Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Indonesia.

Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada dalam posisi cukup kuat untuk meredam dampak potensi krisis global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah membahas berbagai skenario ketahanan fiskal bersama Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3) malam.

"Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah," kata Purbaya kepada wartawan seusai pertemuan. Ia menambahkan pemerintah menyiapkan simulasi apabila tekanan eksternal berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran gejolak global dapat menekan harga energi, nilai tukar, dan arus modal negara berkembang. Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu risiko utama yang diperhitungkan pemerintah, mengingat dampaknya langsung terhadap subsidi energi dan defisit anggaran.

Menurut Purbaya, kinerja penerimaan negara pada awal tahun menjadi salah satu penopang optimisme tersebut. Penerimaan pajak dan bea cukai pada Januari–Februari 2026 disebut tumbuh sekitar 30%.

"Itu angka yang signifikan sekali. Artinya, ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang," ujarnya.

Kementerian Keuangan juga melakukan simulasi terhadap berbagai asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP). Dalam perhitungannya, setiap kenaikan US$1 pada ICP berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun. Pelemahan Rp100 terhadap dolar AS diperkirakan berdampak Rp0,8 triliun terhadap defisit.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan hasil stress test fiskal dalam forum Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, Senin (2/3). Ia menyebut defisit tetap terjaga di bawah 3% produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang masih dalam batas aman.

"APBN kita itu memang didesain pertama, prinsip prudent. Kemudian disiplin. Ketiga, fleksibel," kata Juda. Ia menjelaskan rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB, jauh di bawah batas 60% yang diatur undang-undang.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah memperluas sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang global dalam denominasi euro dan renminbi dengan nilai setara US$4,5 miliar. Imbal hasil obligasi renminbi berada di kisaran 2–3%, sementara euro sekitar 4–5%.

Dalam APBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan Rp3.153,6 triliun. Defisit dirancang 2,68% dari PDB, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4%.