Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).(Dok. Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan keras dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8), dengan menyoroti praktik ekonomi predatoris yang dinilai merugikan negara dan rakyat. 

Dalam pidatonya yang dikutip oleh NTV News, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pelaku ekonomi yang hanya mencari keuntungan tanpa kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

“Ada pelaku-pelaku ekonomi yang hanya ingin ambil kekayaan kita tanpa kontribusi berarti. Mereka menghisap kekayaan kita seperti menghisap darah,” ujar Prabowo.

Pernyataan ini langsung menyulut perhatian publik, menandai babak baru dalam pendekatan pemerintah terhadap praktik ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. 

Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak anti investasi, tetapi kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama.

“Pemerintah membuka pintu bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Tapi syaratnya satu: kepentingan rakyat harus diutamakan,” tegasnya lagi.

Pernyataan Prabowo bukan kali pertama mengangkat isu ini. Dalam peluncuran program 80.000 koperasi Desa Merah Putih sebelumnya, ia menyebut istilah serakahnomics dan economic vampires untuk menggambarkan perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya nasional tanpa membagi hasilnya dengan masyarakat. 

Model ekonomi serakah ini dinilai menciptakan ketimpangan, merusak daya saing, dan menghambat pemerataan kesejahteraan.

Dari sektor pangan, energi, hingga teknologi, muncul kekhawatiran bahwa beberapa aktor ekonomi besar lebih sibuk mencari celah regulasi dan memanfaatkan kebijakan demi keuntungan semata. 

Dalam kabinet yang semakin menaruh perhatian pada keadilan ekonomi, Prabowo tampaknya ingin memastikan tak ada lagi dominasi pasar yang tidak diimbangi kontribusi bagi negara.

Pemerintah disebut akan melakukan peninjauan ulang terhadap peran para pelaku ekonomi besar, baik domestik maupun asing, yang selama ini dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian rakyat. Isyarat ini bisa berarti audit besar-besaran, pembatasan insentif, hingga penguatan regulasi.

Dalam beberapa pidato sebelumnya, Presiden juga pernah menyebut bahwa “Tunggu tanggal mainnya” sebagai sinyal akan digelontorkannya kebijakan strategis terhadap pelaku ekonomi yang tidak fair. 

Spekulasi pun berkembang bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah sistematis untuk menertibkan dominasi oligarki, termasuk melalui reformasi perpajakan, regulasi investasi, dan penguatan pengawasan lembaga-lembaga ekonomi.

Kebijakan berbasis keadilan menjadi inti dalam pendekatan ekonomi baru yang diusung Prabowo. Salah satu upaya nyatanya adalah memperkuat koperasi dan ekonomi kerakyatan sebagai alternatif dari struktur pasar yang selama ini didominasi konglomerasi.

Sektor ketahanan pangan juga menjadi titik fokus, dengan pendekatan pembangunan berbasis kondisi nyata. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan efisiensi distribusi pangan, dengan menghindari praktik penimbunan atau permainan harga oleh pemain besar.

Langkah pemerintah ini juga terintegrasi dalam kerangka perlindungan kepentingan nasional. Melalui pendekatan yang disebut P4M (Perjanjian Perlindungan dan Promosi Investasi), pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan kedaulatan ekonomi. 

Perjanjian semacam ini bertujuan melindungi dari investor yang hanya ingin menuntut lewat arbitrase internasional tanpa menghormati regulasi nasional.

Dalam konteks globalisasi, Indonesia tetap membuka diri terhadap kerja sama internasional, tetapi dengan prinsip selektif dan bertanggung jawab. Pemerintah menyadari pentingnya teknologi dan investasi asing, tetapi tidak dengan mengorbankan kedaulatan ekonomi.

Pemerintah juga sedang mengkaji kembali berbagai peraturan daerah yang dianggap terlalu memberi celah bagi praktik-praktik eksploitatif. Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan ekonomi di setiap lini, dari pusat hingga daerah, selaras dengan kepentingan rakyat.