Proses pembangunan kapal perang pesisir (Littoral Combat Ship/LCS) kelas Maharaja Lela untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (TLDM). | LUMUT NAVAL SHIPYARD

Malaysia mulai melirik pemasok baru untuk sistem rudal angkatan lautnya, menyusul batalnya kesepakatan pembelian Naval Strike Missile (NSM) dari Norwegia. Batalnya kesepakatan itu terjadi setelah Oslo mencabut izin ekspor teknologi rudal tersebut ke Kuala Lumpur.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengungkapkan pemerintah kini tengah menilai sejumlah opsi sistem rudal pengganti NSM. Langkah ini diambil di tengah proyek modernisasi Angkatan Laut Malaysia yang masih berjalan.

Khaled memastikan pencabutan izin ekspor oleh Norwegia tidak akan mengganggu jadwal pengiriman kapal dalam proyek Littoral Combat Ship (LCS). "Pencabutan izin ekspor tidak memengaruhi jadwal pengiriman yang direncanakan untuk proyek LCS," kata Khaled di hadapan parlemen, seperti dikutip AFP.

Ia menambahkan bahwa aset dan sistem persenjataan yang sudah dimiliki Malaysia saat ini tetap memadai untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan negara tersebut. Meski begitu, batalnya pengadaan rudal ini turut memantik ketegangan diplomatik antara Kuala Lumpur dan Oslo.

Proyek LCS sendiri merupakan program modernisasi armada laut Malaysia yang sempat tersendat bertahun-tahun. Proyek ini pertama kali disetujui pada 2011 dengan nilai kontrak awal sekitar 6 miliar ringgit Malaysia, setara Rp26 triliun, untuk pembangunan enam kapal perang bersiluman.

Perjalanan proyek ini tidak mulus. Tuduhan salah kelola dan pembengkakan biaya sempat membuat pembangunan armada ini terhenti. Setelah pemerintah melakukan peninjauan ulang, proyek dilanjutkan pada 2023 dengan jumlah kapal dipangkas menjadi lima unit.

Kapal pertama dari proyek ini semula dijadwalkan rampung dan dikirim pada Agustus tahun ini. Namun menurut pejabat yang dikutip media lokal, jadwal pengiriman mundur ke Desember akibat keterlambatan pasokan peralatan serta pekerjaan penyelesaian yang masih berlangsung.