Ketegangan muncul dalam hubungan Jerman dan Israel akibat konflik Gaza. Dari dukungan historis penuh, kini Jerman mulai bersuara kritis terhadap tindakan militer Israel. (Picture-Alliance/DPA)

Hubungan antara Jerman dan Israel telah lama menjadi salah satu pilar penting dalam politik luar negeri Jerman, didasari oleh tanggung jawab historis atas Holocaust dan komitmen untuk memastikan keamanan serta keberadaan negara Yahudi tersebut. 

Namun, konflik yang sedang berlangsung di Gaza, yang meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, telah mendorong perubahan signifikan dalam pendekatan Jerman. 


Akar Historis Dukungan Jerman untuk Israel

Dukungan Jerman terhadap Israel berpijak pada rasa tanggung jawab moral dan historis atas Holocaust, di mana enam juta orang Yahudi dibunuh secara sistematis selama era Nazi. Komitmen ini, yang sering disebut sebagai Staatsräson atau "alasan bernegara," mencerminkan kewajiban Jerman untuk menjamin keberlangsungan dan keamanan Israel. 

Sejak berdirinya negara Israel pada 1948, hubungan ini terus berkembang, diformalkan melalui hubungan diplomatik pada 1965. Para pemimpin Jerman, termasuk mantan Kanselir Olaf Scholz, secara konsisten menegaskan kewajiban ini, dengan Scholz menyatakan pada Oktober 2024 bahwa sejarah Jerman menuntut pembelaan terhadap eksistensi Israel.

Selain aspek moral, dukungan Jerman juga memiliki dimensi strategis. Melalui bantuan politik, ekspor senjata senilai €161 juta pada 2024, dan pembelaan di forum internasional—seperti menentang gugatan genosida Afrika Selatan di Mahkamah Internasional pada Januari 2024—Jerman telah memposisikan dirinya sebagai sekutu utama Israel, sejajar dengan Amerika Serikat. 

Hubungan ini juga berfungsi sebagai upaya Jerman untuk memperbaiki citra internasionalnya pasca-Perang Dunia II, sekaligus memperkuat peranannya sebagai kekuatan Eropa yang berpengaruh.


Pergeseran Sikap Jerman di Tengah Konflik Gaza

Meskipun dukungan historisnya kuat, konflik Gaza yang sedang berlangsung telah memicu perubahan nyata dalam sikap Jerman. Pada 27 Mei 2025, Kanselir Friedrich Merz secara terbuka mengkritik serangan militer Israel di Gaza, menyebutnya "tidak lagi dapat dipahami" dan sulit dibenarkan sebagai upaya melawan Hamas. 

Dalam sebuah pertemuan di Finlandia, Merz menyatakan bahwa serangan udara besar-besaran Israel tidak lagi selaras dengan tujuan memerangi terorisme, menandakan perubahan dari narasi tradisional Jerman yang membingkai tindakan Israel sebagai pembelaan diri.

Menteri Luar Negeri Johann Wadephul turut menggemakan kekhawatiran ini, menegaskan bahwa dukungan Jerman tidak boleh "disalahgunakan" dalam konflik Gaza. 

Ia menggambarkan situasi kemanusiaan—ditandai dengan serangan udara intensif, kekurangan makanan, dan kelangkaan obat-obatan—sebagai "tak tertahankan." 

Jerman kini sedang mempertimbangkan langkah-langkah, termasuk kemungkinan penangguhan ekspor senjata, di tengah kekhawatiran bahwa persenjataan buatan Jerman dapat digunakan dengan cara yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Nada baru ini menandai penyimpangan dari prinsip Staatsräson yang telah lama menjadi landasan hubungan bilateral.

Pergeseran sikap Jerman dipengaruhi oleh kombinasi tekanan domestik dan internasional, serta pertimbangan etis dan hukum. Berikut adalah analisis mendalam dari faktor-faktor utama:

1. Krisis Kemanusiaan di Gaza
Konflik yang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023—yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 lainnya—telah menyebabkan penderitaan sipil yang luas, termasuk pengungsian massal dan kelaparan di Gaza. 

Kontrol ketat Israel atas bantuan kemanusiaan telah memicu kritik bahwa standar kemanusiaan internasional dilanggar, mendorong Jerman untuk menyerukan peningkatan dramatis dalam pengiriman bantuan.

2. Tekanan Domestik
Di dalam negeri, tekanan politik semakin meningkat. Pada 26 Mei 2025, anggota Partai Sosial Demokrat (SPD), mitra utama dalam koalisi pemerintahan Kanselir Merz, menyerukan embargo senjata terhadap Israel, didorong oleh kekhawatiran atas potensi pelanggaran hukum kemanusiaan. 

Protes publik juga meletus, dengan puluhan aktivis anti-perang Israel dan warga Jerman berdemonstrasi di luar Kementerian Luar Negeri pada 27 Mei 2025. Mereka membawa plakat berbahasa Ibrani bertuliskan "Kita harus menentang genosida" dan "Tidak ada Nakba kedua," menuntut Jerman dan Uni Eropa menghentikan dukungan militer dan meninjau perjanjian dengan Israel.

3. Pengaruh Internasional
Di tingkat global, Uni Eropa sedang mengevaluasi kembali kebijakannya terhadap Israel, dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Kanada mengancam "tindakan nyata" pada awal Mei 2025 atas serangan Israel di Gaza. 

Meskipun Jerman menolak perubahan pada perjanjian asosiasi UE-Israel, tekanan dari sekutu Barat ini turut membentuk sikap baru Jerman, yang kini menekankan gencatan senjata dan solusi dua negara.

4. Pertimbangan Hukum dan Etis
Kekhawatiran bahwa senjata Jerman dapat berkontribusi pada pelanggaran hukum internasional telah mendorong pejabat Jerman untuk menuntut jaminan tertulis dari Israel. Pergeseran ini mencerminkan upaya Jerman untuk menghindari keterlibatan dalam potensi pelanggaran hukum kemanusiaan, sekaligus menjaga kredibilitasnya di panggung global.


Respons Israel dan Upaya Diplomatik

Israel menanggapi pergeseran sikap Jerman dengan kewaspadaan. Duta Besar Israel untuk Berlin, Ron Prosor, mengakui kritik Jerman, menyatakan bahwa pihaknya mendengarkan dengan serius karena Kanselir Merz dianggap sebagai "teman." 

Namun, Israel tidak memberikan komitmen konkret untuk mengubah pendekatannya. Sebaliknya, Israel meluncurkan kampanye diplomatik intensif untuk mencegah Jerman, khususnya kantor Kanselir dan Kementerian Luar Negeri, menerapkan larangan ekspor senjata.

Upaya ini mencakup penyediaan dokumentasi terbaru tentang distribusi bantuan pangan di Gaza, yang digambarkan sebagai "perubahan dramatis dan mendasar" untuk menunjukkan kemajuan. Israel juga berusaha membentuk narasi media Jerman, mendorong liputan yang menggambarkan situasi ini sebagai "titik balik" signifikan. 

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memengaruhi percakapan yang diantisipasi antara Kanselir Merz dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan harapan mencegah penghentian pengiriman militer.

Pergeseran sikap Jerman mencerminkan ketegangan antara komitmen historisnya terhadap Israel dan kebutuhan untuk menanggapi krisis kemanusiaan serta tekanan hukum dan politik.

Meskipun Staatsräson tetap menjadi elemen inti identitas Jerman, realitas konflik Gaza—dengan korban sipil yang signifikan dan kritik internasional—telah memaksa Jerman untuk mengevaluasi kembali pendekatannya. 

Pergeseran ini tidak menandakan pemutusan hubungan, tetapi lebih merupakan upaya untuk menyeimbangkan kewajiban masa lalu dengan tanggung jawab masa kini, termasuk kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Hubungan Jerman-Israel, yang secara historis ditandai oleh dukungan tak tergoyahkan, mengalami transformasi penting di tengah konflik Gaza. 

Didorong oleh krisis kemanusiaan, tekanan domestik dan internasional, serta pertimbangan etis, Jerman telah beralih dari pembelaan mutlak terhadap tindakan militer Israel menuju sikap yang lebih kritis, menyerukan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara. 

Sementara Israel berupaya mempertahankan dukungan Jerman melalui diplomasi dan narasi media, dinamika ini menggarisbawahi tantangan kompleks dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab historis dan keharusan moral kontemporer. 

Seiring perkembangan situasi, hubungan bilateral ini kemungkinan akan terus diuji, dengan implikasi luas bagi kebijakan luar negeri Jerman dan stabilitas regional di Timur Tengah.