Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ibu Kota Negara (PLTS IKN) sebesar 50 Mega Watt (MW), tuntas dibangun dan mulai beroperasi. | PLN 

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dipastikan tetap berjalan di tengah perdebatan mengenai status pemindahan ibu kota serta kritik terkait dampak lingkungan dan sumber energi yang digunakan.

Otorita IKN menegaskan kawasan inti pemerintahan kini mengandalkan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt (MW). Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep kota hutan pintar (smart forest city) sekaligus mendukung target emisi nol bersih (net zero emission).

Penjelasan mengenai pembangunan IKN dan pengelolaan lingkungannya disampaikan dalam Seminar Nasional Public Nations 2026 di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw. | OIKN

Dalam forum tersebut, Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw membantah anggapan bahwa pembangunan ibu kota baru mengalami stagnasi maupun menyebabkan kerusakan hutan secara masif.

Menurut Troy, pembangunan di kawasan IKN tetap berjalan dengan dukungan setiap kedeputian yang bertanggung jawab pada sektor masing-masing, termasuk pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

“Tidak benar kalau ada yang bilang IKN mangkrak. Dan, hari ini saya juga tegaskan bahwa tidak benar kalau IKN merusak hutan," ujar Troy dalam seminar yang digelar Sabtu (23/5/2026).

Ia mengatakan bangunan-bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah didukung oleh listrik yang berasal dari PLTS IKN.

“Bahkan, di KIPP Nusantara, bangunan-bangunan juga didukung listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang berkapasitas hingga sekitar 50 MW,” tegas Troy.

Otorita IKN juga menyebut upaya perlindungan lingkungan dilakukan melalui penanaman kembali vegetasi lokal secara rutin. Program tersebut mencakup rehabilitasi lahan bekas tambang dan perkebunan monokultur dengan pohon-pohon endemik Kalimantan untuk memulihkan fungsi hutan hujan tropis.

Pembahasan mengenai IKN dalam forum akademik itu tidak hanya menyoroti pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia di daerah penyangga. Kerja sama antara Otorita IKN dan sejumlah perguruan tinggi disebut menjadi salah satu instrumen untuk mendorong riset dan inovasi yang mendukung keberlanjutan kawasan.

Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unmul Wendy Waldianto mengatakan kampus memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem IKN melalui berbagai kerja sama yang telah dibangun.

"Saat ini, terdapat MoU antara Otorita IKN dengan Universitas Mulawarman untuk mendorong inovasi-inovasi untuk keberlanjutan dan penguatan ekosistem di IKN, termasuk melalui peran mahasiswa dalam pembangunan berkelanjutan," urai Wendy.

Keterlibatan mahasiswa juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan HIMANISLIK FISIP Unmul Nur Nailah menilai forum semacam itu penting agar generasi muda di Kalimantan Timur memahami perkembangan pembangunan IKN secara langsung dan dapat berpartisipasi dalam prosesnya.

Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP Unmul Rina Juwita menegaskan kampus memiliki fungsi sebagai ruang kritik dan evaluasi terhadap kebijakan publik, termasuk pembangunan ibu kota baru.

“Di sini, kampus itu bukan hanya teori saja, tetapi mengasah rasa kritis, terlebih lagi ini bukan tentang seremonial atau muncul di media sosial saja, tetapi menghadirkan gagasan dan kritik khususnya mahasiswa di Kalimantan Timur," pungkas Rina.