Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. | BPMI SETPRES


Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dijalankan penuh meskipun tekanan fiskal meningkat. Ia menyebut program tersebut sebagai instrumen untuk menggerakkan konsumsi dan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput ketika ekonomi global menghadapi ketidakpastian.

Prabowo menyebut MBG sebagai “stimulus untuk pertumbuhan di tingkat akar rumput”. Ia mengatakan pemerintah tidak berencana mengurangi program tersebut walaupun ruang fiskal menghadapi tekanan.

Program MBG menjadi salah satu agenda sosial terbesar pemerintahan Prabowo. Pemerintah merancangnya untuk menyediakan makanan bergizi bagi lebih dari 80 juta orang hampir setiap hari, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Data pemerintah menunjukkan hingga Februari 2026 program tersebut telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi melalui lebih dari 24.000 dapur operasional. Alokasi anggarannya mencapai Rp335 triliun, sekitar 11% dari belanja pemerintah pusat tahun ini.

Kebijakan itu juga dikaitkan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi domestik ketika situasi global bergejolak. Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran disebut memicu volatilitas harga energi serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 pada Februari lalu, Prabowo mengatakan program tersebut telah mendorong konsumsi rumah tangga di tingkat lokal.

“Makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita,” ujarnya.

Menurut pemerintah, program ini juga menciptakan permintaan baru bagi produk pertanian serta sektor distribusi pangan. Lebih dari 22.000 dapur yang beroperasi disebut telah membuka sekitar satu juta lapangan kerja di berbagai daerah.

Ketua Umum Asosiasi Dapur Mandiri Indonesia Bambang Purnomo Edi mengatakan program tersebut membentuk ekosistem ekonomi lokal yang melibatkan berbagai pelaku usaha kecil.

Ia menilai MBG tidak sekadar program bantuan makanan, tetapi juga menciptakan pasar yang relatif stabil bagi petani dan peternak kecil.

Sejumlah akademisi menilai program tersebut berpotensi memberi dampak ekonomi yang luas, meskipun tetap menghadapi tantangan tata kelola.

Guru Besar Ilmu Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Imamudin Yuliadi, mengatakan program tersebut dapat menjadi instrumen strategis bila pengelolaannya transparan.

“Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” katanya kepada kantor berita ANTARA.

Ia juga mengingatkan potensi munculnya praktik rente dalam rantai pasok jika pengawasan tidak diperkuat. Menurutnya, dampak ekonomi program akan lebih besar bila bahan pangan dipasok dari produsen lokal.

Pemerintah melaporkan realisasi anggaran program tersebut terus berjalan sepanjang tahun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut serapan anggaran MBG telah mencapai Rp44 triliun atau 13,1% dari total alokasi hingga 9 Maret 2026.