Indonesia mendominasi pasar nikel global, tapi masih bergantung pada China dan energi batubara, memicu sorotan lingkungan dan risiko geopolitik. (via Sindo News)

Asap tebal membumbung tanpa henti dari cerobong pembangkit listrik tenaga batubara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Asap itu menjadi penopang bagi deretan smelter raksasa yang mengolah bijih nikel logam yang kini menjadi fondasi transisi energi global.

Indonesia, dengan cadangan bijih laterit terbesar di dunia, menguasai 56% pasokan nikel global pada 2025. Nikel inilah yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik sektor yang diproyeksikan menyerap 60% kebutuhan nikel dunia pada 2030.

Namun di balik kemilau prestasi itu, suara warga seperti Markus Tetelepta dari Desa Sagea, Halmahera, mengungkapkan sisi lain dari cerita. "Sungai kami keruh, ikan hilang. Tambang ini katanya proyek negara, tapi kami yang menanggung akibatnya," keluhnya.

Ekspor produk olahan nikel Indonesia melonjak pesat, dari US$11,9 miliar pada 2020 menjadi sekitar US$38–40 miliar pada 2024, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Meski tampak sebagai kemenangan besar, dominasi ini berdiri di atas fondasi yang rapuh dari tekanan lingkungan, ketergantungan geopolitik, hingga ancaman teknologi baru.


Revolusi Hilirisasi: Dari Bijih Mentah ke Kekuatan Global

Transformasi besar dimulai pada 2014, saat pemerintah melarang ekspor bijih mentah. Kebijakan ini memaksa perusahaan membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri. Bijih laterit yang dulu dianggap rendah nilai, kini diubah menjadi produk bernilai tinggi seperti ferronickel dan nickel sulfate.

Dampaknya signifikan. Ekspor produk olahan nikel melonjak dari US$1,1 miliar pada 2015 menjadi US$15,3 miliar pada 2023. Sebanyak 97% ekspor itu mengalir ke China—menunjukkan ketergantungan yang besar.

Indonesia sendiri menyumbang setengah dari pertumbuhan produksi nikel dunia antara 2021 dan 2025. Teknologi seperti Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leaching (HPAL) menjadi andalan, memungkinkan pengolahan bijih laterit dengan biaya 28% lebih murah dibandingkan bijih sulfida yang umum di Australia.
Fasilitas pengolahan Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi salah satu proyek strategis hilirisasi nikel di Indonesia. Perusahaan ini mulai memproduksi nickel sulfate untuk baterai kendaraan listrik sejak 2023. (Ist)

Di Pulau Obi, proyek Harita Nickel dengan investasi sebesar US$2 miliar telah memproduksi nickel sulfate untuk baterai kendaraan listrik sejak 2023. "Teknologi ini membuka pintu ke pasar baterai global," kata seorang eksekutif Harita.

Proyek serupa juga berkembang di Teluk Weda dan Morowali. Investor besar seperti LG Chem dan BASF bahkan membangun fasilitas cathode di Batang, Jawa Tengah.

Namun keberhasilan ini bertumpu pada energi kotor: 85% smelter masih bergantung pada PLTU batubara dengan total kapasitas 15,2 gigawatt. Sementara itu, proyek pembangkit tenaga surya 700 megawatt di Morowali baru terealisasi 120 megawatt pada 2025.


Laterit vs Sulfida: Menang Biaya, Kalah Lingkungan

Indonesia menguasai 51% cadangan bijih laterit dunia. Meski lebih sulit diolah ketimbang sulfida, efisiensi teknologi RKEF dan HPAL membuat biaya produksi jauh lebih rendah. Keunggulan inilah yang membuat perusahaan tambang besar seperti BHP menutup operasinya di Nickel West, Australia, pada 2024.

Kami sama sekali tak bisa bersaing dengan smelter-smelter Indonesia," ungkap seorang manajer BHP dalam laporan tahunan mereka.

Keindahan Pulau Gag di Raja Ampat menyimpan kekayaan nikel yang sempat menarik investasi tambang, namun menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian ekosistem laut dan hutan tropis. (Dok. Greenpeace)

Namun keunggulan biaya itu dibayar mahal. Menurut Nusantara Atlas, lebih dari 78.900 hektar hutan diratakan akibat tambang nikel sejak 2010. Laju deforestasi bahkan mencapai 12.000 hektar per tahun hingga 2024.

Industri ini juga menyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Pembangkit batubara penyokong smelter menghasilkan emisi hingga 45 ton CO₂ per ton nikel dua kali lipat dari jejak karbon nikel sulfida di Australia.

Australia menyoroti isu ini lewat kampanye "dirty nickel". Menteri Sumber Daya Australia, Madeleine King, mengatakan, "Nikel kami lebih bersih dan etis." Pendiri Fortescue Metals, Andrew Forrest, bahkan menuding industri nikel Indonesia sebagai perusak hutan dan sungai.


Nikel dan Panggung Geopolitik Dunia

Kampanye lingkungan itu bukan hanya soal emisi tapi bagian dari perang narasi global. Australia, yang hanya menyumbang 4% pasokan nikel dunia, ingin melemahkan dominasi Indonesia. Sementara itu, Uni Eropa menggulirkan wacana pajak karbon yang berpotensi menyasar nikel dengan jejak karbon tinggi, seperti dari Indonesia.

Untuk meredam tekanan, pemerintah mencabut 2.078 izin tambang ilegal antara 2020 dan 2024. Pemerintah juga menargetkan 50% smelter beralih ke energi terbarukan pada 2030.

Namun di lapangan, proyek-proyek tambang di Halmahera terus membuka ribuan hektar hutan. Limbah tailing dari proses HPAL mencemari sungai dan laut. Nelayan seperti Markus Tetelepta kehilangan sumber penghidupan mereka.

"Kami bukan lagi penyuplai bahan mentah," tegas Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut kerja sama dengan Kanada dan investasi Hyundai di Karawang sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan rantai pasok.

Pekerja berjalan di area smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Di balik pertumbuhan industri yang pesat, isu keselamatan kerja dan kondisi tenaga kerja menjadi perhatian serius. (Dok. PT. GNI)

Pesatnya ekspansi industri nikel juga berdampak pada keselamatan pekerja. Data dari TrendAsia mencatat, 40 pekerja meninggal dunia di kawasan industri Morowali antara 2015 hingga pertengahan 2024 lebih dari sepertiga dari total 114 kecelakaan industri yang tercatat.

Pekerja berjalan di area smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Di balik pertumbuhan industri yang pesat, isu keselamatan kerja dan kondisi tenaga kerja menjadi perhatian serius.

Ledakan furnace, kebakaran, hingga keracunan gas menjadi tragedi berulang. "Mereka kerja 12 jam sehari, tujuh hari seminggu. Bagaimana bisa aman?" ungkap seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya.

Tantangan bertambah dengan kendala komunikasi antara pekerja asal China dan Indonesia—memperbesar celah dalam sistem keselamatan kerja.


Ancaman Teknologi dan Perluasan Pasar

Permintaan global terhadap nikel primer diperkirakan tumbuh 10–12% pada 2025. Namun, ancaman baru datang dari teknologi baterai sodium-ion. Meski energy density-nya masih 30% lebih rendah dibanding lithium-nickel, baterai ini mulai diproduksi massal oleh raksasa China seperti CATL dan BYD.

Jika teknologi ini berkembang pesat, permintaan nikel bisa anjlok tajam. China, yang menyerap 93% ekspor ferronickel Indonesia, bisa beralih ke sumber daya lokal seperti sodium.

"Kita harus mulai diversifikasi sekarang," kata seorang analis dari Wood Mackenzie. Meski proyek dengan LG-BASF dan Kanada mulai berjalan, ketergantungan terhadap pasar China masih terlalu besar.

Empat perusahaan nikel Indonesia diperkirakan menambah 530.000 ton kapasitas produksi baru hingga 2028. Namun ekspansi ini juga berarti tambahan emisi karbon hingga 38,5 juta ton—atau 4,5% dari total emisi CO₂ nasional.

Dari 47 smelter yang beroperasi, hanya delapan yang menggunakan energi terbarukan. Sisanya masih bergantung pada batubara. Target 50% energi hijau pada 2030 terancam tidak tercapai karena investasi dan teknologi yang terbatas.

Proyek solar power plant 700 megawatt di Morowali pun masih tertatih—baru mencapai 120 megawatt dalam tiga tahun. "Batubara masih 40% lebih murah dari solar," aku seorang eksekutif smelter.


Ketergantungan China: Pedang Bermata Dua

Sekitar 70% smelter nikel Indonesia dimiliki atau didanai perusahaan China seperti Tsingshan Holdings, Huayou Cobalt, dan GEM. Teknologi HPAL pun didominasi China, membuat Indonesia sekadar penyedia bahan mentah dan tenaga kerja.

Pengapalan produk nikel di fasilitas PT Vale, Sulawesi. Meski menjadi produsen utama, sebagian besar smelter di Indonesia dikuasai investasi asing, terutama dari China, membuat nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya dinikmati dalam negeri. (Ist)

"Kami seperti buruh di negeri sendiri," kata seorang pengamat industri dari Jakarta. Diversifikasi ke Eropa dan Korea Selatan masih kecil. Proyek LG-BASF di Batang, misalnya, hanya menyerap sekitar 10% total produksi nikel Indonesia.

Sisanya tetap mengalir ke China, membuat posisi Indonesia rentan terhadap kebijakan politik dan industri Beijing.


Suara Masyarakat Adat: Korban yang Terpinggirkan

Dampak paling memilukan dari ekspansi industri nikel terjadi di tengah masyarakat adat seperti suku O’Hongana Manyawa di Halmahera. Dari 185.000 hektar wilayah adat mereka, 45% kini berubah menjadi konsesi tambang.

"Hutan adalah kehidupan kami. Tanpa hutan, kami tidak ada," kata Boki Rede, salah satu tetua adat.

Relokasi ke pinggir kota seperti Tobelo hanya membawa keterasingan. Akses ke mata pencaharian tradisional hilang, sementara generasi muda terputus dari budaya leluhur. 

"Mereka bilang ini untuk kemajuan. Kemajuan siapa?" tanya Boki Rede dengan mata berkaca-kaca.

Nelayan seperti Amir Husain di Morowali juga merasakan dampaknya. "Dulu bisa dapat 20 kg ikan per hari. Sekarang beruntung dapat 5 kg," ujarnya. Program kompensasi yang dijanjikan pemerintah belum banyak memberikan dampak nyata.

Indonesia telah menjelma menjadi "OPEC-nya nikel", menjadikan sumber daya alam sebagai alat geopolitik. Tapi dominasi ini tidak kokoh.

Deforestasi, emisi karbon tinggi, kecelakaan industri, dan ketergantungan pada China menjadi titik rawan. Ancaman teknologi baru seperti sodium-ion menambah tantangan.

Solusinya bukan menambang lebih banyak, melainkan lebih bersih dan cerdas. Pemerintah perlu mempercepat transisi energi, memperketat pengawasan lingkungan, dan memperkuat kemitraan teknologi dengan Eropa dan Korea Selatan.

Dengan strategi yang tepat, Indonesia tak hanya bisa mempertahankan dominasinya—tapi juga menjadi pemimpin transisi energi global yang disegani, bukan hanya disoroti.