Presiden Donald J. Trump menyampaikan pidato di Burning Hills Amphitheatre di Medora, North Dakota pada hari Rabu, 1 Juli 2026. | DANIEL TOROK/WHITE HOUSE

RUU bipartisan yang didukung Presiden Donald Trump memangkas usulan tarif menjadi 100% dan membidik negara pembeli utama energi Rusia untuk menekan Moskwa.

Amerika Serikat bergerak memperketat tekanan ekonomi terhadap Rusia melalui rancangan undang-undang (RUU) sanksi baru yang kini mendapat dukungan Presiden Donald Trump. RUU bipartisan itu mengusulkan tarif hingga 100% terhadap negara-negara yang tetap membeli minyak dan gas Rusia, dengan China dan India menjadi sasaran utama.

Versi terbaru RUU tersebut memangkas usulan tarif maksimum dari 500% menjadi 100%. Meski lebih rendah dari rancangan awal, paket itu tetap dirancang untuk mengurangi pendapatan energi Rusia sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Moskwa di tengah perang yang masih berlangsung di Ukraina.

Selain tarif, RUU itu juga mencakup sanksi terhadap sektor pertahanan, energi, dan keuangan Rusia. Para senator turut mengusulkan langkah terhadap shadow fleet atau armada kapal tua yang digunakan Rusia untuk menghindari sanksi internasional dalam pengiriman minyak.

RUU tersebut memberikan pengecualian bagi negara yang mengimpor kurang dari 15% ekspor gas alam Rusia. Klausul itu diperkirakan menguntungkan sejumlah negara Eropa karena pembelian gas mereka hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan nasional dan dinilai telah mengambil langkah mengurangi ketergantungan terhadap Moskwa.

Berdasarkan data tahun lalu, lima importir gas alam Rusia terbesar adalah China, Prancis, Jepang, Hungaria, dan Belgia. Namun, selain China, negara-negara tersebut berpotensi terbebas dari tarif karena memenuhi syarat pengecualian tersebut.

Sementara itu, lima pembeli minyak mentah Rusia terbesar adalah China, India, Slovakia, Hungaria, dan Azerbaijan.

Tarif akhir nantinya akan ditetapkan oleh US Trade Representative pada tingkat yang dianggap cukup untuk mencegah negara-negara tetap membeli minyak Rusia, menurut para penyusun RUU.

Momentum pembahasan RUU meningkat setelah Senator Lindsey Graham meninggal dunia pada Sabtu dalam usia 71 tahun akibat diseksi aorta, yakni robekan pada lapisan dalam arteri utama tubuh. Graham merupakan penggagas utama RUU tersebut bersama Senator Demokrat Richard Blumenthal.

Sebelum wafat, Graham sempat mengumumkan saat berkunjung ke Ukraina bahwa dirinya telah mencapai kesepakatan dengan Presiden Trump untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut, lebih dari setahun setelah pertama kali diperkenalkan.

Blumenthal mengatakan proses penyusunan aturan itu berlangsung panjang dan penuh perdebatan.

"Butuh negosiasi dan diskusi yang melelahkan, terkadang menyakitkan. Tapi itu bertemu dengan momen penting," ujar Blumenthal. Menurut dia, "Ukraina berada di persimpangan jalan. Ini membalikkan keadaan di medan perang."

Trump juga menyatakan peluang pengesahan RUU tersebut cukup besar dan mengaitkannya dengan penghormatan kepada Graham.

"Ini untuk menghormati Lindsey. Ini adalah urusannya. Dia menginginkan ini lebih dari apa pun. Anda tahu bagaimana perasaannya, dan ada kemungkinan besar itu dilakukan," kata Trump.

Menurut para pembantu Senat, hingga kini terdapat 26 senator dari Partai Republik dan Demokrat yang menjadi sponsor bersama RUU tersebut. Jumlah itu diperkirakan masih akan bertambah, dengan optimisme bahwa rancangan tersebut memiliki peluang besar untuk lolos.

Kelompok senator bipartisan bersama Gedung Putih menghabiskan lebih dari satu tahun untuk merundingkan isi RUU tersebut. Selama pembahasan, sempat muncul usulan yang jauh lebih keras berupa tarif 500% terhadap impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk Rusia lainnya.

Namun Gedung Putih menolak mekanisme yang bersifat wajib tersebut karena ingin mempertahankan fleksibilitas Presiden Trump dalam upaya menegosiasikan akhir perang di Ukraina. Menurut laporan The Wall Street Journal, hasil akhirnya merupakan kompromi yang berhasil memperoleh dukungan Partai Republik, Demokrat, dan Gedung Putih.

Upaya Washington menekan pembelian energi Rusia sebenarnya bukan hal baru. Tahun lalu, AS sempat mengenakan tarif tambahan 25% terhadap India sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia, tetapi kebijakan itu kemudian dicabut.

Situasi India kembali menjadi perhatian setelah pengecualian sementara dari Departemen Keuangan AS yang memungkinkan pembelian minyak mentah Rusia tanpa memicu sanksi berakhir pada 17 Juni tahun ini. Berakhirnya pengecualian tersebut membuat status pembelian energi Rusia oleh India berada di wilayah yang belum sepenuhnya jelas dari sisi hukum.