Pemerintah merancang pemindahan gerbang ekspor-impor ke Indonesia Timur untuk mendorong pemerataan ekonomi dan efisiensi logistik nasional. (ISG)

Pemerintah tengah menggagas langkah besar dalam reformasi logistik nasional dengan merancang pemindahan gerbang ekspor-impor ke wilayah Indonesia Timur. Inisiatif ini bukan hanya menjadi bagian dari pemerataan ekonomi nasional, namun juga mendukung visi strategis pembangunan maritim yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Wacana pemindahan pintu masuk barang impor ke pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia Timur, seperti Pelabuhan Sorong (Papua Barat) dan Bitung (Sulawesi Utara), mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan industri maritim. 

Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, menilai kebijakan ini sebagai peluang emas untuk mendorong terciptanya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah yang selama ini tertinggal secara infrastruktur dan akses logistik.

Pusat pertumbuhan baru ini diproyeksikan mampu mendorong peningkatan aktivitas pelabuhan, memperluas kesempatan kerja, serta mengakselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah timur.

Komoditas Prioritas yang Akan Dipindahkan

Sebagai bagian dari implementasi awal, pemerintah mengidentifikasi beberapa komoditas strategis yang akan mulai diproses melalui pelabuhan di Indonesia Timur. Di antaranya adalah:

Tekstil dan produk tekstil (TPT)

Pakaian jadi

Elektronik

Alas kaki

Kosmetik

Keramik

Katup industri

Obat tradisional

Pemilihan komoditas tersebut mempertimbangkan kerentanan terhadap praktik impor ilegal dan dampaknya terhadap industri dalam negeri.

Manfaat Strategis Kebijakan

Rencana ini diharapkan memberi sejumlah dampak positif, seperti:

Pemerataan ekonomi nasional melalui distribusi pusat-pusat logistik ke luar Pulau Jawa.

Efisiensi logistik, khususnya dalam mengatasi ketidakseimbangan muatan kapal antara wilayah barat dan timur.

Penguatan industri pelayaran nasional, sejalan dengan semangat kebijakan cabotage.

Penurunan biaya logistik di wilayah timur akibat pemangkasan rantai distribusi.

Peningkatan pengawasan impor, guna meminimalkan penyelundupan dan praktik impor ilegal.

Tantangan di Lapangan

Namun, rencana ambisius ini tidak lepas dari berbagai tantangan teknis dan strategis, di antaranya:

Keterbatasan infrastruktur pelabuhan yang belum sepenuhnya siap menangani beban operasional tinggi.

Kekhawatiran biaya logistik meningkat, khususnya jika efisiensi distribusi tidak terwujud.

Keterbatasan SDM, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi dalam mengelola pelabuhan 24/7.

Risiko kenaikan harga barang konsumsi di wilayah barat jika sistem distribusi tidak berjalan lancar.

Hambatan teknis bagi kapal besar dalam mendistribusikan muatan ke banyak pelabuhan yang tersebar.


Strategi Mitigasi Pemerintah

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah taktis dan kebijakan pendukung, meliputi:

Kajian komprehensif terkait dampak sosial, ekonomi, dan teknis.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pelabuhan, termasuk digitalisasi dan otomatisasi.

Dialog dan konsultasi lintas sektor, seperti melalui Forum Indonesia Maritime Week 2025.

Kolaborasi lintas kementerian, seperti Kemenhub, Kemenperin, dan Kemendag.

Reformasi regulasi, termasuk perlakuan berbeda antara bahan baku dan barang jadi untuk mendukung industri nasional.

Beberapa asosiasi industri menyatakan dukungannya. INSA, Inaplas, dan Gabel melihat kebijakan ini sebagai terobosan positif bagi pengembangan industri pelayaran dan distribusi barang. 

Sementara itu, asosiasi seperti GINSI, AMI, dan HIPPINDO mengingatkan perlunya penguatan pengawasan dan kesiapan infrastruktur agar kebijakan tidak kontraproduktif.

Pemindahan gerbang ekspor-impor ke Indonesia Timur adalah langkah strategis yang dapat mengakselerasi transformasi logistik nasional dan memperkuat daya saing industri dalam negeri. 

Namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, konsistensi kebijakan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dilandasi oleh perencanaan matang, dukungan regulasi yang kuat, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik impor ilegal. 

Hanya dengan demikian, Indonesia Timur dapat benar-benar menjadi simpul logistik baru yang menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih merata dan berkelanjutan.