Drone kamikaze Loitering Unmanned Aircraft Type II buatan Taiwan dipamerkan dalam pameran pertahanan. | EPA 

Amerika Serikat mendorong Taiwan untuk merombak strategi militer dengan memprioritaskan investasi pada teknologi drone. Langkah ini dinilai mendesak demi mengimbangi kekuatan militer China, berkaca dari efektivitas sistem nirawak dalam perang di Ukraina dan Timur Tengah.

Direktur American Institute in Taiwan (AIT) yang berfungsi sebagai kedutaan de facto AS di Taipei, Raymond Greene, menegaskan bahwa penambahan anggaran militer tidak akan efektif tanpa strategi belanja yang tepat.

"Sangat penting bahwa Taiwan tidak hanya menghabiskan lebih banyak untuk pertahanannya sendiri tetapi juga membelanjakan lebih cerdas. Dan tidak ada cara yang lebih cerdas Taiwan dapat segera memberikan pencegahan selain dengan berinvestasi dalam sistem tak berawak," kata Greene dalam sebuah forum di Taipei, Sabtu (6/6), sebagaimana dilaporkan AsiaOne.

Menurut Greene, dinamika konflik modern telah bergeser dan memberikan peluang baru bagi pertahanan pulau tersebut.

"Konflik di Ukraina dan Timur Tengah telah menunjukkan bahwa drone mengubah karakter perang, menawarkan peluang besar bagi Taiwan untuk membangun kembali keseimbangan militer lintas Selat," tambahnya.

Rekomendasi untuk beralih ke sistem asimetris ini mengemuka di tengah hambatan politik internal yang dihadapi Pemerintah Taiwan. Bulan lalu, parlemen yang dikuasai kubu oposisi hanya meloloskan dua pertiga dari usulan anggaran pertahanan tambahan senilai US$40 miliar yang diajukan oleh Presiden Lai Ching-te.

Pemotongan tersebut berdampak langsung pada program modernisasi militer domestik, terutama pada lini produksi drone dan rudal mandiri. Saat ini, pemerintah Taiwan tengah berupaya memulihkan pemotongan dana tersebut demi memperkuat deteren terhadap China yang terus mengklaim pulau demokratis itu sebagai wilayahnya.

Kondisi ini diperumit oleh sinyal tidak menentu dari Washington. Presiden AS Donald Trump memicu kekhawatiran di Taipei setelah pertemuannya dengan Xi Jinping di Beijing bulan lalu. Trump menyatakan masih mempertimbangkan apakah akan melanjutkan paket penjualan senjata baru senilai US$14 milar untuk Taiwan.

Meski dibayangi ketidakpastian, Greene memastikan bahwa kebijakan dasar AS terhadap Taiwan tidak berubah. Secara hukum, Washington tetap terikat kesepakatan untuk menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri.

"Menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi Amerika Serikat, Taiwan, dan seluruh dunia," urai Greene. 

Ia juga menegaskan posisi teguh Washington terhadap potensi agresi Beijing. "Amerika Serikat telah menjelaskan bahwa kami menentang setiap perubahan paksa atau koersif terhadap status Taiwan."

Di pihak lain, Pemerintah Taiwan secara konsisten menolak klaim kedaulatan Beijing dan menegaskan hanya rakyat pulau tersebut yang berhak menentukan masa depan mereka.

Wakil Menteri Dewan Urusan Daratan Taiwan, Shen Yu-chung, menyatakan bahwa Taipei tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan militer dan harus mengandalkan penangkalan melalui kekuatan. "Perdamaian tidak berarti terbaring," tegas Shen dalam acara terpisah pada Sabtu (6/6/.

Menurut Shen, penguatan lini pertahanan Taiwan memiliki dampak yang jauh lebih luas dari sekadar isu domestik. "Ini bukan hanya pembelaan kedaulatan nasional Taiwan, tetapi juga perlindungan kepentingan bersama kawasan Indo-Pasifik dan demokrasi di seluruh dunia."