujar Prasetyo (menepis isu reshuffle untuk singkirkan orang Jokowi) di Istana Kepresidenan usai pelantikan.

Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru. Lima kursi menteri sebelumnya resmi dicopot melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 86P Tahun 2025.

Mereka yang diberhentikan yaitu:

1. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) – digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

2. Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga) – belum ada pengganti.

3. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) – digantikan oleh Ferry Juliantono.

4. Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/P2MI) – digantikan oleh Mukhtarudin.

5. Budi Gunawan (Menko Polhukam) – hingga kini belum ada pengganti.


Selain pergantian personel, reshuffle juga mencakup perubahan nomenklatur, yakni naiknya status Badan Pengelola Haji menjadi kementerian penuh.

Prasetyo menekankan bahwa keputusan reshuffle murni berdasarkan kebutuhan kinerja pemerintahan. Ia menolak anggapan ada motif politik untuk mengurangi pengaruh kelompok tertentu, termasuk mereka yang kerap diasosiasikan sebagai loyalis Jokowi.

“Presiden menunjuk menteri sesuai hak prerogatifnya. Yang dipilih adalah putra-putri terbaik bangsa,” tuturnya.

Isu “pembersihan” orang lama setiap kali ada reshuffle kabinet bukan barang baru di politik Indonesia. Pada masa pemerintahan Jokowi, perombakan serupa juga kerap diwarnai spekulasi politik tentang konsolidasi kekuatan. Namun, pihak istana selalu membantah hal tersebut.

Kini, di era Prabowo, narasi serupa muncul kembali. Sejumlah analis menilai pemecatan tokoh-tokoh besar seperti Sri Mulyani dan Budi Gunawan ikut memperkuat spekulasi publik, meskipun pemerintah menegaskan bahwa alasan utama adalah profesionalisme dan efektivitas kerja.

Perombakan ini meninggalkan dua kursi penting yang kosong yaitu Menko Polhukam dan Menpora. Kekosongan jabatan di dua posisi strategis ini memicu pertanyaan soal siapa pengganti yang akan ditunjuk Presiden.

Di sisi lain, masuknya Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan juga menandai pergeseran arah kebijakan fiskal. Purbaya sebelumnya dikenal dekat dengan lingkaran Prabowo sejak lama.

Sementara itu, pengangkatan Mukhtarudin dan Ferry Juliantono dinilai sebagai upaya memperkuat basis politik sekaligus memperluas dukungan di parlemen.