KD Maharaja Lela (2501), kapal perang pesisir (Littoral Combat Ship / LCS) pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia.

Kementerian Pertahanan Malaysia (Mindef) menandatangani Letter of Acceptance (LOA) dengan perusahaan pertahanan dan dirgantara asal Perancis, MBDA, untuk pengadaan sistem rudal darat-ke-udara (surface-to-air missile). Kesepakatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan udara enam kapal tempur pesisir (Littoral Combat Ship/LCS) milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia.

Mindef menyatakan pengadaan tersebut ditujukan agar armada LCS memiliki kemampuan pertahanan udara yang sesuai dengan kebutuhan operasional angkatan laut. 

Penandatanganan LOA berlangsung dalam ajang Farnborough International Airshow 2026 di Inggris awal pekan ini dan diumumkan melalui akun Facebook resmi kementerian. The Edge Malaysia melaporkan kesepakatan itu pada Kamis (23/7/2026).

Kesepakatan tersebut menyusul penerbitan letter of intent pada April lalu. Fokus kontrak dengan MBDA adalah penyediaan sistem rudal pertahanan udara, di tengah proses penyelesaian proyek LCS yang masih menghadapi berbagai hambatan.

Sengketa rudal NSM belum tuntas

Pengadaan dari MBDA berlangsung beberapa bulan setelah Pemerintah Norwegia mencabut izin ekspor Naval Strike Missile (NSM) pada Mei 2026. Rudal anti-kapal jarak jauh buatan Kongsberg Defence & Aerospace AS itu sebelumnya telah dipesan Malaysia untuk melengkapi armada LCS, namun izin ekspornya dibatalkan dengan alasan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Malaysia sebelumnya telah membayar sekitar 95% dari nilai kontrak sebesar 124 juta euro atau sekitar Rp2,5 triliun sejak kesepakatan ditandatangani pada April 2018. Rudal tersebut direncanakan dipasang pada enam kapal LCS.

Putrajaya kemudian mengajukan tuntutan kompensasi senilai 226,1 juta euro atau sekitar Rp4,6 triliun kepada Kongsberg. Nilai itu mencakup dana yang telah dibayarkan pemerintah beserta kerugian langsung maupun tidak langsung akibat batalnya pengiriman NSM.

Awal Juli lalu, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengatakan pemerintah masih mengupayakan penyelesaian damai dengan Kongsberg. Putaran pertama perundingan dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus.

Jadwal pengiriman kapal kembali mundur

Proyek LCS sendiri telah mengalami penundaan dan pembengkakan biaya sejak diserahkan kepada Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd pada 2011. Saat itu pemerintah mengalokasikan anggaran 9 miliar ringgit untuk membangun enam kapal, dengan target kapal pertama diserahkan pada 2019.

Target tersebut gagal dipenuhi. Pada 2020, kapal pertama belum juga rampung meski pemerintah telah mencairkan lebih dari 6 miliar ringgit untuk proyek tersebut.

Pembangunan kemudian terhenti setelah pemerintah membekukan pembayaran sambil menunggu proses audit. Pada 2023, pemerintah mengambil alih Boustead Naval Shipyard agar proyek dapat dilanjutkan.

Seiring restrukturisasi tersebut, anggaran proyek direvisi menjadi 11,2 miliar ringgit untuk menyelesaikan lima kapal, berkurang dari rencana awal enam unit. Kapal pertama semula dijadwalkan selesai pada Agustus 2026.

Jadwal itu kembali bergeser. Mohamed Khaled Nordin menyatakan kapal pertama baru akan diserahkan pada Desember 2026 karena keterlambatan pengiriman peralatan dari original equipment manufacturer serta perlunya pengerjaan ulang instalasi pipa dan kabel. Pengiriman kapal kedua juga mundur dari April 2027 menjadi Agustus 2027.