Lebih dari 1.600 titik di seluruh Amerika Serikat diguncang aksi unjuk rasa menolak kebijakan kontroversial Donald Trump, mulai dari deportasi kilat hingga pemangkasan bantuan sosial. (AP)

Ribuan warga Amerika Serikat turun ke jalan dalam aksi demonstrasi serentak yang digelar di lebih dari 1.600 titik pada Kamis, 17 Juli 2025. Gerakan ini mencerminkan kemarahan publik terhadap kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump, mulai dari deportasi kilat hingga pemangkasan bantuan sosial, yang oleh banyak pihak dinilai mengikis prinsip demokrasi dan hak-hak sipil.

Di tengah panasnya suhu politik menjelang pemilu, aksi ini menjadi salah satu unjuk rasa nasional terbesar tahun ini. Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap proyek pemerintahan Trump yang dianggap otoriter, termasuk agenda besar bertajuk “Project 2025” yang diprakarsai oleh Heritage Foundation. 

Agenda itu disebut-sebut sebagai cetak biru pemerintahan Trump periode kedua, yang berisi rencana kontroversial mulai dari pelucutan pegawai negeri independen hingga kriminalisasi kesalahan administratif dalam pemilu.

Dalam aksi yang berlangsung damai di sebagian besar titik, terlihat beragam kelompok masyarakat tumpah ruah, dari aktivis hak sipil, komunitas migran, organisasi LGBTQ+, hingga warga biasa yang khawatir atas masa depan negaranya. 

Titik-titik demonstrasi utama tersebar di kota-kota besar seperti Washington D.C., Atlanta, Minneapolis, Chicago, Oakland, hingga Los Angeles. Di Atlanta, lebih dari seribu orang memadati Ebenezer Baptist Church gereja tempat mendiang John Lewis, ikon hak sipil, pernah berkhotbah. 

Aksi ini sekaligus memperingati lima tahun wafatnya Lewis, yang semasa hidupnya dikenal sebagai tokoh perlawanan tanpa kekerasan terhadap ketidakadilan.

Presiden Public Citizen, Lisa Gilbert, menyebut situasi saat ini sebagai “salah satu momen tergelap dalam sejarah demokrasi Amerika.” Dalam orasinya, ia menyampaikan bahwa hak-hak dasar warga tengah berada dalam ancaman serius. 

“Ketika hak sipil dan program sosial diserang, kita tidak bisa diam,” ujarnya. 

Gilbert juga menyoroti penurunan drastis perlindungan bagi kelompok minoritas, yang menurutnya dapat menciptakan ketimpangan struktural jangka panjang.

Salah satu sorotan utama aksi adalah kebijakan imigrasi baru yang mempercepat deportasi hanya dalam waktu enam jam turun dari 24 jam sebelumnya tanpa proses hukum yang memadai. 

Banyak migran langsung dipulangkan ke negara ketiga seperti Sudan Selatan tanpa jaminan keselamatan. Kebijakan ini dikritik karena dianggap melanggar hak asasi dan membahayakan keselamatan mereka yang dideportasi ke wilayah yang tidak mereka kenal.

Tak hanya itu, para demonstran juga menentang pemangkasan program-program sosial seperti Medicaid dan SNAP (program bantuan makanan) yang selama ini menjadi sandaran jutaan warga miskin dan penyandang disabilitas. 

Data dari US Census Bureau menunjukkan bahwa sekitar 12,4 persen penduduk AS saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Pemotongan anggaran disebut-sebut akan memperparah kondisi tersebut, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah di negara bagian konservatif.

Pihak Transformative Justice Coalition, salah satu penggerak aksi, turut menekankan pentingnya perlawanan terhadap kebijakan diskriminatif yang merugikan warga kulit hitam dan kelompok rentan lainnya. 

"Kalau Anda lihat ketidakadilan, Anda wajib bicara dan bertindak," ujar Daryl Jones, salah satu pentolan organisasi tersebut.

Sementara itu, suasana di sekitar Gedung Putih di Washington D.C. penuh dengan spanduk bertuliskan pesan keras terhadap Presiden Trump.  Beberapa massa bahkan menyamakan kebijakan pemerintahan saat ini dengan era Nazi Jerman, memicu debat tajam di media sosial. 

Meski begitu, tidak semua demonstrasi berjalan tenang. Di Los Angeles, aksi sempat diwarnai kericuhan menyusul razia mendadak dari ICE (badan imigrasi federal), yang memperburuk sentimen publik.

Protes ini juga menjadi kelanjutan dari gelombang unjuk rasa bertajuk “No Kings” yang digelar bulan Juni lalu. Semuanya bermuara pada kekhawatiran atas upaya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. 

Salah satu langkah yang paling disorot adalah penandatanganan lebih dari 170 perintah eksekutif sejak awal 2025, termasuk pembatasan terhadap aksi demonstrasi, pelarangan atlet transgender di ajang olahraga nasional, serta perluasan peran ICE di kawasan perbatasan.

Mary Baird, seorang pengunjuk rasa dari Carolina Utara, menegaskan bahwa perjuangan kali ini bukan sekadar soal kebijakan, tetapi soal mempertahankan nilai-nilai demokrasi. 

"Fasisme akan runtuh. Dan jika Anda terlibat, Anda akan dimintai pertanggungjawaban," ucapnya lantang di tengah kerumunan massa.

Dalam waktu dekat, aksi lanjutan bertajuk “Free America Weekend” dan “Good Trouble Lives On” dijadwalkan berlangsung hingga akhir Juli. 

Gelombang demonstrasi ini tak hanya menjadi ujian bagi stabilitas pemerintahan Trump, tetapi juga mencerminkan kecemasan mendalam masyarakat terhadap arah demokrasi Amerika. 

Saat suhu politik terus memanas, publik tampaknya tidak akan tinggal diam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman nyata terhadap prinsip-prinsip bernegara yang mereka junjung.