APLUSWIRE/ROBIN SANTOSO

Pada November 1998, Presiden China Jiang Zemin berdiri di hadapan mahasiswa Waseda University di Tokyo dan menyampaikan pesan yang dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran dunia terhadap kebangkitan China. 

"Sekalipun China berkembang nantinya, China tidak akan pernah menindas negara lain. China tidak akan pernah berupaya mencapai hegemoni," ujar Jiang kala itu.

Hampir tiga dekade berlalu, janji tersebut kini menghadapi ujian yang semakin berat. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China menempuh jalan yang oleh banyak analis dianggap jauh melampaui sekadar menjaga keamanan nasional. Perubahan tersebut bukan hanya terlihat dari retorika politik, melainkan juga dari data militer yang sulit dibantah.

Evolusi kepemimpinan

Khedroob Thondup, mantan asisten pribadi Dalai Lama, menjadi salah satu pengamat yang secara terbuka membandingkan kedua era kepemimpinan ini. Menurut Thondup, era Jiang Zemin ditandai oleh upaya mengintegrasikan China ke dalam tatanan internasional. Saat itu, Beijing lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, hubungan dagang, dan diplomasi dibandingkan konfrontasi terbuka.

Presiden China Jiang Zemin melambai saat dia memasuki kendaraan saat tiba di bandara Kai Tak Hong Kong pada 30 Juni 1997. | SIMON KEONG/REUTERS

Kunjungan Jiang ke Jepang pada 1998 menghasilkan "Deklarasi Bersama Jepang-China tentang Kemitraan Persahabatan dan Kerja Sama bagi Perdamaian dan Pembangunan", yang bertujuan meredakan ketegangan terkait sejarah perang dan isu Taiwan. 

Dalam bidang pertahanan, China ketika itu masih mempertahankan doktrin nuklir yang relatif terbatas dengan prinsip minimum deterrence serta kebijakan no first use, yakni tidak menggunakan senjata nuklir sebagai serangan pertama.

Pendekatan itu, menurut Thondup, berubah secara mendasar di bawah kepemimpinan Xi Jinping. "Jiang mengupayakan integrasi. Xi berupaya membentuk kembali tatanan global," ungkapnya.

Akselerasi kekuatan nuklir

Data militer mendukung penilaian tersebut. Arsenal nuklir China mencapai 600 hulu ledak pada 2025, lebih dari dua kali lipat sejak 2019. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan jumlah tersebut akan melampaui 1.000 hulu ledak pada 2030 dan akan terus bertumbuh setidaknya hingga 2035.

Pertumbuhan Arsenal Nuklir China

Jumlah hulu ledak operasional, 2019–2030
Sumber: Pentagon Annual Report 2025, CSIS. *2030 adalah proyeksi Pentagon.

Laporan Pentagon tahun 2025 yang dirilis pada Desember mencatat kemajuan signifikan dalam postur nuklir China, termasuk pengembangan kendaraan luncur hipersonik, rudal berhulu ledak majemuk (MIRV), serta pembangunan ladang silo rudal dalam skala besar. 

Pada September 2024, China meluncurkan rudal balistik antarbenua tak bersenjata ke Samudra Pasifik untuk pertama kalinya sejak 1980, yang oleh Pentagon dinilai sebagai latihan operasi pencegahan nuklir dalam situasi perang.

Selain itu, China juga tengah mengembangkan bomber siluman strategis generasi baru, Xian H-20, yang diperkirakan memiliki jangkauan lebih dari 10.000 kilometer dan diproyeksikan beroperasi pada 2030-an. Pengembangan ini akan melengkapi trisula nuklir China yang mencakup kekuatan darat, laut, dan udara sekaligus.

Anggaran pertahanan resmi China telah hampir dua kali lipat sejak tahun pertama masa jabatan Xi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Pada 2025, anggaran pertahanan resmi China mencapai hampir 247 miliar dolar AS, meski para analis dari Stockholm International Peace Research Institute memperkirakan pengeluaran aktual jauh lebih tinggi, sekitar 318 miliar dolar AS.

Ancaman di Selat Taiwan

Modernisasi militer China tidak berdiri sendiri. Laporan Pentagon menegaskan bahwa Xi Jinping telah memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk siap merebut Taiwan secara paksa pada 2027. PLA terus menyempurnakan berbagai skenario kontinjensi, termasuk invasi amfibi berskala besar, serangan tembakan masif, dan kemungkinan blokade maritim.

Selama 2024, PLA menggelar latihan yang mencakup simulasi serangan terhadap target laut dan darat, simulasi serangan terhadap pasukan AS di Pasifik, serta operasi pemblokiran akses ke pelabuhan strategis. Pada akhir Desember 2024, Komando Teater Timur PLA mengumumkan latihan militer besar bertajuk Justice Mission 2025, yang melibatkan angkatan darat, laut, udara, dan pasukan roket.

Formasi kapal angkatan laut gabungan Tiongkok-Rusia berlayar di Laut Tiongkok Timur pada 23 Oktober 2021. | Li Tang

Di Laut China Selatan, tekanan semakin meningkat. Pada Agustus 2025, kapal China Coast Guard dan PLA melakukan manuver provokatif di dekat Scarborough Shoal, menembakkan meriam air dan melancarkan operasi tabrak terhadap kapal penjaga pantai Filipina. Insiden tersebut nyaris memicu konflik bersenjata terbuka.

Sementara itu, China juga menerapkan strategi dua jalur di Indo-Pasifik. Di satu sisi, Beijing mengintensifkan tekanan militer dan diplomatik terhadap Taiwan, Jepang, dan Filipina. 

Di sisi lain, China mempererat hubungan ekonomi dan keamanan dengan mitra di Asia Selatan dan Tenggara, termasuk melalui penjualan alutsista kepada Thailand dan penguatan hubungan ideologis dengan Vietnam.

Resistensi regional

Ironi dari perjalanan artikel ini terletak pada kota tempat Jiang Zemin mengucapkan janjinya. Tokyo kini menjadi salah satu titik gesekan paling panas dalam dinamika keamanan Asia. Jika dahulu Jiang datang ke Tokyo sebagai pembawa pesan persahabatan, kini Jepang justru menjadi garis depan yang paling waspada terhadap janji Beijing yang kian memudar.

Pada November 2025, hubungan China-Jepang memasuki krisis diplomatik serius setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi "krisis eksistensial bagi Jepang" yang memungkinkan Tokyo mengambil tindakan militer dalam kerangka bela diri kolektif. 

Beijing merespons dengan serangkaian langkah retaliasi, termasuk mengeluarkan peringatan perjalanan, membatasi pertukaran budaya, memotong impor makanan laut dari Jepang, hingga membatasi ekspor bahan-bahan bumi langka yang penting bagi industri teknologi Jepang.

Merespons meningkatnya tekanan dari China, Jepang menyetujui anggaran pertahanan rekor untuk tahun fiskal 2026, naik 9,4% dari tahun sebelumnya. 

Tren Anggaran Pertahanan China vs Jepang

Persentase dari PDB, 2020–2026
Sumber: SIPRI, Japan Defense Ministry. *2026 adalah target/estimasi.

Ini merupakan bagian dari program lima tahun untuk menggandakan pengeluaran pertahanan tahunan menjadi 2% dari PDB, yang akan menjadikan Jepang sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar ketiga di dunia setelah AS dan China.

Motif di Balik modernisasi

Para analis berbeda pendapat mengenai motif sesungguhnya di balik ekspansi militer China. Laporan dari Hudson Institute berpendapat bahwa modernisasi nuklir China bukan terutama bertujuan untuk memenangkan pertukaran nuklir secara langsung. 

Sebaliknya, Beijing ingin menciptakan efek psikologis dan politik, yakni melemahkan tekad lawan, mengikis dukungan publik negara-negara Barat untuk terlibat dalam konflik, dan pada akhirnya memenangkan persaingan tanpa harus bertempur.

Pandangan lain menyebut bahwa China mungkin berupaya mencapai paritas nuklir dengan AS dan Rusia sebagai syarat untuk diakui sebagai kekuatan besar sejati. 

Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara Kunci

Estimasi pengeluaran aktual 2024 dalam miliar USD
Sumber: SIPRI 2024, Pentagon. Angka AS mencakup anggaran dasar + OCO.
Namun, sejumlah analis juga mengingatkan bahwa kemampuan nuklir China masih menghadapi kendala, termasuk cadangan bahan fisil yang terbatas serta masalah korupsi yang melanda PLA Rocket Force setelah Xi melakukan pemurnian besar-besaran terhadap pejabat militer senior pada 2023.

Thondup sendiri berpendapat bahwa modernisasi nuklir berjalan beriringan dengan meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan, Selat Taiwan, dan Laut China Timur. Menurutnya, hal ini mencerminkan ambisi yang lebih luas dibandingkan sekadar menjaga keamanan nasional.

Pemerintah Beijing secara konsisten menyangkal tuduhan agresivitas. Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, menyatakan bahwa tujuan pengembangan senjata nuklir China adalah untuk "menjaga keamanan strategis negara." Beijing juga merilis white paper kontrol senjata yang menegaskan kembali komitmen China terhadap kebijakan no first use dan menyatakan tidak pernah serta tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata nuklir.

Rencana Lima Tahun ke-15 yang dirilis akhir Oktober 2025 menyebutkan bahwa China akan "memperkuat kekuatan pencegahan strategis untuk memastikan keseimbangan dan stabilitas strategis global." 

Namun, para kritikus menilai pernyataan-pernyataan resmi tersebut semakin sulit diverifikasi seiring dengan meningkatnya kapabilitas militer di lapangan.

Pergeseran paradigma

Thondup menyimpulkan bahwa perubahan dari era Jiang ke Xi bukan sekadar penyesuaian kebijakan, melainkan perubahan paradigma. Narasi "peaceful rise" yang pernah menjadi fondasi diplomasi China telah bergeser menuju strategi yang lebih menekankan kemampuan deterensi dan dominasi strategis.

"Janji Jiang untuk 'tidak ada hegemoni' adalah jaminan diplomatik. Peningkatan kekuatan nuklir Xi menunjukkan bahwa Beijing sekarang memandang perluasan kekuatan strategis sebagai hal yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berpengaruh," ungkapnya.

Bagi komunitas internasional, pergeseran ini memunculkan sejumlah implikasi serius. 

Pertama, kredibilitas komitmen diplomatik China menjadi semakin dipertanyakan. Kedua, respons militer negara-negara tetangga seperti Jepang, Filipina, dan Taiwan menunjukkan bahwa perlombaan senjata regional sudah berlangsung. Ketiga, dinamika ini mempersulit upaya membangun arsitektur keamanan Asia yang stabil.