Selama 2023, limbah dibuang ke perairan Inggris selama 3,6 juta jam. Krisis pencemaran air terburuk ini memicu desakan pembubaran Ofwat dan reformasi besar sektor air. (REUTERS/Phil Noble)

KRISIS pencemaran air di Inggris memasuki titik nadir. Selama 2023, limbah domestik dibuang ke perairan Inggris selama 3,6 juta jam angka tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan ini membuat jumlah insiden pencemaran serius naik 60% hanya dalam setahun terakhir.

Tiga perusahaan swasta, yakni Southern Water, Thames Water, dan Yorkshire Water, tercatat menyumbang 81% dari insiden kategori 1 dan 2, termasuk pembuangan limbah ilegal di area pantai dan kawasan lindung.

Lonjakan pencemaran tak hanya merusak lingkungan, tapi juga memicu krisis kepercayaan publik. Kelompok pemerhati seperti Surfers Against Sewage mencatat 1.853 kasus penyakit sepanjang 2024, mulai dari gastroenteritis hingga infeksi bakteri, akibat berenang di perairan yang tercemar. Protes pun bermunculan, dari boikot bayar tagihan air hingga desakan renasionalisasi perusahaan air.

Chris Stanley, pensiunan 82 tahun dari Whitstable, menggambarkan keresahan warga pesisir. "Mereka buang limbah hari Jumat, dan Senin pantai sudah berbahaya... tapi pengadilan tetap bela perusahaan," ujarnya.

Pemerintah Inggris menanggapi dengan mengusulkan reformasi besar-besaran. Otoritas pengatur saat ini, Ofwat, akan dibubarkan dan digantikan oleh ombudsman air yang memiliki kewenangan hukum untuk menindak tegas operator nakal. 

Selain itu, pemerintah berencana menyuntik investasi infrastruktur senilai £290 miliar selama 25 tahun ke depan, termasuk denda keras bagi pelanggar.

Menteri Lingkungan Steve Reed mengakui kerusakan sistemik di sektor ini. "Industri air kita rusak. Saatnya reformasi menyeluruh," kata dia.

Namun, respons perusahaan dinilai belum cukup. Southern Water misalnya, mengklaim telah mengurangi pencemaran sebesar 30% dan kebocoran pipa sebesar 18% melalui Turnaround Plan senilai £1,5 miliar untuk periode 2023–2025. 

Tapi kritik tetap mengalir, terutama setelah laporan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan air tetap membagikan £1,2 miliar dividen kepada pemegang saham selama periode yang sama, meski pencemaran justru memburuk.

Isu ini menyorot kegagalan panjang privatisasi layanan publik di Inggris. Desakan renasionalisasi terus menguat, namun pemerintah tetap menolaknya dengan alasan biaya pembelian ulang seluruh aset perusahaan swasta bisa mencapai £100 miliar. 

Di sisi lain, banyak pihak menyoroti model publik seperti yang diterapkan Skotlandia di mana layanan air tetap berada di tangan negara sebagai contoh alternatif yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

CEO Surfers Against Sewage bahkan menyebut sistem saat ini lebih berpihak pada keuntungan ketimbang kesehatan publik. “Kita butuh reformasi radikal. Bukan tambal sulam,” tegasnya.

Dengan meningkatnya tekanan politik, reformasi sektor air kini menjadi isu strategis yang tak bisa lagi diabaikan. Pemerintah dituntut bergerak cepat, sebelum krisis pencemaran ini berubah menjadi bencana kesehatan nasional.