Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap membangun 19 kilometer giant sea wall sebagai bagian dari proyek nasional untuk menghadapi banjir rob, dengan anggaran Rp 5 triliun per tahun. (Foto: Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Dalam upaya melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan air laut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan Pemerintah Jakarta untuk mendukung proyek ambisius Giant Sea Wall. Proyek tanggul laut raksasa ini dirancang untuk melindungi pesisir Jakarta dan wilayah lain di sepanjang pantai utara Indonesia, dari Banten hingga Jawa Timur. 

Berbicara dalam acara diskusi publik bertajuk Jakarta’s Future: Vision and Challenges di Taman Ismail Marzuki, Minggu (15/6/2025), Pramono mengungkapkan bahwa Jakarta akan menganggarkan Rp 5 triliun setiap tahun untuk membangun 19 kilometer tanggul laut, bagian dari proyek nasional sepanjang 500 kilometer.

“Panjang tanggul yang menjadi tanggung jawab Jakarta awalnya 12 kilometer, tetapi baru-baru ini ditambah menjadi 19 kilometer,” jelas Pramono di depan audiens yang terdiri dari akademisi, pejabat, dan masyarakat umum. 

Ia menambahkan bahwa tugas ini menuntut komitmen keuangan yang signifikan, namun Jakarta siap menghadapi tantangan tersebut. 

Dengan APBD DKI saat ini mencapai Rp 91 triliun dan diperkirakan akan melebihi Rp 100 triliun pada 2026, Pramono yakin anggaran tahunan Rp 5 triliun dapat dialokasikan. 

“Kami harus siap mengalokasikan dana sebesar itu setiap tahun untuk proyek ini. Ini bukan tugas mudah, tapi kami akan bekerja keras demi menjalankan mandat dari Presiden,” katanya dengan tegas.

Proyek Giant Sea Wall, yang diperkirakan menelan biaya total $80 miliar untuk keseluruhan trase, merupakan salah satu inisiatif terbesar Indonesia untuk mengatasi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir. 

Untuk bagian Jakarta, yang mencakup 19 kilometer di Teluk Jakarta, biaya pembangunan diperkirakan mencapai $8-10 miliar. 

Presiden Prabowo Subianto telah meminta Pemprov DKI untuk menanggung separuh biaya bagiannya, dengan pemerintah pusat mendanai sisanya, sebuah skema yang memicu diskusi tentang kapasitas keuangan daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan dana, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta akan mengandalkan beberapa sumber pendapatan. 

Selain APBD, Pemprov DKI akan memanfaatkan surplus anggaran tahunan, yang rata-rata berkisar antara Rp 5-6 triliun, serta pendapatan dari proyek inovatif pengelolaan sampah menjadi energi. 

“Kami sedang mengembangkan empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Setiap pembangkit mampu mengolah ribuan ton sampah per hari dan menghasilkan listrik dalam jumlah besar,” ujarnya. 

“Proyek ini tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga memenuhi kebutuhan energi dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai tanggul laut.”

Pramono juga menyebutkan bahwa pajak daerah akan tetap menjadi tulang punggung pendanaan. 

“Kami akan mengelola sumber dana dari pajak, pengelolaan sampah, dan anggaran lainnya dengan seefisien mungkin. Kami percaya diri Jakarta mampu melaksanakan tugas ini,” tambahnya.

Meski optimistis, Pramono tidak memungkiri bahwa alokasi Rp 5 triliun per tahun, yang setara dengan sekitar 5% dari APBD, merupakan beban yang signifikan. 

“Kami harus jujur, ini adalah tantangan besar. Tapi kami akan memastikan perencanaan matang dan kerja keras untuk mewujudkannya,” katanya. 

Pemprov DKI saat ini tengah menyempurnakan strategi, terutama setelah adanya penambahan panjang tanggul yang baru dikonfirmasi dalam beberapa minggu terakhir.

Jakarta hanya bertanggung jawab atas 19 kilometer dari total 500 kilometer proyek. Sisanya, termasuk trase di luar Teluk Jakarta, menjadi wewenang pemerintah pusat. 

“Fokus kami adalah memastikan 19 kilometer ini selesai dengan baik. Untuk wilayah lain, itu tanggung jawab pusat,” tegas Pramono.

Giant Sea Wall bukan sekadar infrastruktur untuk menahan banjir, tetapi juga bagian dari visi besar Jakarta untuk mengatasi masalah lingkungan dan energi secara terpadu. 

Dengan PLTSa, Jakarta berharap dapat mengurangi tumpukan sampah, menghasilkan energi bersih, dan menciptakan sumber pendapatan baru. 

Proyek ini juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ibu kota di tengah ancaman penurunan tanah yang kian parah.

Dengan komitmen kuat dari Pemprov DKI dan dukungan pemerintah pusat, proyek ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob. 

Pramono menutup pidatonya dengan nada penuh keyakinan: “Kami siap bekerja keras dan yakin Jakarta mampu menjalankan tugas ini dengan baik.”