Presiden Donald J. Trump menyampaikan pidato di Verst Logistics Manufacturing di Hebron, Kentucky pada hari Rabu, 11 Maret 2026. | WHITE HOUSE/JOYCE N. BOGHOSIAN

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahnya tengah mempertimbangkan skema “usaha patungan” dengan Iran untuk mengelola dan mengamankan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Gagasan ini muncul hanya beberapa jam setelah gencatan senjata sementara antara kedua pihak mulai berlaku.

Dalam wawancara dengan ABC News, Trump menyebut konsep tersebut mencakup kemungkinan pengelolaan bersama, termasuk pemungutan tol bagi kapal yang melintas di selat tersebut.

“Kami berpikir untuk melakukannya sebagai usaha patungan. Ini adalah cara untuk mengamankannya — juga mengamankannya dari banyak pihak lain,” kata Trump saat ditanya koresponden ABC News di Washington, Jonathan Karl. “Ini hal yang indah,” tambahnya.

Usulan ini menandai perubahan tajam dari sikap Trump beberapa hari sebelumnya yang sempat mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran jika akses Selat Hormuz tidak dibuka.

Dalam pernyataan sebelumnya kepada ABC News, Trump mengatakan bahwa tanpa kesepakatan, “kami akan menghancurkan seluruh negeri itu.”

Ketegangan mereda setelah mediasi Pakistan menghasilkan kesepakatan penangguhan serangan selama dua minggu. AS mensyaratkan Iran membuka jalur pelayaran secara penuh, segera, dan aman.

Pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kemudian menegaskan bahwa pelayaran aman akan dilakukan melalui koordinasi dengan militer Iran. Pernyataan itu juga diunggah ulang oleh Trump di Truth Social tanpa bantahan.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan kepada wartawan bahwa “selat itu kini terbuka.”

Rencana pengelolaan bersama sekaligus pemungutan tol memicu kekhawatiran di kalangan analis hukum maritim. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, kapal asing tidak dapat dikenakan biaya hanya karena melintas di selat internasional.

Parlemen Iran sebelumnya mengesahkan Undang-Undang Biaya Transit Hormuz pada 30 Maret, yang memungkinkan pungutan hingga US$2 juta per pelayaran dengan alasan keamanan dan lingkungan. Fortune, mengutip The Wall Street Journal, melaporkan estimasi tarif sekitar US$1 juta per kapal, dengan lalu lintas normal mencapai 130 kapal per hari.

Data dari Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), yang dikutip TIME, menunjukkan lalu lintas kapal sempat anjlok sekitar 95% sejak konflik pecah akhir Februari hingga 31 Maret. Dalam periode itu, hanya 292 kapal dagang yang melintas di bawah pengawasan Iran.

Negosiasi resmi antara delegasi AS dan Iran dijadwalkan berlangsung di Islamabad pada Jumat. Trump juga menegaskan Iran tidak akan diizinkan mempertahankan kemampuan pengayaan uranium, di tengah perbedaan interpretasi antara versi Persia dan Inggris dari proposal yang diajukan Teheran.