Komisi IX DPR RI menemukan 5.000 titik dapur fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis. DPR mendesak Badan Gizi Nasional memublikasikan data dan meminta BPK audit kinerja agar program gizi anak berjalan transparan. (PCO/Gilang)

Komisi IX DPR RI mengungkap adanya sekitar 5.000 titik dapur yang terdaftar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) namun tak ditemukan wujudnya di lapangan. Temuan ini muncul dalam rapat kerja dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada pertengahan September 2025, usai lembaga itu melakukan pemulihan sistem internal.

“Dalam sistem, ribuan dapur tercatat aktif. Tapi setelah dicek, banyak yang tidak punya bentuk fisik. Ini membuka ruang praktik percaloan dan penyalahgunaan anggaran,” ujar anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, saat rapat, Jumat (12/9/2025). 

Ia mendesak BGN segera memublikasikan data lengkap lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh dapur MBG.

BGN membantah istilah “fiktif” untuk menyebut ribuan titik tersebut. Menurut mereka, sebagian besar dapur masih berstatus terdaftar atau booking lokasi sehingga belum beroperasi penuh. 

“Kami sedang memperbaiki sistem dan memperketat verifikasi agar tak ada celah penyalahgunaan,” kata Kepala BGN, seperti dikutip dari siaran pers resmi lembaga itu, Senin (15/9/2025).

Program MBG sendiri diluncurkan pemerintah untuk memastikan anak-anak sekolah mendapat asupan gizi seimbang setiap hari. 

Namun, sejak berjalan, program ini sempat tersandung persoalan teknis, termasuk laporan kejadian luar biasa (KLB) keracunan di Kabupaten Lebong, Bengkulu, Agustus lalu. Kasus itu mendorong BGN melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur pengawasan.

DPR menilai pengawasan tak boleh longgar. Selain meminta BGN lebih transparan, Komisi IX juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja secara menyeluruh. 

“Kita ingin hak anak-anak atas gizi tidak dikorbankan hanya karena permainan oknum,” kata Nurhadi.

Sejumlah media mencatat bahwa mekanisme “penguncian titik” dalam sistem MBG juga menjadi sorotan. 

DPR menilai praktik tersebut rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sementara BGN menyatakan sedang menghapus mekanisme itu dan mengganti dengan proses verifikasi lapangan paralel sejak pengajuan.

Situasi ini memperlihatkan tarik-menarik antara kebutuhan percepatan program gizi nasional dan tuntutan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Ribuan titik dapur yang terdaftar namun belum nyata di lapangan kini menjadi perhatian serius lintas lembaga.