Presiden AS Donald Trump berbicara di Gedung Putih pada tanggal 16. AFP

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Korea Selatan untuk bergabung dalam operasi militer di Selat Hormuz setelah sebuah kapal kargo Korea dilaporkan terkena serangan proyektil di kawasan itu, Senin (4/5). 

Insiden tersebut langsung dimanfaatkan Washington untuk mendorong keterlibatan Seoul dalam misi pengamanan jalur pelayaran strategis tersebut.

Pemerintah Korea Selatan mengonfirmasi tengah memverifikasi serangan terhadap kapal yang berlayar di dekat selat itu. Sejauh pemeriksaan awal, tidak ada korban dari warga negara Korea Selatan dalam insiden tersebut.

Desakan Trump datang bersamaan dengan peluncuran “Proyek Freedom”, operasi angkatan laut yang diumumkan sehari sebelumnya melalui Truth Social. Inisiatif ini dirancang untuk mengawal kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz yang kian tidak stabil akibat meningkatnya ketegangan dengan Iran.

Komando Pusat AS menyebut operasi tersebut melibatkan kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat, serta sekitar 15.000 personel militer. Pada hari pertama pelaksanaan, dua kapal dagang berbendera Amerika dilaporkan berhasil melewati selat dengan pengawalan militer.

Trump secara terbuka menuding Iran berada di balik serangan terhadap kapal Korea Selatan. Ia menyebut Teheran telah “melepaskan tembakan” dan menjadikan insiden itu sebagai alasan agar Seoul turut ambil bagian dalam operasi di kawasan Teluk.

Tekanan terhadap Korea Selatan sebenarnya sudah menguat sejak pertengahan Maret. Saat itu, Trump menyebut lima negara—China, Jepang, Inggris, Prancis, dan Korea Selatan—perlu berkontribusi dalam menjaga jalur pelayaran Hormuz.

“Negara-negara di seluruh dunia yang menerima minyak melalui Selat Hormuz harus mengelola jalur pelayaran itu,” tulis Trump di Truth Social.

Seoul merespons hati-hati. Seorang pejabat kepresidenan Korea Selatan sebelumnya menyatakan pemerintah sedang “memantau secara seksama” situasi dan “secara komprehensif mempertimbangkan berbagai langkah untuk memastikan keamanan jalur transportasi energi”.

Di dalam negeri, wacana pengiriman kapal perang memicu perdebatan. Ketua fraksi Partai Kekuatan Rakyat menegaskan langkah tersebut memerlukan persetujuan parlemen dan menyebutnya sebagai “keputusan yang sangat serius”.

Korea Selatan termasuk negara yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah, sehingga stabilitas kawasan ini menjadi kepentingan langsung bagi Seoul.

Di tengah tekanan itu, hubungan militer AS-Korea Selatan juga menghadapi dinamika baru. Sejak konflik antara AS dan Iran meningkat pada akhir Februari, Washington dilaporkan memindahkan sebagian sistem pertahanan rudal dari Semenanjung Korea ke Timur Tengah.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Maret lalu mengakui keterbatasan pengaruh negaranya dalam situasi tersebut. “Meski kami telah menyuarakan penolakan, kenyataannya kami tidak bisa sepenuhnya memaksakan sikap kami,” ujarnya.

Hingga kini belum ada sekutu utama AS yang menyatakan komitmen resmi untuk bergabung dalam operasi angkatan laut itu. Namun laporan Wall Street Journal menyebut pemerintahan Trump tengah menyiapkan pengumuman pembentukan koalisi internasional dalam waktu dekat.