Pemerintah Prabowo Subianto menganggarkan Rp446,24 triliun untuk 11 program prioritas pada 2025. (Foto: presidenri.go.id).              

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 11 program prioritas yang akan menyerap anggaran sebesar Rp446,24 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa program-program ini dirancang untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika geopolitik dan pelemahan ekonomi global. 

Dengan pendekatan countercyclical, APBN dimanfaatkan sebagai "shock absorber" untuk mendukung daya beli masyarakat, memperkuat dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Dalam pernyataannya melalui akun Instagram resmi pada 3 Juni 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa program-program ini bertujuan melindungi masyarakat Indonesia dari tekanan global yang kian bergejolak. 

"APBN terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendukung dunia usaha, dan menciptakan kesempatan kerja," ujarnya. 

Selain itu, pemerintah juga mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan sebesar Rp10,54 triliun per 2 Juni 2025, bertepatan dengan momentum tahun ajaran baru, untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Berikut adalah rincian 11 program prioritas beserta alokasi anggarannya:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG) – Rp121 triliun  
Program ini menjadi salah satu unggulan pemerintahan Prabowo, bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah untuk mendukung generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif.

2. Program 3 Juta Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) – Rp41,88 triliun  
Inisiatif ini menargetkan penyediaan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menggerakkan sektor konstruksi dan ekonomi lokal.

3. Koperasi Desa Merah Putih – Rp200 triliun  
Dengan anggaran terbesar di antara semua program, koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan, memperkuat usaha kecil dan menengah di tingkat lokal.

4. Sekolah Rakyat – Rp11,6 triliun  
Program ini fokus pada peningkatan akses pendidikan dasar yang inklusif, khususnya di daerah tertinggal.

5. Sekolah Unggul Garuda – Rp2 triliun  
Inisiatif ini menargetkan pengembangan sekolah-sekolah berkualitas tinggi untuk mencetak generasi unggul di bidang akademik dan keterampilan.

6. Rehabilitasi Sekolah – Rp19,5 triliun  
Program ini bertujuan memperbaiki infrastruktur pendidikan yang sudah tua atau rusak, memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

7. Cek Kesehatan Gratis (CKG) – Rp3,4 triliun Program ini menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi dini masalah kesehatan masyarakat.

8. Penuntasan Tuberkulosis – Rp1,5 triliun 
Upaya ini menargetkan eliminasi tuberkulosis melalui pencegahan, pengobatan, dan edukasi kesehatan.

9. Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas – Rp1,7 triliun  
Fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, terutama di daerah dengan akses layanan medis terbatas.

10. Lumbung Pangan – Rp23,16 triliun  
Program ini mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan sistem penyimpanan dan distribusi pangan yang efisien.

11. Pembangunan Bendungan dan Irigasi – Rp20,5 triliun  
Inisiatif ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.

Program-program ini mencerminkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk menyeimbangkan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, dengan anggaran masing-masing Rp200 triliun dan Rp121 triliun, menunjukkan prioritas pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akar rumput. 

Koperasi Desa Merah Putih, misalnya, diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lokal melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pedesaan. Sementara itu, MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan sektor pertanian dan logistik melalui penyediaan bahan pangan.

Di sektor perumahan, Program 3 Juta Rumah melalui FLPP diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan yang mencapai jutaan unit, sekaligus menciptakan multiplier effect di sektor konstruksi, material bangunan, dan tenaga kerja. 

Sementara itu, investasi di bidang pendidikan melalui Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan rehabilitasi sekolah (total Rp33,1 triliun) menunjukkan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, yang krusial untuk daya saing nasional dalam jangka panjang.

Sektor kesehatan juga mendapat perhatian signifikan melalui Cek Kesehatan Gratis, Penuntasan Tuberkulosis, dan Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas (total Rp6,6 triliun). 

Program ini menargetkan peningkatan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, sekaligus menangani penyakit menular seperti tuberkulosis yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat.

Di sisi ketahanan pangan dan infrastruktur, Lumbung Pangan dan Pembangunan Bendungan dan Irigasi (total Rp43,66 triliun) menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan mendukung produktivitas sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak daerah di Indonesia.

Meskipun ambisius, pelaksanaan program-program ini tidak lepas dari tantangan. Anggaran sebesar Rp446,24 triliun menempatkan tekanan besar pada APBN, terutama dalam hal efisiensi dan transparansi penggunaan dana. 

Koordinasi antar-lembaga pemerintah juga akan menjadi kunci untuk memastikan implementasi yang efektif, mengingat program ini melibatkan berbagai kementerian dan sektor. 

Selain itu, situasi global yang tidak menentu, seperti fluktuasi harga komoditas dan ketegangan geopolitik, dapat memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia.

Di sisi lain, program-program ini menawarkan peluang besar untuk mempercepat pembangunan nasional. Dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, pemerintahan Prabowo berpotensi menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. 

Pencairan gaji ke-13, misalnya, telah menunjukkan dampak langsung dalam meningkatkan konsumsi masyarakat, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Alokasi anggaran sebesar Rp446,24 triliun untuk 11 program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto mencerminkan visi ambisius untuk memperkuat fondasi ekonomi dan sosial Indonesia. 

Dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketahanan pangan, program ini berpotensi menjadi katalis bagi pertumbuhan inklusif. 

Namun, keberhasilan program ini akan bergantung pada pelaksanaan yang transparan, koordinasi yang kuat, dan kemampuan pemerintah untuk menavigasi tantangan global. 

Sebagai langkah awal, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan APBN sebagai alat perlindungan dan penggerak ekonomi, dengan harapan dapat melindungi masyarakat Indonesia dari gejolak dunia.