Mahasiswa di Jakarta juga menuntut agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis. | Nurphoto

Tuntutan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergema keras di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), ketika Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi. Pemerintah mendengar, tapi jawabannya bukan penghentian.

Mahasiswa membawa lima tuntutan, di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG beserta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui kesalahan. 

Demo ini bukan yang pertama. Beberapa hari sebelumnya, Rabu (10/6/2026), puluhan aktivis dari Koalisi MBG Watch sudah lebih dulu menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Menteng, menuntut moratorium pelaksanaan program tersebut.

Koalisi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Pusat Kajian Ekonomi Celios, Suara Ibu Peduli, LBH Jakarta, Ibu Berisik, dan sejumlah organisasi lain itu menilai tata kelola MBG bermasalah serius. Agus Sarwono dari TII menyebut konflik kepentingan sebagai salah satu akar masalahnya.

"Penekanan kami tentu tegas. Stop. Moratorium dulu, berhenti dulu, jeda sejenak, perbaiki tata kelolanya," ujar Agus di sela aksi. Ia mengaitkan persoalan ini dengan pernyataan Dewan Pakar dan Pengarah MBG yang secara terbuka mengakui memiliki dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sendiri. "Dewan pakar sendiri yang bilang, 'Kami juga punya dapur' dengan bangganya. Ini menunjukkan apa? Normalisasi konflik kepentingan," kata Agus.

Pemerintah bergeming. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan MBG tetap berjalan sambil dievaluasi. Ia menolak anggapan bahwa persoalan di lapangan cukup jadi alasan menghentikan program.

"Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah," ujar Qodari, Sabtu (13/6/2026).

Salah satu langkah yang sudah diambil adalah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan SPPG yang belum beroperasi. Namun untuk layanan yang sudah berjalan, Qodari menegaskan tidak ada penghentian. 

"Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang tidak boleh makan lagi?" ujar Qodari.

Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi, tata kelola, hingga pelibatan vendor lokal.

Di parlemen, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendorong pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk mengevaluasi program secara menyeluruh. Politikus PDI-P itu menilai momentum libur bisa dipakai untuk menghentikan sementara penyaluran MBG kepada siswa sambil membenahi sistemnya dari dalam.

"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," ujar Charles.

Ia juga menyoroti potensi pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah SPPG. Merujuk pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan soal potensi pemborosan hingga Rp1 triliun per bulan, Charles menyebut angka itu seharusnya menjadi alarm serius. Audit menyeluruh atas dapur-dapur SPPG yang beroperasi dinilainya mendesak, tidak hanya menyangkut anggaran, tetapi juga keamanan pangan dan pengadaan.

"Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen," jelas Charles.