NATO sepakat menaikkan anggaran militer menjadi 5% dari PDB pada 2035, usai desakan keras dari Donald Trump. Spanyol menolak target ini, memicu perdebatan di internal aliansi. (CNBC Indonesia/Ilham Restu)

Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) resmi sepakat menaikkan target pengeluaran militer menjadi 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tiap negara anggota pada 2035. 

Kesepakatan ini diambil dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Den Haag, Belanda, Selasa (25/6/2025). 

Namun, keputusan ini langsung menuai perdebatan sengit, terutama dari Spanyol, Belgia, dan Slovakia.

Langkah ini disebut sebagai peningkatan anggaran militer terbesar dalam sejarah NATO, dan sebagian analis menyebutnya sebagai “desakan langsung dari Presiden AS Donald Trump” yang kembali menekan sekutu Eropa untuk “berbagi beban”.

NATO menyebut keputusan ini sebagai respons terhadap ancaman keamanan global yang terus meningkat, terutama dari Rusia, serta pentingnya modernisasi pertahanan dan dukungan ke Ukraina.

“Kami menghadapi lanskap strategis paling berbahaya dalam beberapa dekade,” ujar Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, saat membuka konferensi. 

Ia menyebut kesepakatan ini sebagai “langkah transformasional” untuk memastikan kesiapan kolektif aliansi.

Komitmen baru ini jauh melampaui target sebelumnya yang hanya 2% dari PDB, yang bahkan hingga 2024 masih belum dipenuhi oleh separuh anggota NATO. Kini, tiap negara dituntut mengalokasikan:

3,5% PDB untuk belanja pertahanan inti seperti senjata, pasukan, dan sistem tempur.

Hingga 1,5% PDB untuk pos keamanan tambahan seperti infrastruktur, inovasi militer, dan pertahanan siber.

Target ini akan ditinjau ulang pada 2029 untuk menyesuaikan dengan dinamika geopolitik saat itu.

Spanyol menjadi penolak paling vokal, dengan Perdana Menteri Pedro Sanchez secara terbuka menyebut target 5% itu sebagai “tidak masuk akal dan kontraproduktif”.

“Kami percaya dalam membangun kesejahteraan sosial, bukan memacu perlombaan senjata,” ujar Sanchez dalam konferensi pers terpisah. 

Saat ini, Spanyol hanya mengalokasikan 1,24% dari PDB-nya untuk pertahanan, terendah di antara anggota NATO.

Belgia pun menyatakan keraguannya. Dengan pengeluaran 1,3% pada 2024, Belgia berencana mencapai 2% pada akhir 2025 melalui tambahan dana €4 miliar, tetapi menyebut target 5% masih terlalu jauh.

Sementara itu, Slovakia juga disebut menunjukkan keberatan, meskipun pemerintahnya belum menyampaikan posisi resmi secara terbuka.

Keterlibatan Trump sangat terlihat. Dalam pidatonya di Washington, Trump menyebut kesepakatan ini sebagai “kemenangan besar bagi Amerika” dan mengancam tindakan ekonomi terhadap negara yang “tidak patuh”, merujuk langsung ke Spanyol.

“Jika mereka tidak bayar bagian mereka, kenapa kita harus lindungi mereka?” ucap Trump, seperti dikutip dari The New York Times. 

Sikap ini menimbulkan kekhawatiran akan retaknya solidaritas internal NATO, terutama jika tekanan politik terus meningkat.

Menurut analis keamanan Eropa dari The Hague Institute, Dr. Lena Kraus, tindakan Trump menunjukkan bahwa NATO kini “bukan hanya forum pertahanan, tapi juga arena negosiasi politik”.

“Ancaman Trump bisa menciptakan efek domino bagi negara anggota dengan beban fiskal tinggi,” ujar Kraus. 

Ia menambahkan bahwa keputusan ini bisa berdampak pada pemangkasan anggaran sosial di negara-negara yang kesulitan memenuhi target.

Menariknya, pengeluaran untuk dukungan ke Ukraina dapat dihitung sebagai bagian dari target 5%. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, NATO telah menyumbang 99% dari seluruh bantuan militer ke Kyiv.

NATO menyebut bahwa “kontribusi langsung terhadap pertahanan Ukraina dan industri militernya” kini masuk dalam perhitungan. 

Ini menjadi cara NATO mengintegrasikan strategi bantuan luar negeri ke dalam kerangka pengeluaran nasional.

Dengan waktu 10 tahun menuju 2035, tiap negara anggota diharapkan menyusun roadmap fiskal untuk mencapai target. 

Namun, banyak pengamat menilai ini sebagai komitmen simbolik yang bisa dilunakkan, apalagi mengingat ketidakpastian ekonomi global.

“Target 5% itu politis, bukan teknokratis,” kata Dr. Jean Moreau, ekonom pertahanan dari Universitas Leuven. 

Ia memperkirakan banyak negara akan meminta pengecualian atau jeda fiskal, terutama pasca-pandemi dan dalam kondisi inflasi tinggi.

Pada 2029, tinjauan menyeluruh akan menentukan apakah NATO tetap di jalur atau perlu mengoreksi ambisinya.

Langkah NATO meningkatkan anggaran militer ke 5% PDB pada 2035 menjadi titik balik besar dalam sejarah aliansi, tapi juga menyimpan potensi konflik internal. 

Dengan perbedaan kemampuan fiskal dan prioritas nasional, beberapa anggota menyuarakan penolakan terbuka.

Tekanan dari Donald Trump memperkuat ketegangan politik di dalam NATO, yang kini tak hanya menghadapi ancaman dari luar, tapi juga ujian solidaritas dari dalam.

Apakah NATO akan tetap solid hingga 2035? Atau target ini justru akan membuka celah perpecahan baru?