Penghapusan tunjangan rumah anggota DPR membuat gaji bersih menjadi Rp 65 juta. Publik menilai langkah ini simbolis dan masih terlalu tinggi, sebagian tuntutan masyarakat belum dipenuhi. (Instagram/@sufmi_dasco)

Penghapusan tunjangan rumah anggota DPR RI membuat gaji bersih para legislator kini sekitar Rp 65 juta per bulan. Keputusan yang diumumkan menjelang batas waktu 5 September 2025 itu menuai beragam reaksi dari masyarakat, sebagian menilai langkah tersebut hanya bersifat simbolis dan belum menyentuh tuntutan utama warga.

Langkah ini diambil DPR setelah sebelumnya menerima 17+8 tuntutan masyarakat yang disampaikan dalam berbagai aksi dan pertemuan, namun lembaga tersebut baru menyetujui empat poin. 

Sisa tuntutan termasuk reformasi tunjangan, transparansi anggaran, hingga pembentukan tim independen untuk menyelidiki kasus kekerasan aparat masih belum dipenuhi.

Dengan penghapusan tunjangan rumah, gaji bersih anggota DPR berkurang tetapi tetap berada pada kisaran Rp 65 juta per bulan. 

Selain itu, mereka masih menerima sejumlah fasilitas lain, seperti tunjangan reses, kunjungan kerja ke daerah pemilihan, tunjangan aspirasi, komunikasi intensif, serta honorarium untuk fungsi legislasi dan pengawasan.

Banyak warga membandingkan jumlah tersebut dengan rata-rata penghasilan masyarakat. 

Seorang warga Depok, Dedi (41), mengatakan, “Menurut saya sih masih terlalu besar ya. Kalau dibandingkan dengan UMR kita, itu jauh banget. Jadi walaupun ada penghapusan tunjangan rumah, tapi tetap saja gaji mereka masih tinggi banget. Saya pribadi belum merasa puas.”

Hal serupa disampaikan Nur Aisyah (29), warga Bekasi. “Tapi apakah itu bikin warga jadi percaya? Belum tentu. Karena gaji Rp 65 juta itu masih besar sekali. Saya rasa warga belum akan puas kalau tuntutan yang lain belum dituntaskan.”

Sejumlah warga menilai keputusan DPR hanya sekadar gestur politik. Yumna (22) mengatakan, “Rp 50 juta sebulan itu udah kebangetan nggak sih? Bahkan kalau KPR aja kayaknya nyicilnya sebulan nggak sampai 50 juta gitu kan?”

Sementara Laras (42), warga Semarang, menuturkan, “Semoga bisa diturunkan lagi lah untuk gaji DPR-nya, kasihannya rakyat-rakyat biasa, gitu.”

Kritik senada datang dari Desi (38), warga Citayam. Ia menilai DPR tidak peka terhadap kesulitan masyarakat. “Mereka para anggota DPR tidak peka dan mengabaikan kesulitan yang dialami rakyat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR terkait kelanjutan tuntutan masyarakat di luar penghapusan tunjangan rumah. Namun, beberapa anggota DPR sebelumnya menyebut kebijakan ini sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif untuk merespons aspirasi warga.

Meski ada pengurangan fasilitas, publik menilai gaji bersih Rp 65 juta masih mencerminkan kesenjangan dengan penghasilan rata-rata pekerja, termasuk PNS dan guru yang sebagian besar menerima di bawah Rp 10 juta per bulan.

Di sisi lain, anggota DPR yang pensiun masih berhak atas tunjangan pensiun hingga Rp 3,6 juta per bulan untuk masa jabatan dua periode. Kondisi ini memperkuat sorotan publik terhadap ketimpangan antara penghasilan pejabat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.