Pemerintah Indonesia resmi menawarkan investasi proyek giant sea wall senilai US$80 miliar atau Rp1,3 kuadriliun kepada China, Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Eropa. Proyek ini dirancang untuk melindungi pesisir utara Jawa dari banjir rob dan penurunan tanah. (Bisnis/Himawan L Nugraha)

Pemerintah Indonesia secara resmi menawarkan peluang investasi proyek Giant Sea Wall senilai US$80 miliar kepada sejumlah negara, termasuk China, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa. 

Pengumuman ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (4/9/2025), sehari setelah Presiden Prabowo Subianto membahas mega proyek tersebut dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing.

"Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir terhadap perubahan cuaca, climate change," kata Airlangga usai menghadiri diskusi bersama Kadin Indonesia.

Pembahasan proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu agenda utama pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, Rabu (3/9/2025). 

Pertemuan itu berlangsung saat Prabowo menghadiri perayaan 80 tahun Hari Kemenangan China.

Menurut keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden, kedua pemimpin membahas peluang kerja sama infrastruktur strategis, termasuk Giant Sea Wall yang direncanakan membentang di pesisir utara Jawa. 

Namun, rincian detail dari pembicaraan tersebut belum dijelaskan secara terbuka.

Airlangga menambahkan proyek ini akan dilaksanakan melalui beberapa fase dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

"Fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk China. Negara lain sudah juga ditawarkan seperti Korea, Jepang, negara Eropa," ujarnya.

Giant Sea Wall dirancang membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar US$80 miliar atau setara Rp1,31 kuadriliun.

Pada Juni 2025, pemerintah juga telah membuka peluang bagi investor Belanda untuk terlibat, mengingat pengalaman panjang negara tersebut dalam pengelolaan air dan pembangunan tanggul.

Untuk mempercepat realisasi, Presiden Prabowo membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura pada 25 Agustus 2025. Badan ini dipimpin Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashar yang juga menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan badan otorita ini memiliki mandat untuk merancang, membangun, dan mengelola proyek tanggul laut. 

"Tujuannya adalah melindungi hampir 20 juta warga di pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman penurunan tanah dan banjir rob yang terjadi hampir setiap tahun," jelasnya.

Kebutuhan mendesak atas proyek ini semakin terasa dengan peringatan BPBD DKI Jakarta mengenai potensi banjir rob pada 1-4 September 2025. 

Daerah yang terancam meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, hingga Tanjung Priok.

Data menunjukkan Jakarta mengalami penurunan tanah 10-25 cm per tahun akibat ekstraksi air tanah, sementara kenaikan permukaan laut global memperburuk risiko banjir. Jika tidak ditangani, sebagian besar wilayah Jakarta Utara diperkirakan bisa tenggelam pada 2050.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai proyek yang telah direncanakan hampir tiga dekade. 

"Ini adalah proyek yang sangat vital. Sudah direncanakan sejak tahun 1995, hampir 30 tahun lalu. Tapi sekarang, tidak ada lagi penundaan. Kita akan mulai," kata Prabowo dalam International Conference on Infrastructure 2025.