Harga beras turun di 105 daerah awal September 2025. Pemerintah klaim operasi pasar Bulog dan gerakan pangan murah efektif tekan inflasi pangan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Harga beras di Indonesia mengalami penurunan signifikan pada awal September 2025. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat penurunan harga di 105 kabupaten/kota. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan daerah yang mengalami kenaikan harga turun dari 214 menjadi 100 wilayah. 

Capaian ini dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Dalam dua tahun terakhir, tren penurunan harga beras jarang terjadi. Hingga akhir Agustus 2025, hanya 58 daerah yang mencatat penurunan harga. Lonjakan harga beras sempat menjadi isu nasional karena memicu inflasi pangan dan menekan daya beli masyarakat. 

Pemerintah kemudian memperluas operasi pasar serta Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menekan harga sekaligus menjamin ketersediaan stok.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan penurunan harga ini merupakan hasil intervensi terkoordinasi. 

“Ini intervensi yang bagus,” ujarnya dalam rapat koordinasi, seraya menekankan pentingnya stabilisasi harga pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan, operasi pasar besar-besaran yang dilakukan Bulog melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) efektif meredam lonjakan harga. 

“Operasi pasar ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk melindungi rakyat. Kami ingin memastikan beras tersedia cukup, harga stabil, dan kesejahteraan petani tetap terjaga,” katanya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut peningkatan jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras menjadi 105 kabupaten/kota pada awal September sebagai capaian yang jarang terjadi. 

Dari sisi distribusi, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan hingga 6 September 2025, sebanyak 327.718 ton beras SPHP sudah disalurkan, atau sekitar 22 persen dari target 1,3 juta ton tahun ini.

Rizal menjelaskan, keberhasilan itu ditopang strategi Sinergi Pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, kalangan akademisi, jaringan ritel modern, pedagang pasar tradisional, hingga koperasi desa.

Selain operasi pasar, pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pada 30 Agustus 2025 di 7.285 kecamatan. Program yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kemerdekaan ini melibatkan lebih dari 4.000 titik penjualan di seluruh Indonesia.

Meski tren nasional menunjukkan penurunan, BPS mencatat masih ada disparitas antarwilayah. Harga beras di Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB) dan Zona 2 (Sumatera, NTT, Kalimantan) turun cukup konsisten. 

Namun, di Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua, harga masih naik. Kenaikan tercatat sebesar 2,03 persen untuk beras medium dan 1,49 persen untuk beras premium.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Jaelani, mengapresiasi capaian pemerintah. Ia menyebut operasi pasar perlu terus digencarkan, terutama di daerah yang masih mencatat kenaikan harga. 

“Penertiban beras oplosan dan gencarnya operasi pasar yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Hal ini terbukti mampu menekan harga beras di sebagian besar daerah,” ucapnya.

Kemendagri menegaskan akan terus mendorong pemerintah daerah menjalankan program pasar murah. Pencatatan daerah yang belum melakukan intervensi akan tetap dilakukan sebagai evaluasi. Mentan Andi Amran memastikan operasi pasar dilanjutkan hingga harga benar-benar stabil di seluruh zona.