BPS membenarkan klaim Presiden Prabowo soal penurunan kemiskinan. Data terbaru mencatat angka kemiskinan turun menjadi 8,47% atau 23,85 juta orang, disertai pengangguran terendah sejak 1998. (BISNIS/Fanny Kusumawardhani)

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar baik di tengah situasi ekonomi yang masih dibayangi ketidakpastian global. Dalam pernyataannya pada Minggu (20/7), ia menyebut angka kemiskinan dan pengangguran Indonesia mengalami penurunan. Klaim ini kini dikonfirmasi langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan resminya yang dirilis 25 Juli 2025.

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47% dari total populasi. Angka ini turun sekitar 210 ribu orang dibandingkan periode September 2024. 

“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta dibandingkan September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono.

Tak hanya kemiskinan, angka pengangguran pun menyentuh level terendah sejak krisis moneter 1998. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,76%, disertai penciptaan 3,59 juta lapangan kerja baru dalam setahun terakhir.

Kondisi ini memperkuat narasi optimisme yang dibangun pemerintah soal pemulihan ekonomi nasional. Presiden Prabowo bahkan secara eksplisit menyebut, “Kepala BPS lapor ke saya angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara.”

Meski secara agregat angka menunjukkan perbaikan, data BPS mengungkap adanya ketimpangan yang belum sepenuhnya teratasi. Di perkotaan, angka kemiskinan justru naik tipis sebesar 0,07% menjadi 6,73%. 

Sementara di pedesaan, terjadi penurunan sebesar 0,31% menjadi 11,03%. Fenomena ini disebut terjadi karena kenaikan harga pangan dan meningkatnya pengangguran laki-laki di wilayah perkotaan.

Garis kemiskinan juga mengalami kenaikan menjadi Rp609.160 per orang per bulan, naik 2,34% dari sebelumnya. Kebutuhan pangan menyumbang 74,58% dalam perhitungan garis kemiskinan tersebut, menandakan daya beli masyarakat masih sangat sensitif terhadap fluktuasi harga bahan pokok seperti cabai, minyak goreng, dan bawang putih.

Meski tren kemiskinan menurun, kritik terhadap metodologi penghitungan tetap mengemuka. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai batas garis kemiskinan Rp20.000 per hari terlalu rendah dan tak mencerminkan kebutuhan hidup layak. 

“Metode yang digunakan belum berubah signifikan sejak krisis 1998. Angka statistiknya turun, tapi realitas sosialnya belum tentu demikian,” ujar seorang peneliti INDEF.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menyebut turunnya angka kemiskinan kemungkinan besar terdorong oleh distribusi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), bukan oleh peningkatan produktivitas atau kualitas lapangan kerja. 

“Bansos mengurangi kemiskinan secara statistik, tapi bukan strategi berkelanjutan,” kata Faisal.

Lebih lanjut, BPS mengakui bahwa rilis data sempat tertunda dari jadwal awal 15 Juli menjadi 25 Juli. Penundaan ini, menurut lembaga tersebut, dilakukan demi menjamin kualitas dan akurasi data. 

Namun, langkah itu sempat memicu spekulasi adanya intervensi atau kepentingan politik, terutama karena klaim Presiden Prabowo sudah lebih dulu disampaikan lima hari sebelumnya.

Di tengah pencapaian tersebut, sejumlah tantangan masih mengadang. Laju penurunan kemiskinan disebut mulai melambat. Jika periode 1998–2004 mencatat rata-rata pengurangan 2,22 juta penduduk miskin per tahun, maka periode 2014–2024 hanya mencapai rata-rata 367 ribu per tahun. 

Artinya, tanpa reformasi struktural dan penciptaan pekerjaan berkualitas, penurunan kemiskinan berpotensi stagnan.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok 4,7% pada 2025 juga dikhawatirkan tak cukup untuk mengangkat pendapatan riil rumah tangga, terutama di lapisan terbawah. Situasi ini berisiko menciptakan ilusi pemulihan yang hanya terlihat dari angka, tapi belum menyentuh perbaikan kesejahteraan jangka panjang.

Perbedaan definisi kemiskinan pun memperkeruh pembacaan data. Bila memakai standar Bank Dunia sebesar US$6,85 per hari, maka tingkat kemiskinan Indonesia bisa mencapai 60,3%, jauh di atas angka versi BPS. 

Dalam konteks ini, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan pembentukan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyatukan berbagai indikator dan meminimalisir tumpang tindih kebijakan sosial.

Dengan semua catatan tersebut, klaim penurunan kemiskinan dan pengangguran yang digaungkan pemerintah memang mendapat pembenaran dari data BPS. Namun, tantangan jangka panjang dari ketimpangan, keterbatasan metodologi, hingga perlambatan pertumbuhan tetap menjadi PR besar ke depan.