Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap Rp 335 triliun atau hampir separuh dari total anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun di RAPBN 2026. (JPNN/Nur Fidhiah Sabrina)

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Jumlah tersebut naik 9,8% dari outlook 2025 yang sebesar Rp 690,1 triliun sekaligus menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, besaran itu setara 20% dari total APBN, sesuai amanat undang-undang. 

“Anggaran pendidikan ini harus digunakan secara tepat sasaran, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga kualitas guru,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Jumat (15/8).

Dari total Rp 757,8 triliun, alokasi terbesar dialokasikan untuk siswa dan mahasiswa dengan porsi Rp 401,5 triliun. Di dalamnya termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun yang ditujukan bagi 82,9 juta penerima manfaat serta 30.000 Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak (SPPG).

Sementara itu, untuk tenaga pendidik disiapkan Rp 178,7 triliun, sedangkan sekolah dan kampus memperoleh Rp 150,1 triliun. 

Skema pembagian ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan murid dan mahasiswa sebagai prioritas utama, diikuti oleh penguatan tenaga pendidik serta infrastruktur pendidikan.

Program MBG menjadi komponen paling dominan dalam anggaran pendidikan tahun depan. Dengan nilai Rp 335 triliun, program ini menyerap lebih dari 40% dari total anggaran pendidikan. 

Pemerintah menargetkan dukungan gizi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belajar, terutama di jenjang dasar dan menengah.

Prabowo menekankan pentingnya keberlanjutan program ini sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. “Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga kesehatan, gizi, dan kesiapan anak-anak menghadapi masa depan,” katanya.

Selain program MBG, pemerintah juga menaruh perhatian pada pendidikan vokasi. Prabowo menilai lulusan harus siap kerja dan memiliki keterampilan relevan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, penyelarasan kurikulum menjadi bagian dari agenda utama.

“Pemerintah akan memperkuat pendidikan vokasi dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Prabowo.

Langkah ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.