Empat kapal Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) bermanuver dekat kapal perang USS Paul Hamilton yang dinilai oleh militer AS sebagai "tindakan tidak profesional dan tidak aman" di perairan internasional Laut Aran Utara (Teluk), Rabu (15/4/2020). U.S. NAVY


Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua pekan, membuka ruang negosiasi lanjutan di tengah eskalasi konflik yang sebelumnya memicu ancaman terhadap jalur energi global di Selat Hormuz. Kesepakatan ini berangkat dari proposal 10 poin yang diajukan Teheran dan dinilai Washington cukup layak sebagai dasar perundingan.


Langkah ini muncul setelah ketegangan meningkat, termasuk ancaman militer dari Amerika Serikat terhadap infrastruktur strategis Iran jika akses pelayaran di Selat Hormuz tidak segera dibuka. Jalur tersebut menjadi titik krusial distribusi minyak dunia, dan gangguannya sempat menahan ribuan kapal serta mendorong lonjakan harga energi.

Peran Pakistan sebagai mediator menjadi kunci. Islamabad sebelumnya mengusulkan gencatan sementara selama 45 hari melalui pertemuan terpisah dengan kedua pihak. Namun Teheran menolak skema itu dan mendorong penghentian konflik yang lebih permanen, dengan alasan gencatan sementara berisiko dimanfaatkan lawan untuk konsolidasi militer.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pihaknya telah menerima kerangka yang diajukan Iran.

“Kami menerima proposal 10 poin dari Iran, dan percaya bahwa itu adalah dasar yang layak untuk bernegosiasi,” tulis Trump di akun Truth Social @realDonaldTrump.

Dari Washington, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan proposal tersebut cukup realistis untuk dibahas lebih lanjut. Ia juga menekankan tekanan militer AS sebagai faktor yang mendorong perubahan sikap Teheran, khususnya terkait akses di Selat Hormuz.

"Yang benar adalah bahwa Presiden Trump dan militer kita yang kuat telah membuat Iran setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz, dan negosiasi akan berlanjut," ujarnya, dikutip The Times of Israel.

10 Poin Kesepakatan Gencatan Senjata Iran yang Disetujui AS?

Rincian lengkap proposal tidak dipublikasikan secara resmi, namun sejumlah poin utama mengemuka dari pernyataan pemerintah Iran dan laporan media negara. Kerangka tersebut mencakup:

  • Pengaturan jalur pelayaran terkendali di Selat Hormuz dengan koordinasi militer Iran.
  • Pembentukan protokol transit aman di Selat Hormuz dengan tetap menjaga dominasi Iran.
  • Penghentian seluruh serangan terhadap Iran dan kelompok sekutunya (Resistance Axis).
  • Penarikan seluruh pasukan tempur AS dari kawasan Timur Tengah.
  • Pengakuan atas program pengayaan uranium Iran sebagai hak kedaulatan.
  • Pencabutan seluruh sanksi ekonomi, baik primer maupun sekunder.
  • Pembebasan seluruh aset Iran yang dibekukan di luar negeri.
  • Pemberian kompensasi penuh kepada Iran atas dampak konflik.
  • Penyusunan mekanisme rekonstruksi dan stabilisasi pascakonflik.
  • Pengesahan kesepakatan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB agar mengikat secara hukum internasional.

Salah satu pernyataan resmi pemerintah Iran menegaskan poin kunci tersebut. “Kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz, penerimaan pengayaan, pencabutan semua sanksi primer dan sekunder,” bunyi pernyataan pemerintah, seperti dikutip The Times of Israel.