Pemerintahan Prabowo menghadirkan sejumlah lembaga baru seperti BGN dan BPI Danantara. Sri Mulyani menyoroti dampaknya terhadap pengelolaan keuangan negara. (Foto: Dok. Kemenkeu)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai era baru dengan pembentukan sejumlah kementerian dan lembaga baru yang diharapkan mempercepat pencapaian visi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan hal ini saat melantik pejabat tinggi di Kementerian Keuangan pada Jumat, 13 Juni 2025. 

Dalam pidatonya, ia menyebutkan munculnya institusi baru, baik berupa agensi yang bekerja langsung dengan kementerian maupun lembaga kuasi yang bersifat semi-independen. 

Meski tidak merinci nama-nama lembaga, Sri Mulyani menegaskan bahwa kehadiran institusi ini akan membawa tantangan baru dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).


Lembaga Baru yang Sudah Terbentuk

Berdasarkan informasi terkini, pemerintahan Prabowo telah resmi membentuk tujuh lembaga baru, masing-masing dengan misi strategis untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Berikut adalah rincian lengkapnya:

1. Badan Gizi Nasional (BGN)

Dibentuk melalui Perpres No. 83/2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024, BGN bertugas menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan anak-anak sekolah untuk meningkatkan gizi nasional. 

Dipimpin oleh Dadan Hindayana, BGN mengelola anggaran sebesar Rp217,86 triliun, melebihi anggaran Kementerian Pertahanan (Rp167,4 triliun) dan Polri (Rp109,67 triliun). 

Untuk 2026, anggaran MBG diproyeksikan melonjak hingga Rp300 triliun, naik signifikan dari Rp171 triliun pada tahun ini. 

Program ini menjadi salah satu pilar utama pemerintahan Prabowo untuk menangani masalah gizi anak.

2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Diluncurkan pada 24 Februari 2025, BPI Danantara diproyeksikan mengelola aset senilai US$900 miliar (sekitar Rp14.678 triliun, dengan kurs Rp16.310). Presiden Prabowo menyebut badan ini sebagai dana kekayaan negara terbesar di dunia, sebuah pencapaian yang menurutnya patut dibanggakan. 

“Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia,” ujar Prabowo dalam sambutannya, dikutip dari YouTube Sekretariat Kepresidenan. 

Badan ini dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, dengan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas dan Ray Dalio sebagai Dewan Penasehat.

3. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

Dibentuk berdasarkan Perpres No. 163/2024, BP Taskin dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko, yang dilantik pada 22 Oktober 2024. Badan ini bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 2,35 juta jiwa pada 2026. 

“Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang efektif, kami berkeyakinan dalam 20 bulan, 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem itu akan bisa dientaskan,” kata Budiman kepada detikcom pada April 2025. 

Berbeda dari pendekatan bansos konvensional, BP Taskin merancang program yang mengangkat masyarakat miskin ekstrem melalui berbagai inisiatif berkelanjutan.

4. Badan Penyelenggara Haji

Lembaga ini dibentuk untuk memastikan keberangkatan jemaah haji yang aman dan nyaman, terpisah dari Kementerian Agama agar lebih fokus. 

Salah satu program unggulannya adalah pembangunan perkampungan haji khusus untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci. 

Badan ini dipimpin oleh K.H. Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala dan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala, yang dilantik pada Oktober 2024.

5. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Dibentuk untuk mengawasi program kerja menteri dan memaksimalkan kinerja Kabinet Merah Putih, badan ini dipimpin oleh Aris Marsudiyanto, yang dilantik pada Oktober 2024. 

“Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat,” ujar Aris usai pelantikan. 

Badan ini berperan penting memastikan dana APBN tersalur secara efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

6. Badan Intelijen Keuangan (BIK)

Berada di bawah Kementerian Keuangan, BIK dibentuk melalui Perpres No. 158/2024 yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan ini dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Tugasnya mencakup pengawasan dan intelijen keuangan untuk mendukung stabilitas ekonomi negara.

7. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan, yang dilantik pada Oktober 2024, DEN berfungsi sebagai “Economic Think Tank” yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

“DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkap Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, kepada detikcom pada 25 Oktober 2024. 

Fokus utama DEN adalah memberikan rekomendasi kebijakan hilirisasi untuk 26 komoditas strategis, serta memperkuat sektor industri, pertanian, energi, dan pendidikan.


Wacana Badan Penerimaan Negara

Selain tujuh lembaga yang sudah resmi terbentuk, muncul wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), yang diisukan akan mengelola penerimaan pajak dan bea cukai secara terpisah dari Kementerian Keuangan. 

Badan ini direncanakan berada langsung di bawah Presiden, dengan struktur yang mencakup kepala badan, dua wakil kepala, dan dewan pengawas yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi seperti Menko Perekonomian, Panglima TNI, dan Kapolri. 

Namun, hingga kini BPN masih dalam tahap perencanaan dan belum diresmikan, sehingga statusnya tetap spekulatif.


Struktur bertambah, beban fiskal kian rumit

Sri Mulyani menyoroti bahwa kehadiran lembaga-lembaga baru ini akan menimbulkan “komplikasi dan tantangan baru” dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di bidang perbendaharaan dan pembiayaan. 

Anggaran besar seperti yang dikelola BGN (Rp217,86 triliun) atau proyek ambisius BPI Danantara (US$900 miliar) menuntut efisiensi dan akuntabilitas tinggi. 

Jika BPN terwujud, pemisahan fungsi pajak dari Kementerian Keuangan juga dapat mengubah dinamika pengelolaan penerimaan negara, yang selama ini menjadi tulang punggung APBN.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko akan menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan ini. 

Koordinasi lintas sektoral dan pengawasan ketat akan menjadi kunci untuk memastikan dana publik tersalur secara efektif dan sesuai tujuan.

Pembentukan lembaga baru ini mencerminkan ambisi besar pemerintahan Prabowo untuk menjawab tantangan nasional, dari gizi anak, pengentasan kemiskinan, hingga pengelolaan investasi dan hilirisasi. 

Namun, keberhasilan lembaga-lembaga ini bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga transparansi, efisiensi, dan sinergi antar-institusi. Publik kini menanti bagaimana badan-badan ini akan mewujudkan janji-janji besar, sekaligus menghadapi ujian dalam mengelola sumber daya negara.

Dengan langkah inovatif ini, pemerintahan Prabowo Subianto berupaya meninggalkan warisan melalui reformasi struktural yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

Seperti yang diingatkan Sri Mulyani, tantangan ke depan tidaklah ringan, tetapi dengan kerja sama yang solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh menuju masa depan yang lebih sejahtera.