Australia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB September 2025 dengan syarat ketat, memicu reaksi keras dari Israel. (AFP/JOEL CARRETT)

Pemerintah Australia memastikan akan mengakui Negara Palestina secara resmi pada Sidang Umum PBB (UNGA) ke-80, September 2025 mendatang. Langkah ini diambil usai rapat kabinet di Canberra pada Senin (11/8/2025), yang memutuskan pengakuan dilakukan untuk mendorong solusi dua negara dan meredam eskalasi krisis kemanusiaan di Gaza.

“Saya pernah katakan, ini adalah soal waktu, bukan jika,” ujar Perdana Menteri Anthony Albanese kepada Reuters. “Untuk waktu yang lama, posisi bipartisipan Australia adalah mendukung solusi dua negara,” tegasnya.

Sumber diplomatik menyebutkan, pengakuan ini akan disertai sejumlah prasyarat bagi Palestinian Authority (PA). Di antaranya, memastikan Hamas tidak memiliki peran dalam pemerintahan masa depan, komitmen demiliterisasi, pengakuan resmi terhadap eksistensi Israel, serta penyelenggaraan pemilihan umum.

Keputusan Australia membuatnya berada di jalur yang sama dengan beberapa negara anggota G7 seperti Prancis, Inggris, dan Kanada, yang telah lebih dulu memberikan pengakuan serupa. 

Sejumlah analis menilai langkah ini mencerminkan orientasi kebijakan luar negeri Canberra yang semakin menekankan kerja sama multilateral, terutama dengan mitra di Eropa.

Namun, reaksi dari Tel Aviv datang cepat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras rencana tersebut. 

Ia menilai pengakuan terhadap Palestina di tengah kondisi saat ini “menghargai Hamas” dan “mengabaikan kehendak rakyat Israel” yang, menurutnya, menolak pembentukan negara Palestina karena khawatir memicu perang baru di kawasan.

Media Australia, ABC News, melaporkan bahwa Albanese melihat risiko langkah ini lebih kecil dibanding membiarkan peluang politik untuk mencapai solusi dua negara hilang begitu saja. 

Ia menyoroti banyaknya korban jiwa yang jatuh sejak eskalasi terbaru konflik Gaza, serta menegaskan bahwa “solusi militer semata tidak akan mengakhiri kekerasan.”

The Guardian menambahkan, pengakuan resmi kemungkinan diumumkan “dalam beberapa hari ke depan” dan diyakini tidak akan mengurangi dukungan Australia terhadap Israel di forum internasional. 

Sementara AFP dan Australian Financial Review menyebut, diskusi kabinet federal terkait hal ini berlangsung hanya beberapa jam setelah pernyataan tegas Netanyahu.

Sejumlah pihak menyebut langkah ini bersifat simbolis dan aspiratif, mengingat situasi di lapangan masih didominasi faktor keamanan dan keberadaan Hamas. 

Tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, implementasi prasyarat seperti demiliterisasi dan pengakuan Israel dinilai akan sulit tercapai.

Meski demikian, keputusan Australia menambah tekanan diplomatik global bagi pihak-pihak yang terlibat konflik, dan menjadi sinyal bahwa momentum politik untuk solusi dua negara kembali mengemuka di panggung internasional menjelang UNGA September 2025.