Komisi XII DPR RI menyetujui anggaran Kementerian ESDM 2026 sebesar Rp21,67 triliun, naik drastis dari Rp8,12 triliun. Dana difokuskan untuk migas, listrik desa, dan eksplorasi sumber daya alam. (Pexels/Jan-Rune Smenes Reite)

Komisi XII DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp21,67 triliun untuk tahun anggaran 2026. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya pada Rabu (3/9/2025).

Anggaran Kementerian ESDM 2026 naik drastis dari pagu awal Rp8,12 triliun menjadi Rp21,67 triliun. Penambahan Rp13,55 triliun ini disebut untuk mendukung percepatan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, yang hadir mewakili Menteri Bahlil Lahadalia, menyebut sumber dana berasal dari rupiah murni Rp18,36 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,69 triliun, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,61 triliun.

“Tambahan anggaran ini diarahkan untuk melanjutkan program strategis sektor energi, khususnya yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Yuliot dalam rapat tersebut.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjadi penerima anggaran terbesar dengan Rp10,13 triliun. 

Dana itu dipakai untuk program jaringan gas rumah tangga Rp4,8 triliun dengan target 1 juta sambungan, pembangunan pipa transmisi gas Cirebon–Bandung sepanjang 132 km senilai Rp854,13 miliar, serta pipa transmisi Semarang–Solo–Yogyakarta sepanjang 148 km dengan biaya Rp882,5 miliar.

Sementara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapat Rp6,07 triliun. Komponen terbesar berupa program listrik desa (Lisdes) senilai Rp5 triliun untuk membangun infrastruktur listrik di 1.135 lokasi, termasuk jaringan transmisi, distribusi, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala komunal maupun individual.

Badan Geologi memperoleh alokasi Rp1,82 triliun. Dana ini digunakan untuk eksplorasi migas di lima lokasi senilai Rp502,22 miliar, eksplorasi mineral dengan target sembilan rekomendasi Rp202,3 miliar, serta eksplorasi batubara dengan target sepuluh rekomendasi Rp156,16 miliar.

Program lain meliputi pembangunan kapal Geomarin V Rp100,59 miliar dan kapal pengeboran mineral Rp40,99 miliar guna mendukung survei kelautan.

“Intensifikasi eksplorasi ditujukan untuk meningkatkan produksi sumber daya alam, yang pada akhirnya bisa menambah penerimaan negara,” ujar Yuliot.

Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, dari total Rp21,67 triliun, sekitar Rp17,18 triliun dialokasikan untuk belanja publik fisik, seperti jaringan listrik dan infrastruktur gas. Sisanya Rp3,56 triliun digunakan untuk layanan internal, serta Rp0,92 triliun untuk publik non-fisik.

Menurutnya, komposisi anggaran tersebut menunjukkan fokus utama pada pembangunan energi yang langsung dirasakan masyarakat.