Aktivitas di dalam pabrik feronikel PT Halmahera Jaya Produksi (PT HJF) yang terletak di Pulau Obi, Maluku Utara. | PT HJF

Investor China di sektor nikel Indonesia menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai menambah biaya usaha dan mengurangi kepastian investasi. Keluhan tersebut bahkan telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat resmi yang dikirim oleh China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI).

Laporan South China Morning Post (SCMP) menyebut surat tersebut memuat keberatan terhadap sejumlah kebijakan yang berdampak pada industri nikel, mulai dari rencana kenaikan royalti pertambangan, aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota produksi tambang nikel, hingga penegakan hukum yang dinilai semakin ketat.

Keberatan itu muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat hilirisasi dan meningkatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral nasional. Selama satu dekade terakhir, sektor nikel menjadi salah satu pilar utama kerja sama ekonomi Indonesia dan China.

Menurut SCMP, perusahaan-perusahaan China telah menanamkan investasi lebih dari US$65 miliar untuk membangun smelter, kawasan industri, serta fasilitas pengolahan bahan baku baterai kendaraan listrik di Sulawesi dan Maluku Utara.

Media tersebut menilai posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia saat ini tidak terlepas dari masuknya modal dan teknologi China setelah pemerintah melarang ekspor bijih mentah dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri.

Dalam surat yang dikirim kepada Presiden Prabowo, para investor menilai kombinasi berbagai kebijakan baru telah meningkatkan tekanan terhadap dunia usaha.

"Secara kolektif, perusahaan-perusahaan China berargumen bahwa kebijakan tersebut telah meningkatkan biaya operasional dan mengurangi kepastian investasi di sektor hilirisasi nikel Indonesia," tulis SCMP dalam laporannya.

SCMP juga menyoroti langkah pemerintah yang memperketat pengelolaan ekspor komoditas strategis serta membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara yang diberi mandat mengelola transaksi ekspor sejumlah komoditas, termasuk produk turunan nikel.

Menurut laporan tersebut, pemerintah memandang industri nikel sebagai aset strategis yang memerlukan kendali negara lebih besar. Namun, Indonesia dinilai masih sangat bergantung pada investasi China untuk menjaga laju industrialisasi sektor tersebut.

"Jakarta tidak dapat dengan mudah menggantikan investasi China dengan alternatif dari Barat, Jepang atau Korea Selatan dalam jangka pendek, terutama ketika harga nikel global masih lemah dan kondisi pembiayaan semakin ketat," tulis SCMP.

Pemerintah sebelumnya sempat menggulirkan rencana kenaikan royalti nikel. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan investor. Setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah memutuskan menunda sementara kebijakan tersebut sambil mencari formulasi yang lebih seimbang.

SCMP menilai langkah penundaan itu menunjukkan pemerintah menyadari risiko yang dapat muncul apabila kebijakan baru diterapkan terlalu agresif terhadap investor.

Meski demikian, agenda peningkatan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam diperkirakan tetap menjadi bagian penting dari strategi ekonomi pemerintahan Prabowo, termasuk untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Analis ISEAS-Yusof Ishak Institute, Siwage Dharma Negara dan Leo Suryadinata, menilai perusahaan-perusahaan China belum memiliki insentif kuat untuk meninggalkan Indonesia mengingat besarnya investasi yang telah ditanamkan.

Namun mereka memperingatkan bahwa perusahaan dapat meninjau kembali rencana ekspansi, menunda pembangunan fasilitas pengolahan baru, atau meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas meningkatnya risiko kebijakan.

"Investor mungkin akan mencari proyek yang menawarkan kepastian regulasi lebih besar," tulis keduanya dalam analisis tersebut.

Menurut SCMP, keputusan CCCI menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden Prabowo juga mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap koordinasi kebijakan pemerintah yang berdampak pada industri nikel nasional.