konferensi darurat The Hague Group (Grup Den Haag) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada Rabu, 4 Maret 2026. | THE HAGUE GROUP

Sekitar 40 negara berkumpul di Den Haag, Belanda, pada Rabu untuk membahas langkah-langkah terkoordinasi terhadap apa yang mereka sebut sebagai “aneksasi de facto” Israel atas wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pertemuan tersebut menjadi forum terbesar Kelompok Den Haag sejak koalisi ini dibentuk pada Januari 2025.

Konferensi itu dipimpin bersama oleh Afrika Selatan dan Kolombia. Dalam pertemuan tersebut, para peserta menyepakati sejumlah usulan sanksi yang akan dikembangkan lebih lanjut, termasuk embargo senjata terhadap Israel, larangan impor produk dari permukiman Israel di Tepi Barat, serta pemeriksaan terhadap pelancong yang pernah bertugas di militer Israel.

Menurut pernyataan bersama yang dirilis Departemen Hubungan Internasional Afrika Selatan, negara-negara yang hadir sepakat mengembangkan tiga kategori langkah konkret yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tingkat menteri berikutnya.

Langkah pertama mencakup upaya menghentikan pengalihan atau transit senjata, bahan bakar militer, dan barang dual-use yang dapat digunakan untuk kepentingan militer ke Israel.

Kategori kedua menyangkut kebijakan non-pengakuan terhadap permukiman Israel di wilayah pendudukan. Negara-negara peserta mempertimbangkan pelarangan impor produk dari permukiman tersebut serta melarang perusahaan domestik mereka beroperasi di sana.

Kategori ketiga berfokus pada mekanisme akuntabilitas hukum. Negara-negara yang hadir membahas kemungkinan pemeriksaan terhadap pelancong yang pernah bertugas di militer Israel, berdasarkan undang-undang nasional yang mengatur kejahatan perang.

Dalam pernyataan para ketua bersama, pemerintah negara peserta diingatkan bahwa sikap mereka akan dinilai dari tindakan nyata.

“Sejarah akan menilai kita bukan dari pidato yang kita sampaikan, tetapi dari tindakan yang kita ambil,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pertemuan ini dihadiri oleh negara-negara dari berbagai kawasan, termasuk Brasil, Tiongkok, Mesir, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Turki.

Sekretaris eksekutif kelompok tersebut, Varsha Gandikota-Nellutla, menyoroti pertumbuhan jumlah anggota koalisi sejak pembentukannya awal tahun lalu.

“Ketika kami mendirikan Kelompok Den Haag pada Januari 2025, sembilan negara berdiri bersama. Hari ini, 40 negara hadir dalam pertemuan kami mengenai akuntabilitas,” tulisnya di media sosial.

Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap kebijakan Israel di Tepi Barat. Pada 8 Februari lalu, kabinet Israel memutuskan merombak sistem tata kelola wilayah tersebut dengan memperluas kewenangan administrasi sipil atas sejumlah wilayah yang sebelumnya berada di bawah otoritas militer.

Sejumlah diplomat yang hadir dalam konferensi menilai kebijakan tersebut berpotensi mempercepat integrasi wilayah Tepi Barat ke dalam struktur administratif Israel, langkah yang menurut mereka dapat mengancam prospek negara Palestina di masa depan.

Wakil Menteri Urusan Multilateral Kolombia, Mauricio Jaramillo, mengatakan pertemuan tersebut mencerminkan meningkatnya frustrasi di kalangan sejumlah pemerintah.

“Israel melakukan perampasan tanah secara terang-terangan,” katanya kepada Middle East Eye. “Setelah Gaza, memperkuat aneksasi de facto terhadap sebagian Tepi Barat adalah langkah berikutnya dalam proyek pendudukan permanen.”

Duta Besar Palestina untuk Belanda, Ammar Hijazi, menilai kerangka hukum internasional terkait isu tersebut sebenarnya sudah jelas, namun implementasinya masih menjadi tantangan.

“Kerangka hukumnya tidak dipersoalkan. Yang diperlukan adalah implementasinya,” ujarnya.