Indonesia mempercepat pembangunan kilang minyak baru senilai Rp160 triliun di berbagai daerah, meski tren global menunjukkan penutupan kilang akibat transisi energi dan oversupply. (Foto: Pixabay via Wikimedia Commons)

Ketika industri minyak dunia menghadapi gelombang penutupan kilang akibat transisi energi dan kelebihan pasokan, Indonesia justru melaju ke arah berbeda dengan mempercepat pembangunan fasilitas pemurnian baru. Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan energi nasional yang berhadapan dengan arus global.

Data yang disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/9), menunjukkan tren penurunan kapasitas pemurnian global. Menurutnya, sebanyak 26 kilang minyak di berbagai belahan dunia diproyeksikan akan tutup hingga 2030.

“Sembilan kilang sudah berhenti beroperasi pada 2024, tersebar di Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Sisanya, 17 kilang di Afrika, Uni Eropa, dan Asia diperkirakan menyusul hingga 2030,” ujar Oki.

Penyebab utamanya adalah kondisi oversupply minyak mentah dan produk turunannya yang menekan keuntungan perusahaan energi raksasa seperti BP, TotalEnergies, dan Chevron. Situasi ini diperparah oleh percepatan transisi energi, terutama lewat adopsi kendaraan listrik (EV).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menggarisbawahi fenomena di China sebagai contoh nyata. 

“Lebih dari 50 persen kendaraan baru di sana sudah menggunakan baterai, mulai dari mobil pribadi sampai alat berat. Akibatnya, lebih dari 60 persen SPBU di China tutup,” katanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana perubahan pola konsumsi energi secara global berdampak langsung pada bisnis kilang minyak.


Ekspansi kilang RI

Berbeda dengan arus internasional, Indonesia memilih memperbesar kapasitas kilangnya. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai 1,5 juta barel per hari masih belum mampu ditutup oleh produksi domestik. Saat ini, kilang Pertamina hanya sanggup memenuhi sekitar 60–70 persen kebutuhan atau sekitar 1,1 juta barel per hari.

“Sehari kita butuh 1,5 juta barel, sebagian diolah di kilang domestik, sebagian lagi masih impor,” jelas Yuliot.

Untuk menutup kesenjangan itu, Pertamina menggenjot proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang akan menjadi kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360 ribu barel per hari. Proyek senilai 7,4 miliar dolar AS ini ditargetkan beroperasi pada 17 November 2025, naik dari kapasitas sebelumnya 260 ribu barel per hari.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun 17 kilang modular di berbagai daerah, mulai dari Lhokseumawe, Natuna, Cilegon, Surabaya, Pontianak, Makassar, Bitung, hingga Fakfak. Total investasi untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp160 triliun.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM. 

“Kami menargetkan Indonesia bisa terbebas dari impor BBM pada 2026,” kata Simon.


Beban finansial

Meski strategi ini dianggap penting untuk ketahanan energi, sejumlah analis memperingatkan potensi risiko jangka panjang. Laporan International Energy Agency (IEA) menunjukkan kapasitas pemurnian global yang sudah melampaui proyeksi permintaan minyak pada 2030.

IEA memperkirakan permintaan minyak dunia akan mencapai plateau di kisaran 106 juta barel per hari pada akhir dekade ini. Namun, kapasitas kilang global sudah diproyeksikan mencapai 107,4 juta barel per hari, jauh di atas permintaan yang diperkirakan hanya 85,8 juta barel per hari.

Artinya, investasi kilang baru berpotensi menjadi aset terdampar (stranded assets) jika permintaan BBM turun lebih cepat dari perkiraan.

Pri Agung Rakhmanto, pakar energi dari ReforMiner Institute, menilai bahwa konteks Indonesia memang berbeda dengan negara maju. 

“Sebagai negara non-OECD, kita masih butuh energi fosil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penambahan kapasitas kilang tetap diperlukan,” katanya.

Namun ia mengingatkan, fleksibilitas harus menjadi pertimbangan utama. “Jika suatu saat permintaan BBM anjlok, kilang baru perlu bisa dikonversi, misalnya untuk petrokimia atau biorefinery.”


Ujian transisi energi

Selain faktor keekonomian, transisi energi juga memberi tekanan pada industri kilang. Di Eropa, biaya operasi meningkat akibat kebijakan pajak karbon. Kilang di kawasan tersebut terpaksa menghentikan produksi karena tidak lagi kompetitif.

Indonesia memang belum menerapkan pajak karbon ketat, namun tekanan serupa bisa muncul lewat regulasi perdagangan internasional. Produk minyak dari kilang yang tidak memenuhi standar emisi berpotensi ditolak pasar global.

Selain itu, kebijakan dalam negeri untuk memperbesar pemanfaatan biofuel juga mengurangi kebutuhan terhadap produk kilang konvensional. Implementasi B30, misalnya, secara langsung menekan konsumsi solar fosil.

“Kalau tren ini berlanjut, kilang konvensional bisa menghadapi tantangan dalam 10 tahun mendatang,” kata seorang pejabat ESDM yang enggan disebutkan namanya.

Ekspansi kilang juga menimbulkan implikasi lingkungan. Pembangunan fasilitas baru berpotensi menambah emisi karbon, sementara Indonesia telah berkomitmen mencapai net zero emission pada 2060.

Di sisi lain, transisi energi yang didorong global juga tidak lepas dari dilema. Kebutuhan mineral kritis untuk baterai kendaraan listrik, seperti nikel dan kobalt, mendorong aktivitas tambang di Indonesia. Data Global Forest Watch menunjukkan sekitar 370 ribu hektar hutan hilang di Sulawesi dan Maluku akibat penambangan mineral pada periode 2001–2020.

Fenomena ini menyoroti sebuah paradoks, yaitu pembangunan energi bersih di satu sisi, tetapi dengan biaya lingkungan yang tinggi di sisi lain. Ekspansi kilang pun dipandang sebagai bagian dari kontradiksi serupa antara kebutuhan energi domestik dengan komitmen iklim global.


Kronologi Kebijakan Kilang Indonesia

2014–2019: Pemerintah mulai merancang RDMP dan pembangunan kilang baru untuk mengurangi impor BBM.

2020: Pandemi COVID-19 sempat menunda investasi, tetapi proyek strategis tetap dipertahankan.

2022: Pemerintah menetapkan target swasembada BBM pada 2026.

2024: Sejumlah kilang global mulai tutup, mempertegas jurang antara tren dunia dan kebijakan Indonesia.

2025: RDMP Balikpapan memasuki tahap akhir dengan target operasi November. Rencana pembangunan 17 kilang modular diumumkan dengan investasi Rp160 triliun.


Langkah ini memperlihatkan keberlanjutan strategi jangka panjang pemerintah, meski berlawanan dengan arus global.


Data Kapasitas dan Target Indonesia

Parameter Situasi Saat Ini Target Pasca-Ekspansi
Kapasitas kilang domestik ±1,1 juta barel per hari Ditingkatkan melalui RDMP & kilang baru
Kebutuhan BBM nasional 1,5 juta barel per hari Diperkirakan tetap tinggi hingga 2030
Tingkat impor BBM 30–40% Target swasembada pada 2026
Investasi pembangunan Rp121 triliun (RDMP Balikpapan) Rp160 triliun (kilang modular)
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan kilang adalah solusi realistis dalam jangka pendek. 

“Kalau kita hanya mengandalkan impor, risiko terhadap stabilitas energi sangat besar. Kita harus punya kilang sendiri,” kata Simon Aloysius Mantiri.

Namun, analis energi internasional menilai langkah ini bisa menimbulkan tekanan fiskal jika harga minyak jatuh atau konsumsi BBM berkurang.

“Indonesia mengambil risiko tinggi dengan investasi jangka panjang pada sektor yang globalnya sedang menyusut. Kecuali ada integrasi dengan petrokimia atau biofuel, proyek ini bisa menjadi beban,” ujar seorang analis dari Wood Mackenzie dalam laporan terbarunya.