Menelisik kemungkinan jika VOC tidak bangkrut, mulai dari pengaruhnya terhadap kolonialisme di Indonesia, nasionalisme, hingga perkembangan kapitalisme global. (Martinvl/Wikimedia Commons)

VOC atau Vereenigde Oostindische Compagnie sering disebut sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Didirikan pada 1602, kongsi dagang asal Belanda ini sempat jadi "raksasa ekonomi" dengan monopoli rempah-rempah dan hak istimewa yang setara negara. Namun sejarah mencatat, pada 1799 VOC resmi dibubarkan karena lilitan utang dan korupsi.

Tetapi mari kita balik pertanyaan, bagaimana jika VOC tidak bangkrut? Bagaimana wajah Indonesia atau bahkan dunia jika kongsi dagang itu tetap eksis hingga sekarang?

Sebelum masuk ke skenario “andai tidak bangkrut”, kita perlu paham dulu posisi VOC di zamannya. VOC bukan sekadar pedagang. Mereka punya hak cetak uang, membuat perjanjian internasional, hingga menggelar perang. Singkatnya, VOC adalah “negara privat” dengan bendera Belanda sebagai legitimasi.

Namun gaya hidup boros pejabatnya, korupsi, serta beban perang di Nusantara dan Eropa membuat keuangan VOC hancur. Pada 1799, pemerintah Belanda mengambil alih asetnya termasuk wilayah jajahan. Dari situlah lahir era Hindia Belanda.

Nah, jika VOC bertahan, jalannya sejarah bisa sangat berbeda.


Skenario pertama: Indonesia jadi “perusahaan terbuka”


Bayangkan, alih-alih dijajah Belanda sebagai negara, Nusantara tetap dikelola VOC sebagai perusahaan. Artinya, tanah dan sumber daya alam kita jadi "aset korporasi" resmi, mirip seperti konsesi tambang raksasa masa kini.

Bedanya, ini bukan sekadar kontrak, melainkan penguasaan penuh. Lahan subur Jawa bisa jadi perkebunan yang dikelola ala “pabrik” modern sejak awal 1800-an. 

Kota pelabuhan seperti Batavia, Surabaya, dan Makassar mungkin berkembang seperti Singapura, yaitu sebagai pusat logistik global sejak abad ke-19.

Namun ada sisi gelap. Rakyat mungkin makin diperas bukan untuk “negara Belanda” melainkan untuk pemegang saham VOC. 

Jangan lupa, dalam sistem perusahaan, tujuan utama adalah laba. Jika Hindia Belanda masih korporasi, logikanya kesejahteraan lokal bukan prioritas selama grafik keuntungan naik.


Skenario kedua: VOC jadi “Google + ExxonMobil” abad ke-19

VOC bisa dianggap blueprint perusahaan multinasional. Jika bertahan, bisa jadi mereka bertransformasi mengikuti zaman. Misalnya, saat industri minyak muncul di abad ke-19, VOC bisa langsung ambil alih sektor energi. 

Ingat, pengeboran minyak pertama di Indonesia (Pangkalan Brandan, 1885) dilakukan oleh orang Belanda juga. Kalau itu dikuasai VOC, bisa jadi perusahaan ini seperti gabungan Google, ExxonMobil, dan JPMorgan sekaligus.

Dengan kekuatan itu, VOC bisa menyaingi imperium kolonial Inggris atau Prancis. Bahkan ada kemungkinan Belanda tidak pernah kehilangan statusnya sebagai kekuatan besar Eropa.


Skenario ketiga: nasionalisme Indonesia mandek

Kebangkrutan VOC memicu transisi besar. Belanda turun tangan langsung lewat administrasi negara. Dari situlah lahir sistem kolonial yang lebih terstruktur, mulai dari Cultuurstelsel (tanam paksa) hingga birokrasi kolonial modern.

Ironisnya, sistem kolonial inilah yang secara tidak langsung melahirkan kaum terpelajar pribumi, yang kemudian jadi motor kebangkitan nasional. Bayangkan jika VOC tidak bubar. Mungkin sistem birokrasi modern itu tidak ada, atau malah diganti dengan model korporasi yang lebih tertutup.

Artinya, nasionalisme Indonesia bisa lahir lebih lambat, bahkan tidak muncul dalam bentuk yang sama. Alih-alih “melawan Belanda sebagai penjajah”, rakyat mungkin menghadapi “perusahaan internasional” dengan kekuatan kapital besar. 

Melawan perusahaan tentu beda logikanya, bukan perang fisik melainkan perang regulasi dan modal, sesuatu yang bahkan sampai sekarang bikin banyak negara kewalahan.


Skenario keempat: warisan kapitalisme lebih kental

VOC dikenal sebagai pelopor saham publik. Jika bertahan, mungkin sejak awal abad ke-19 Indonesia sudah terbiasa dengan konsep kepemilikan saham, pasar modal, dan investasi global. Bisa jadi, orang Jawa atau Bugis waktu itu sudah punya portofolio saham VOC.

Di satu sisi, ini bisa mempercepat modernisasi ekonomi. Tetapi di sisi lain, kesenjangan sosial bisa makin lebar. Rakyat jelata bisa jadi cuma buruh murah, sementara segelintir elit lokal jadi pemegang saham kelas atas. Ketimpangan ekonomi, yang sekarang saja sudah parah, mungkin jadi tradisi berabad-abad lebih lama.


VOC dan logika korporasi global

Pertanyaan besar yang sering luput adalah apakah VOC benar-benar bisa selamat dari kebangkrutan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa masalah utamanya adalah tata kelola buruk dan utang yang menumpuk karena perang.

Artinya, untuk VOC bertahan, mereka harus berubah jadi perusahaan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif. Tetapi mengingat zaman itu belum ada konsep good corporate governance, peluangnya kecil.

Namun, kalaupun berhasil, VOC mungkin jadi “perusahaan negara bayangan” paling kuat di dunia. Negara-bangsa modern bisa jadi kalah cepat. 

Kita mungkin hidup di dunia di mana bukan Amerika Serikat atau Tiongkok yang jadi superpower, tetapi sebuah korporasi berusia 400 tahun berbasis di Amsterdam.

Kalau dipikir-pikir, VOC mirip startup unicorn zaman sekarang. Mereka lahir dengan modal besar, menjanjikan dunia, tetapi akhirnya kolaps karena bakar uang terlalu brutal. 

Bedanya, VOC membakar uang dengan cara mendanai perang dan gaya hidup pejabatnya yang korup. Startup sekarang membakar uang lewat diskon ongkir dan iklan digital.

Satu hal yang konsisten adalah sistem korporasi, kalau tidak diawasi, bisa jadi alat eksploitasi luar biasa. Dan sejarah VOC adalah buktinya.

Jadi, lebih baik VOC bangkrut atau bertahan?

Dari berbagai skenario tadi, jelas ada plus minus. Jika VOC bertahan, mungkin Indonesia lebih cepat masuk ke sistem kapitalisme modern, infrastruktur bisa lebih maju, dan ekonomi global lebih terkoneksi.

Tetapi sisi lain, eksploitasi bisa lebih brutal, dan nasionalisme kita bisa terhambat. Bangkrutnya VOC justru membuka ruang lahirnya sistem kolonial baru, yang meski kejam, pada akhirnya memicu lahirnya kesadaran bangsa.

Sejarah dalam hal ini seperti ironi. VOC bubar karena utang dan korupsi, tetapi justru dari kebangkrutan itu jalan menuju Indonesia modern terbuka.

VOC adalah cermin bahwa korporasi, sekuat apa pun, bisa tumbang jika dikuasai keserakahan. Jika VOC tidak bangkrut, mungkin kita hidup di dunia yang dikuasai perusahaan, bukan negara. Mungkin kita tidak menyebut diri “Republik Indonesia” melainkan “Divisi Hindia dari VOC Global Ltd.”

Jadi jika ada yang tanya lebih baik VOC bubar atau tidak, jawaban paling realistis adalah syukurlah mereka bangkrut. Karena kalau tidak, mungkin kita masih sibuk melaporkan laba rugi ke Amsterdam, bukan merayakan kemerdekaan tiap 17 Agustus.


Disclaimer: Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis. Isi dan sudut pandang yang disajikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial atau pandangan Apluswire.com.